JAKARTA – Maraknya aksi begal di sejumlah daerah belakangan ini kembali memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Tidak hanya terjadi pada malam hari, aksi kejahatan jalanan tersebut kini semakin nekat dengan menyasar pengendara di kawasan permukiman hingga jalur utama perkotaan.
Situasi tersebut memunculkan berbagai respons dari masyarakat, termasuk dorongan agar negara mengambil langkah lebih tegas dalam menjamin keamanan publik. Salah satu wacana yang mengemuka adalah pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membantu mengantisipasi dan memberantas aksi begal.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono menegaskan bahwa keresahan masyarakat harus dipahami sebagai alarm serius bagi seluruh aparat penegak hukum dan institusi negara.
“Kami memahami keresahan masyarakat atas maraknya aksi begal di Jakarta maupun di sejumlah daerah lainnya. Keamanan dan rasa aman masyarakat adalah hal yang tidak bisa ditawar,” ujar Dave Laksono kepada wartawan, Jakarta, Jumat (29/5/2026)
Menurut Dave, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa dihantui rasa takut akibat ancaman kriminalitas jalanan.
Pelibatan TNI Harus Sesuai Aturan
Meski demikian, Dave mengingatkan bahwa wacana pelibatan TNI dalam penanganan aksi begal harus dilihat secara proporsional dan tetap berpijak pada aturan hukum yang berlaku.
Ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya TNI memiliki tugas utama di bidang pertahanan negara, sedangkan penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat berada dalam kewenangan kepolisian.
“Penanganan tindak kriminal seperti begal pada dasarnya merupakan kewenangan aparat kepolisian,” terang Dave.
Namun Dave juga tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan TNI dalam situasi tertentu, terutama apabila kondisi keamanan membutuhkan dukungan tambahan guna menjaga stabilitas masyarakat.
“Dalam kondisi tertentu yang membutuhkan dukungan tambahan untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat, TNI dapat dilibatkan melalui mekanisme perbantuan kepada Polri sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Harus Terukur dan Berdasar Hukum
Dave menekankan bahwa pelibatan aparat militer dalam penanganan keamanan sipil tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Seluruh langkah harus dilakukan secara terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan tugas pengamanan.
“Pelibatan tersebut tentu harus terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan, dan tetap mengedepankan koordinasi antarinstitusi,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Menurut Dave, keamanan publik tidak hanya berbicara soal penindakan, tetapi juga tentang kehadiran negara yang mampu memberi rasa aman secara nyata kepada masyarakat.
Komisi I Dorong Penguatan Koordinasi
Sebagai mitra kerja sektor pertahanan dan keamanan, Komisi I DPR RI, kata Dave, terus mendorong penguatan koordinasi antarlembaga negara dalam menjaga stabilitas nasional dan ketertiban masyarakat.
Ia menilai masyarakat saat ini membutuhkan langkah konkret dari aparat untuk menindak tegas pelaku kriminalitas jalanan yang semakin meresahkan.
“Yang paling penting bagi masyarakat saat ini adalah kehadiran negara yang nyata. Aparat harus mampu memberikan rasa aman, menindak tegas pelaku kejahatan jalanan, dan memastikan ruang publik tetap aman bagi masyarakat,” ujarnya.
Dave menambahkan, seluruh langkah pengamanan harus tetap berjalan sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing institusi agar penanganan keamanan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap kasus begal, pemerintah dan aparat keamanan kini didorong untuk menghadirkan strategi terpadu yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu menyentuh akar persoalan sosial dan ekonomi yang menjadi pemicu kriminalitas jalanan.
