JAKARTA – BELA RAKYAT – Pengurus Besar (PB) Mathla’ul Anwar (MA) memperkuat komitmennya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui kunjungan silaturahim ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk mempererat kerja sama dalam pencegahan radikalisme, penanggulangan terorisme, serta penguatan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.
Rombongan PB Mathla’ul Anwar dipimpin Ketua Umum Dr. KH. Jazuli Juwaini, M.A., M.M. bersama Ketua Majelis Amanah KH. Embay Mulya Syarif, Ketua Majelis Fatwa Prof. Dr. KH. Syibli Sarjaya, Sekretaris Jenderal H. Yanuar Arif Wibowo, S.H., M.I.Pol., dan Bendahara Umum H. Ulfi Khadafi. Kehadiran mereka disambut langsung Kepala BNPT Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono beserta jajaran.
Dalam dialog tersebut, Eddy menjelaskan bahwa penanggulangan terorisme tidak hanya dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan strategi pencegahan yang berlandaskan tiga pilar utama, yakni kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.
Menurut Eddy, organisasi kemasyarakatan seperti Mathla’ul Anwar memiliki posisi strategis dalam memperkuat daya tahan masyarakat terhadap penyebaran paham ekstrem yang kini berkembang dengan pola baru.
“Ancaman radikalisme saat ini semakin kompleks. Penyebarannya banyak memanfaatkan ruang digital, bahkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), sehingga masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memilah informasi yang benar dan yang bersifat manipulatif,” ujar Eddy
Ia menambahkan, penguatan nilai-nilai Pancasila, semangat cinta tanah air, serta pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan nasional yang membutuhkan dukungan berbagai elemen masyarakat.
Karena itu, BNPT mengajak Mathla’ul Anwar untuk mengambil peran lebih besar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya radikalisme sekaligus memperkuat literasi kebangsaan.
Sementara itu, Ketua Umum PB Mathla’ul Anwar Dr. KH. Jazuli Juwaini menegaskan bahwa organisasi yang berdiri sejak 1916 tersebut sejak awal memiliki komitmen besar dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan perjuangan kebangsaan.
Ia menyebut Mathla’ul Anwar kini memiliki jaringan satu universitas, sekitar 3.000 madrasah, sekitar 17 juta warga, serta kepengurusan di 28 wilayah Indonesia.
Dengan kekuatan tersebut, menurut Jazuli, Mathla’ul Anwar siap menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persatuan bangsa.
“Sebagai organisasi Islam, kami memiliki tanggung jawab kebangsaan. Kami siap memperkuat kerja sama dengan BNPT untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme melalui pendidikan, dakwah, dan pembinaan masyarakat,” katanya.
Jazuli menegaskan bahwa ajaran Islam tidak mengajarkan kekerasan maupun radikalisme. Menurutnya, pemahaman ekstrem muncul akibat penafsiran agama yang tidak utuh sehingga perlu diluruskan melalui dakwah yang moderat dan menyejukkan.
Senada dengan itu, Ketua Majelis Amanah PB Mathla’ul Anwar KH. Embay Mulya Syarif menilai Mathla’ul Anwar dapat menjadi mitra strategis BNPT dalam menyebarkan nilai-nilai Islam wasathiyah atau Islam moderat.
Ia menekankan bahwa dakwah harus dilakukan dengan pendekatan yang santun, membangun persatuan, serta mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Embay juga mengapresiasi kerja sama yang selama ini telah berjalan melalui Program Desa Siapsiaga di Menes. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan mesin produksi paving block untuk pesantren dan pembangunan infrastruktur jalan desa.
BNPT pun membuka peluang agar model kerja sama tersebut dapat diperluas ke berbagai daerah lain bersama Mathla’ul Anwar.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB Mathla’ul Anwar H. Yanuar Arif Wibowo menyampaikan bahwa pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dapat terus dikembangkan.
Baginya, proses deradikalisasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga lembaga pendidikan agar para eks narapidana terorisme dapat kembali berperan positif di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan radikalisme tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Pertemuan antara PB Mathla’ul Anwar dan BNPT itu diharapkan menjadi titik awal penguatan sinergi dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh terhadap ancaman radikalisme, memperkokoh nilai-nilai Pancasila, serta menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
