JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan terhadap sektor-sektor strategis negara guna mencegah praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan negara sekaligus mengancam kedaulatan nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Nasional DPP Pemuda LIRA yang digelar di Hotel Novotel Gajah Mada, Jakarta Barat, Rabu (13/5/2026).
Dalam seminar bertema penguatan peran pengawasan dan pemberantasan korupsi di lingkungan strategis nasional tersebut, Dave Laksono menyoroti sektor pertahanan, diplomasi luar negeri, komunikasi, informatika, hingga intelijen merupakan bidang yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap penyimpangan anggaran karena melibatkan proyek bernilai besar, pengadaan teknologi strategis, hingga sistem keamanan negara.
Menurut Dave, Komisi I DPR RI memiliki tanggung jawab besar melalui tiga fungsi utama parlemen yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, serta berpihak kepada kepentingan rakyat dan negara.
“Korupsi di sektor strategis bukan hanya soal kerugian uang negara, tetapi juga menyangkut keamanan nasional, martabat bangsa, dan masa depan Indonesia. Karena itu pengawasan harus diperkuat dan dilakukan secara sistematis,” ujar Dave Laksono di hadapan peserta seminar yang terdiri dari unsur pemuda, aktivis, akademisi, pegawai swasta nasional, BUMN BUMD, serta organisasi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa Komisi I DPR RI terus mendorong berbagai langkah konkret dalam upaya pencegahan korupsi, mulai dari penguatan regulasi, pengawasan pengadaan Alutsista, pengawasan infrastruktur digital nasional, hingga sistem keamanan siber yang saat ini menjadi perhatian dunia.
Dave menegaskan, pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) harus dilakukan secara transparan dan profesional agar tidak membuka ruang praktik mark-up maupun permainan proyek yang merugikan negara.
“Kita ingin modernisasi pertahanan berjalan baik, tetapi juga harus bersih. Tidak boleh ada praktik-praktik yang justru melemahkan pertahanan negara karena korupsi,” tegasnya.
Dalam bidang legislasi, Dave menjelaskan, Komisi I DPR RI disebut terus mendorong lahirnya regulasi yang mengandung prinsip antikorupsi, termasuk pada pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan intelijen, keamanan siber, serta kerja sama pertahanan internasional.
Dave juga menyoroti pentingnya digitalisasi sistem pemerintahan melalui penerapan e-budgeting dan e-procurement guna mempersempit celah penyalahgunaan anggaran.
“Teknologi harus menjadi alat pengawasan, bukan justru menjadi ruang baru bagi korupsi digital. Maka transparansi sistem informasi menjadi sangat penting,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara DPR RI dengan lembaga penegak hukum dan pengawas negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mendeteksi dan menindak potensi penyimpangan sejak dini.
Dalam kesempatan tersebut, Dave juga menyinggung pengawasan terhadap proyek-proyek strategis nasional di bidang komunikasi dan informatika, termasuk proyek BTS, satelit nasional, serta pembangunan infrastruktur digital yang harus benar-benar diawasi agar tepat sasaran dan tidak menjadi bancakan oknum tertentu.
“Pemerataan akses digital harus menjadi prioritas, tetapi tata kelolanya juga harus bersih dan profesional. Setiap rupiah uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Tak hanya sektor dalam negeri, pengawasan terhadap anggaran diplomasi dan perwakilan RI di luar negeri juga menjadi perhatian Komisi I DPR RI. Menurut Dave, transparansi penggunaan dana di KBRI dan KJRI sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan diplomasi Indonesia berjalan efektif dan bebas penyimpangan.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Pemuda LIRA dalam sambutannya menyampaikan bahwa seminar nasional tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam mendukung gerakan pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Ia berharap generasi muda dapat ikut mengambil peran aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional.
“Pemuda tidak boleh apatis. Pemuda harus menjadi bagian dari gerakan moral dalam melawan korupsi dan menjaga masa depan bangsa,” ujarnya.
Seminar nasional tersebut berlangsung dinamis dengan sesi diskusi interaktif yang membahas tantangan pengawasan anggaran negara, penguatan transparansi digital, hingga upaya membangun budaya birokrasi yang bersih dan akuntabel di sektor strategis nasional.
Di akhir pemaparannya, Dave menegaskan Komisi I DPR RI berkomitmen menjadi garda terdepan dalam pengawasan antikorupsi di sektor pertahanan, komunikasi, diplomasi, dan intelijen demi menjaga kedaulatan nasional.
“Kita ingin Indonesia menjadi negara kuat, modern, dan maju. Tetapi kekuatan itu harus dibangun di atas integritas, transparansi, dan tata kelola yang bersih,” terang Dave.
