JAKARTA – BELA RAKYAT – Ketua Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan (Hubungan Ormas) DPP Partai Golkar, Fahd El Fouz Arafiq, menyampaikan laporan resmi kepada Ketua Umum Partai Golkar terkait dinamika yang terjadi di tubuh Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI).
Dalam laporan tertanggal 5 Agustus 2026 tersebut, Fahd menjelaskan bahwa Rapat Pleno IX DPP AMPI Diperluas yang digelar pada Kamis, 30 Juli 2026, telah menghasilkan sejumlah keputusan penting, termasuk pemberhentian Jerry Sambuaga dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP AMPI.
Fahd menyebut laporan itu disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi agar DPP Partai Golkar memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi aktual organisasi sayap partai.
“Laporan ini disampaikan sebagai bentuk kepatuhan dan tanggung jawab moral agar DPP Partai Golkar senantiasa mendapatkan informasi yang akurat mengenai situasi riil di organisasi sayap partai,” demikian isi laporan yang ditandatangani Fahd El Fouz Arafiq.
Berawal dari Pemberhentian Sekjen AMPI
Dalam laporannya, Fahd menguraikan bahwa dinamika internal AMPI bermula dari keputusan sepihak pemberhentian Roby Anugerah Marpaung dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP AMPI.
Menurut laporan tersebut, langkah itu memicu kegaduhan di internal organisasi karena dinilai dilakukan tanpa dasar pelanggaran terhadap AD/ART AMPI maupun prinsip Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT) yang menjadi nilai dasar Partai Golkar.
Keputusan tersebut disebut memunculkan penilaian adanya tindakan yang tidak sesuai prosedur sehingga menimbulkan gejolak di berbagai daerah.
Pleno Diperluas Libatkan 27 DPD AMPI
Untuk merespons situasi tersebut, DPP AMPI kemudian mengundang pengurus DPD AMPI dari 27 provinsi dalam Rapat Pleno IX Diperluas yang dipimpin Wakil Ketua Umum DPP AMPI Muhaamad Safii.
Forum tersebut, menurut Fahd, secara musyawarah mufakat mengambil sejumlah keputusan strategis guna menyelamatkan organisasi.
Keputusan pertama adalah memberhentikan Jerry Sambuaga dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP AMPI.
Selanjutnya, forum menunjuk Mafa Uswanas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum DPP AMPI.
Selain itu, Mafa Uswanas diberikan mandat penuh untuk memulihkan stabilitas organisasi sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) AMPI yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026.
Berdasarkan Sejumlah Dasar Organisasi
Dalam surat laporannya, Fahd menjelaskan bahwa penyampaian hasil pleno tersebut mengacu pada sejumlah dasar organisasi, di antaranya Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golkar Tahun 2024, Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang pengesahan perubahan AD/ART Partai Golkar, Peraturan Organisasi mengenai hubungan Partai Golkar dengan organisasi yang didirikan maupun yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai Golkar, serta hasil Rapat Pleno IX DPP AMPI Diperluas.
Fahd berharap laporan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan DPP Partai Golkar dalam menjaga kondusivitas organisasi serta memastikan roda organisasi AMPI berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Laporan tersebut juga ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Bendahara Umum DPP Partai Golkar, serta para Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.
