JAKARTA – BELA RAKYAT – Kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat mendapat sorotan keras dari pimpinan DPR RI.
Sebanyak 352 siswa di Kabupaten Lombok Tengah dilaporkan mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program MBG pada Jumat, 11 September 2026.
Menanggapi insiden tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyatakan keprihatinan mendalam. Legislator Dapil NTB II itu menegaskan kasus ini tidak bisa dianggap sepele.
“Ini bukan persoalan biasa. Program MBG adalah program strategis negara yang sasarannya adalah anak-anak kita. Jadi, keamanan dan keselamatan harus jadi nomor satu,” ujar Sari dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).
Sari mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengusut tuntas akar masalahnya. Ia meminta audit menyeluruh terhadap pelaksanaan di lapangan, terutama kedisiplinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Ia tidak menolerir adanya kelalaian. Jika terbukti ada pelanggaran SOP, Sari meminta sanksi tegas dijatuhkan.
“Evaluasi jangan hanya berhenti pada penyebab keracunan. Harus dibongkar, apakah SOP sudah dijalankan atau tidak. Kalau ada unsur kelalaian, harus ada sanksi tegas. Ini harus jadi pelajaran agar tidak terulang di daerah lain,” tegas politisi Fraksi Golkar itu.
Lebih lanjut, Sari memastikan DPR RI akan memperketat fungsi pengawasan. Menurutnya, DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan seluruh SPPG di daerah melalui instrumen pengawasan yang ada.
“Keberhasilan MBG bukan diukur dari seberapa banyak porsi yang dibagikan, tapi dari kualitas dan keamanannya. Program ini harus membawa manfaat, bukan justru menimbulkan rasa takut bagi orang tua dan siswa,” pungkasnya.
