JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai roadmap kecerdasan artifisial (AI) nasional belum mampu menjawab tantangan besar terkait kedaulatan digital Indonesia. Dalam pembahasan bersama pakar dan akademisi di Kompleks Parlemen Senayan, Dave menyoroti lemahnya arah pendanaan, tata kelola, hingga strategi pengembangan teknologi nasional yang dinilai masih terlalu normatif.
“Kalau saya lihat, roadmap yang dibuat pemerintah ini masih terlalu normatif. Belum jelas juga soal pendanaannya,” tegas Dave kepada wartawan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Ia mengingatkan bahwa tanpa strategi yang kuat, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar dan pengguna teknologi AI asing, bukan pemain utama dalam ekosistem teknologi global. Menurutnya, pemerintah perlu segera memperkuat fondasi kedaulatan digital agar pengembangan AI nasional tidak terus bergantung pada infrastruktur luar negeri.
Kedaulatan Digital Tidak Bisa Sekadar Wacana
Dave juga mempertanyakan efektivitas struktur koordinasi dalam roadmap AI nasional. Ia menilai skema gugus tugas yang ada masih terlalu bersifat advisory dan belum memiliki kekuatan koordinatif lintas kementerian yang solid.
“Mengkoordinasikan sekian banyak kementerian oleh satu menteri saja rasanya dari awal sudah sulit terlaksana,” ujarnya.
Selain itu, aspek AI safety disebut belum ditempatkan sebagai prioritas utama, padahal perkembangan teknologi AI berlangsung sangat cepat dan membutuhkan pengawasan ketat serta mitigasi risiko sejak awal.
Indonesia Mau Jadi Pemain atau Sekadar Penonton?
Di akhir pernyataannya, Dave melontarkan pertanyaan tajam terkait arah masa depan AI nasional. Ia meminta pemerintah memastikan roadmap yang disusun benar-benar mampu membawa Indonesia menjadi kekuatan teknologi baru, bukan hanya konsumen teknologi global.
“Apakah roadmap ini cukup kuat untuk membuat Indonesia menjadi pemain AI? Atau hanya menjadikan Indonesia sebagai pengguna AI global yang tertib?” pungkasnya.
