JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan karhutla yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kamis (1/10/2026), pemerintah menyampaikan perkembangan terbaru penanganan karhutla sekaligus langkah antisipasi menghadapi kondisi cuaca yang masih dipengaruhi fenomena El Niño.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, menyampaikan bahwa keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada kekuatan koordinasi dan kolaborasi seluruh unsur yang terlibat.
“Penanganan karhutla hanya bisa berhasil melalui sinergi yang kuat di antara seluruh unsur yang terlibat,” ujar Honi, menyampaikan arahan Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamhari Chaniago selaku Ketua Pengarah Penanganan Karhutla.
Menurut Honi, setiap unsur memiliki kemampuan, peralatan, dan perlengkapan yang berbeda. Karena itu, seluruh kekuatan tersebut harus digabungkan agar penanganan di lapangan berjalan lebih efektif dan efisien.
Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada personel yang berada di garis depan, mulai dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, pemadam kebakaran, BMKG, pengelola atau pemegang konsesi hingga Masyarakat Peduli Api.
Honi mengingatkan seluruh personel untuk mengutamakan keselamatan dan menjaga kesehatan selama menjalankan tugas. Sebab, berdasarkan perkiraan pemerintah, potensi karhutla masih perlu diwaspadai dalam dua hingga tiga pekan ke depan.
BNPB: 3.736 Hektare Berhasil Dipadamkan
Plt. Kapusdatinkom BNPB Berton Panjaitan menyampaikan bahwa penanganan karhutla terus dilakukan melalui operasi darat dan udara di enam provinsi prioritas.
Dalam periode 24-30 September 2026, BNPB bersama tim gabungan berhasil memadamkan sekitar 3.736 hektare lahan terbakar di enam provinsi prioritas.
“Kita berusaha memperkecil jumlah lahan yang terbakar dengan melakukan pemadaman,” kata Berton.
Meski demikian, Sumatera Selatan masih menjadi salah satu wilayah yang menghadapi tantangan karena terjadi peningkatan luas lahan terbakar dalam dua hari terakhir. Namun, upaya pemadaman terus dilakukan sehingga jarak antara luas lahan terbakar dan luas lahan yang berhasil dipadamkan relatif kecil.
Sementara itu, di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, masih terdapat peningkatan luas lahan yang belum selesai dipadamkan. BNPB mencatat sekitar 414 hektare lahan di Kalimantan Tengah belum dipadamkan dibandingkan kondisi sehari sebelumnya.
Untuk operasi darat, sekitar 58.918 personel dikerahkan dengan dukungan pompa pemadam, pompa apung, GPS, drone dan berbagai peralatan lainnya.
Pada operasi udara, pemerintah mengerahkan 54 unit pesawat atau helikopter, terdiri atas 16 unit untuk patroli dan 30 unit untuk operasi water bombing. Dari 30 unit water bombing tersebut, delapan unit berasal dari mancanegara.
BNPB juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang atas bantuan dalam penanganan karhutla, khususnya di wilayah Kalimantan.
BMKG: El Nino Masih Berlangsung hingga Awal 2027
Sementara itu, Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Dr. Marjuki menjelaskan bahwa kondisi cuaca masih menjadi faktor penting dalam penanganan karhutla.
Menurutnya, fenomena El Nino saat ini berada dalam fase sangat kuat dan diprediksi masih berlangsung hingga awal 2027. Kondisi tersebut berlangsung bersamaan dengan musim kemarau sehingga berpotensi membuat musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering.
“Kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai karena berpengaruh terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” ujar Marjuki.
BMKG memprediksi curah hujan pada Oktober dan November 2026 masih berada di bawah normal. Sementara pada Desember 2026 hingga Maret 2027, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan telah memasuki musim hujan dengan sifat hujan cenderung normal.
Awal musim hujan juga diprediksi mengalami kemunduran dibandingkan kondisi normal.
Untuk wilayah yang masih menghadapi karhutla, BMKG memprediksi sebagian wilayah utara Riau mulai memasuki musim hujan pada dasarian II Oktober atau sekitar 11-20 Oktober 2026. Jambi dan sebagian wilayah Sumatera Selatan juga diperkirakan mulai memasuki musim hujan paling cepat pada periode yang sama.
Kemendagri Evaluasi Regulasi Daerah
Dari sisi kebijakan daerah, Kementerian Dalam Negeri terus mengevaluasi regulasi yang berkaitan dengan pembukaan dan pengelolaan lahan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2026.
Kasubdit Taops dan Kebakaran Kemendagri Danang Putra mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan regulasi daerah tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
“Evaluasi regulasi bukanlah akhir dari upaya penanganan karhutla, melainkan langkah awal untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar diterapkan dan diawasi di lapangan,” kata Danang.
Hingga 1 Oktober 2026, peninjauan regulasi telah dilakukan di tiga provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Di Kalimantan Barat, pemerintah provinsi telah menerbitkan instruksi gubernur kepada bupati dan wali kota untuk menegaskan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Di Kalimantan Tengah, telah diterbitkan maklumat bersama pemerintah daerah dan Forkopimda serta surat edaran gubernur untuk memperkuat larangan pembakaran dan pengawasan penerapan kearifan lokal. Dua regulasi, yakni Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2017, telah disepakati untuk dicabut.
Sementara di Sumatera Selatan, pemerintah provinsi menerbitkan surat edaran gubernur pada 24 September 2026 yang menegaskan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar sekaligus memperketat verifikasi dan pengawasan.
Polri Perkuat Personel dan Peralatan
Dari aspek pengamanan dan penanganan di lapangan, Polri terus memperkuat pengerahan personel serta alat material khusus (almatsus) di sejumlah wilayah prioritas.
Kabag Pulahjianta Polri Kombes Pol. Erwin Sinaga mengatakan pengerahan personel dilakukan melalui Polda dan Polres jajaran, termasuk dukungan personel Bantuan Kendali Operasi (BKO).
“Polri terus memperkuat pengerahan personel dan dukungan alat material khusus (almatsus) di sejumlah wilayah prioritas,” ujar Erwin.
Di Jambi, Polda mengerahkan 373 personel ditambah 500 personel dari Polres dan Polresta jajaran, sehingga total mencapai 873 personel.
Di Sumatera Selatan, sebanyak 455 personel Polda dan 467 personel Polres jajaran dikerahkan dalam operasi penanganan karhutla. Secara keseluruhan, rangkaian operasi di wilayah tersebut melibatkan sekitar 1.619 personel, dengan tambahan sekitar 300 personel BKO.
Sementara di Kalimantan Timur, Polda mengerahkan 288 personel, didukung 1.353 personel Polres jajaran dan sekitar 1.050 personel BKO.
Polri juga menyiapkan berbagai almatsus, termasuk di Kalimantan Timur, Riau, Kalimantan Tengah dan Jambi.
Pemantauan titik panas dilakukan dengan memanfaatkan data satelit yang terintegrasi ke dalam dashboard pemantauan. Data tersebut menjadi dasar untuk menyampaikan informasi sekaligus mengarahkan personel melakukan penanganan di lapangan.
Kementerian Kehutanan Pantau Hotspot di Enam Provinsi
Kementerian Kehutanan juga terus memantau perkembangan titik panas (hotspot) dan penanganan karhutla di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Hariyanto mengatakan pemantauan dilakukan menggunakan data satelit NASA dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence).
“Secara umum terjadi penurunan jumlah hotspot di sejumlah wilayah, meskipun beberapa daerah masih mengalami peningkatan,” kata Hariyanto.
Satgas Manggala Agni terus berkoordinasi dengan BPBD, Polri dan unsur terkait untuk melakukan pemadaman di wilayah terdampak. Selain pemadaman langsung, Kementerian Kehutanan juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca bekerja sama dengan BMKG dan BPBD.
Upaya penguatan penanganan juga dilakukan dengan menyiapkan ASN untuk mendukung pemadaman apabila diperlukan serta memperkuat kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan dukungan peralatan.
Pemerintah Pastikan Penanganan Tidak Mengendur
Menutup konferensi pers, Brigjen TNI Honi Havana kembali menegaskan bahwa masuknya Oktober tidak serta-merta membuat kewaspadaan terhadap karhutla dapat diturunkan.
Sebagian wilayah memang telah memasuki awal musim hujan, namun sebagian lainnya masih mengalami keterlambatan akibat pengaruh El Nino.
“Kewaspadaan ini harus tetap dijaga. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait juga tidak akan mengendurkan upaya-upaya untuk menanggulangi karhutla,” tegas Honi.
Ia menegaskan penanganan karhutla merupakan kerja bersama yang melibatkan TNI, Polri, BNPB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah pusat dan daerah, Manggala Agni hingga tenaga kesehatan yang membantu masyarakat terdampak.
“Operasi penanggulangan karhutla ini merupakan kolaborasi dan sinergi kita semua,” pungkasnya.
Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dimaksimalkan agar penanganan karhutla dapat berlangsung secara efektif dan efisien, sembari mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada, terutama di wilayah yang memiliki potensi dan kerawanan kebakaran.
