PAPUA – BELA RAKYAT – Kepala Seksi Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Thamrin Hamzah, menegaskan bahwa pemerataan layanan pendidikan hingga ke wilayah kampung harus menjadi prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia di Papua Selatan.
Menurutnya, setiap anak, termasuk yang berada di daerah terpencil dan kawasan yang mengalami percepatan pembangunan, harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.
Pernyataan tersebut disampaikan Thamrin dalam Konsultasi Publik bertajuk “Perumusan Model Pendidikan Nonformal Berbasis Komunitas, Pendampingan Belajar, dan Pengasuhan yang Berakar pada Budaya Lokal dalam Menjaring Aspirasi, Menyelaraskan Aksi, Mewujudkan Generasi Papua Unggul” yang diselenggarakan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Aula Anim Ha, Merauke, Jum’at (24/7/2026).
“Pemerintah Kabupaten Merauke terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kampung melalui berbagai program afirmasi”, kata Thamrin Hamzah dalam keterangan kepada wartawan.
Menurutnya, salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak berprestasi dari kampung untuk melanjutkan pendidikan di kota agar memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik.
“Kami ingin memastikan anak-anak yang memiliki potensi tetap mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Karena itu, pemerintah memberikan ruang bagi peserta didik berprestasi dari kampung untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas dan layanan yang lebih memadai,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan sejumlah sekolah sebagai pilot project yang berfungsi sebagai sekolah percontohan sekaligus sekolah penampung bagi peserta didik dari wilayah tertentu.
“Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Merauke”, ungkapnya.
Thamrin mengakui bahwa salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan tenaga pendidik di sejumlah sekolah kampung.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah sedang berupaya menyelesaikan status guru honorer yang belum memiliki kepastian, sekaligus melakukan pengangkatan guru kontrak guna memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, terutama di sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan guru akibat pensiun.
“Pemenuhan tenaga pendidik menjadi perhatian kami. Pemerintah terus berupaya agar sekolah-sekolah di kampung tetap memiliki guru yang cukup sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Menurut Thamrin, keberhasilan pembangunan di Papua, termasuk berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah berkembang di Kabupaten Merauke, harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat lokal.
“Pembangunan fisik akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila generasi muda Papua dipersiapkan melalui pendidikan yang berkualitas sehingga mampu mengambil bagian dalam berbagai peluang yang tercipta”, tandasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan pembangunan harus menjadi kesempatan bagi anak-anak Papua untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Karena itu, pendidikan tidak boleh tertinggal dari laju pembangunan.
“Generasi muda, khususnya anak-anak masyarakat adat di kampung, harus dipersiapkan agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan daya saing untuk menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar benar-benar difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan, pemenuhan tenaga pendidik, pembangunan sarana pendidikan, serta pemerataan layanan pendidikan hingga ke kampung-kampung.
“Melalui pengelolaan Dana Otsus yang tepat sasaran, kami berharap kualitas pendidikan di Merauke terus meningkat. Dengan demikian, setiap anak Papua memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun bangsa,” pungkas Thamrin.
