SURABAYA – BELA RAKYAT – Komisi III DPR RI menegaskan pentingnya penguatan ekosistem penegakan hukum yang kolaboratif dan berintegritas di Jawa Timur. Hal itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III, Soedeson Tandra, saat melakukan pengawasan langsung ke mitra penegak hukum daerah di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (17/9/2026).
Seperti dikutip di Instagram pribadi Soedeson, ia menjelaskan: “Mendorong terwujudnya ekosistem penegakan hukum yang kolaboratif dan berintegritas melalui Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Provinsi Jawa Timur. Pengawasan langsung dilakukan bersama mitra penegak hukum daerah (Polda Jatim, Kejati Jatim, dan BNNP Jatim) untuk mengidentifikasi hambatan sekaligus memperkuat efektivitas penanganan hukum di wilayah Jawa Timur. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mengawal penegakan hukum yang responsif, terukur, dan menghadirkan keadilan sejati bagi masyarakat,” tulis Soedeson.
Dalam pertemuan dengan jajaran Polda Jatim, Kejati Jatim, dan BNNP Jatim, terungkap sejumlah hambatan utama, terutama soal keterbatasan anggaran.
Kejaksaan Tinggi Jatim melaporkan anggaran untuk dukungan pemulihan aset hanya sekitar Rp120 juta, sedangkan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi sekitar Rp1 miliar. Padahal, luasnya wilayah hukum Jatim membuat mobilisasi tim untuk pengumpulan alat bukti, penyitaan aset, dan pemeriksaan saksi membutuhkan biaya operasional besar. Kejati juga membutuhkan tambahan SDM ahli forensik digital dan analisis transaksi keuangan.
Kondisi serupa dialami BNNP Jatim. DIPA penyelidikan dan penyidikan 2026 tercatat sebesar Rp22,571 juta dengan target 2 berkas perkara. Namun hingga Agustus 2026, BNNP Jatim telah menyidik 26 berkas perkara, 11 diantaranya telah P-21 dan 15 masih berproses.
Menanggapi hal itu, Soedeson yang merupakan politisi Fraksi Partai Golkar menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat pusat.
“Kami menuntut kinerja tinggi dari Kejaksaan, tapi tentu harus kami lengkapi baik dari segi anggaran, tenaga kerja, kualitas dan sebagainya. Kami akan informasikan kepada pimpinan Komisi III, pimpinan DPR, dan Badan Anggaran supaya memperhatikan kepentingan mitra kita di Jawa Timur,” ujarnya.
Meski terkendala anggaran, Komisi III mengapresiasi sinergitas antar lembaga di Jatim yang dinilai sangat baik. Kepala BNNP Jatim bahkan menyebut kerap mendapat bantuan dari Ditresnarkoba Polda Jatim maupun Kejaksaan dalam penanganan perkara.
“Kami menilai sinergitas, kolaborasi, kerjasama di antara ketiga institusi ini sudah sangat baik,” pungkas Soedeson.
Sebagai informasi, keterbatasan anggaran yang dihadapi aparat penegak hukum di Jawa Timur menjadi sorotan utama Komisi III DPR RI. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III, Soedeson Tandra, menegaskan kinerja yang tinggi harus didukung dengan anggaran dan SDM yang memadai.
Menurut Soedeson, Kejaksaan Tinggi Jatim mengeluhkan minimnya anggaran operasional. Untuk pemulihan aset, anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp120 juta, sementara untuk pemberantasan korupsi sekitar Rp1 miliar.
“Kita menuntut kinerja Kejaksaan tinggi, tapi kita juga harus melengkapi kebutuhan mereka. Baik anggaran, tenaga kerja, maupun peningkatan kualitas aparatur,” kata politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Persoalan serupa juga dialami Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur. Dalam paparannya, BNNP Jatim memiliki DIPA penyelidikan dan penyidikan tahun 2026 sebesar Rp22,571 juta dengan target 2 berkas perkara. Namun realisasinya hingga Agustus 2026, mereka telah menyidik 26 berkas perkara, dengan 11 berkas sudah P-21 dan 15 berkas lainnya masih dalam proses.
Selain anggaran, Kejati Jatim juga menyoroti luasnya wilayah hukum Jawa Timur yang menjadi tantangan tersendiri. Mobilisasi tim untuk pengumpulan bukti, penyitaan aset, dan pemeriksaan saksi membutuhkan biaya operasional besar. Kejati juga membutuhkan SDM ahli khusus di bidang forensik digital dan analisis transaksi keuangan.
Soedeson memastikan, semua masukan tersebut akan dibawa ke pimpinan Komisi III, pimpinan DPR RI, hingga Badan Anggaran DPR RI untuk diperjuangkan.
“Kami akan informasikan kepada pimpinan Komisi III, pimpinan DPR dan Banggar agar memperhatikan kepentingan mitra kami di Jawa Timur,” tegasnya.
Di sisi lain, Soedeson mengapresiasi sinergitas antar lembaga penegak hukum di Jatim yang dinilai sudah sangat baik. Ia menyebut koordinasi antara Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut, serta BNN dalam penanganan narkotika berjalan solid.
“Kepala BNN bilang kekurangan dana tapi sering dibantu Dirnarkoba Polda maupun Kejaksaan. Kami merasa kolaborasi ini sangat baik dan patut diapresiasi,” pungkasnya.
