JAKARTA: BELA RAKYAT – Ancaman musim kemarau 2026 mulai menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Meski puncak kemarau diperkirakan baru terjadi pada Agustus mendatang, DPR RI meminta pemerintah tidak menunggu kondisi memburuk.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa langkah mitigasi harus dipercepat untuk menghindari potensi gagal panen yang dapat mengganggu ketahanan pangan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Alex dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pejabat Eselon I Kementerian Pertanian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Menurutnya, pengalaman Indonesia menghadapi El Nino pada tahun 2015 memberikan pelajaran berharga yang tidak boleh diabaikan.
Alex Indra: Jangan Tunggu Kemarau Memuncak
Alex Indra Lukman menilai pemerintah harus bergerak lebih cepat karena dampak El Nino tidak hanya mengancam sektor pertanian, tetapi juga berpotensi memicu gangguan pasokan pangan hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
Ia mengingatkan bahwa pada 2015, luas lahan pertanian yang mengalami puso mencapai sekitar 217 ribu hektare, angka yang jauh lebih besar dibandingkan dampak El Nino pada 2023 maupun kondisi yang terjadi saat ini.
Menurut Alex, pemerintah harus menjadikan pengalaman tersebut sebagai dasar penyusunan strategi menghadapi musim kemarau tahun ini agar kerugian petani dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Optimalisasi infrastruktur sumber daya air, antara lain rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan pemanfaatan embung, sumur bor, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, serta relokasi pompa air ke wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan juga harus diutamakan,” tegas Alex.
Infrastruktur Air Dinilai Menjadi Kunci
Dalam pandangan Komisi IV DPR RI, kesiapan infrastruktur sumber daya air menjadi faktor paling menentukan dalam menjaga produktivitas lahan pertanian selama musim kemarau.
Alex menilai rehabilitasi jaringan irigasi tidak boleh dilakukan secara parsial, tetapi harus diprioritaskan pada daerah-daerah sentra produksi pangan yang memiliki risiko tinggi mengalami kekeringan.
Selain itu, pemanfaatan embung, sumur bor, hingga distribusi pompa air dinilai harus dilakukan sebelum kondisi kekeringan semakin meluas.
Langkah tersebut diyakini mampu menjaga ketersediaan air bagi petani sekaligus mempertahankan produktivitas tanaman pangan di tengah perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi.
Distribusi Sarana Produksi Harus Dipercepat
Tak hanya infrastruktur, Alex juga menyoroti pentingnya percepatan distribusi berbagai sarana produksi pertanian.
Menurutnya, bantuan pemerintah tidak boleh terlambat karena waktu tanam sangat bergantung pada kondisi cuaca.
Ia meminta pemerintah mempercepat penyaluran benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga pakan ternak, terutama bagi wilayah yang diperkirakan mengalami dampak El Nino paling berat.
“Antisipasi juga diperlukan dengan cara akselerasi distribusi sarana produksi pertanian, antara lain benih atau bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga pakan ternak, khususnya bagi daerah yang berisiko tinggi terdampak El Nino,” ujar Alex.
Data BMKG Harus Menjadi Dasar Pengambilan Kebijakan
Alex juga menekankan pentingnya penggunaan data dari BMKG sebagai dasar penyusunan kebijakan mitigasi.
Berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau 2026 telah dimulai sejak April di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan terus meluas ke berbagai daerah. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.
Karena itu, pemerintah diminta memperkuat sistem peringatan dini berbasis data iklim agar setiap daerah dapat menyusun langkah antisipasi sesuai tingkat kerawanannya.
Menurutnya, pemetaan wilayah rawan kekeringan harus dilakukan secara cepat sehingga perkembangan produksi pangan nasional dapat dipantau secara berkala.
“Memperkuat sistem peringatan dini berbasis data BMKG, dan melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan secara tepat waktu, sehingga perkembangan produksi pangan nasional dapat terpantau,” pungkasnya.
Ketahanan Pangan Menjadi Taruhan
Dorongan yang disampaikan Komisi IV DPR RI menunjukkan bahwa ancaman El Nino tidak hanya dipandang sebagai persoalan cuaca, melainkan sebagai isu strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional.
Percepatan pembangunan infrastruktur air, distribusi sarana produksi, serta penguatan sistem peringatan dini menjadi tiga langkah utama yang dinilai harus segera direalisasikan pemerintah sebelum puncak musim kemarau tiba.
Dengan mitigasi yang dilakukan lebih awal, pemerintah diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian, melindungi petani dari risiko gagal panen, serta memastikan pasokan pangan nasional tetap aman di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks.
