JAKARTA – Terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU melalui Muktamar ke-35 NU merupakan momentum penting bagi Nahdlatul Ulama untuk memperkuat peran strategisnya dalam membangun umat dan bangsa.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan berharap kepemimpinan baru PBNU dapat membawa NU semakin fokus pada khittahnya sebagai organisasi keumatan, terutama dalam membimbing masyarakat, memperkuat pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun kemandirian ekonomi warga Nahdliyin.
“Harapan saya, kepemimpinan KH Abdul Hakim Mahfudz dapat membawa NU semakin dekat dengan umat. NU memiliki kekuatan sosial yang sangat besar, sehingga jangan sampai energi organisasi justru habis terseret dalam politik praktis,” ujar Iwan dalam keterangannya, Senin (31/8/26).
Menurutnya, NU tetap memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan politik dan kebangsaan. Namun, peran tersebut sebaiknya ditempatkan pada posisi yang lebih strategis sebagai kekuatan moral dan civil society, bukan menjadi kendaraan kepentingan politik praktis.
“NU boleh berbicara politik kebangsaan, tetapi jangan terjebak dalam politik praktis. NU harus tetap menjadi rumah besar umat, tempat masyarakat mendapatkan bimbingan keagamaan, pendidikan, sekaligus pemberdayaan sosial dan ekonomi,” katanya.
Iwan menilai salah satu agenda besar yang perlu menjadi perhatian PBNU ke depan adalah penguatan ekonomi umat. Dengan jumlah warga Nahdliyin yang sangat besar, NU mempunyai modal sosial dan jaringan ekonomi yang luar biasa untuk membangun kemandirian masyarakat.
“NU jangan hanya menjadi kekuatan moral dan keagamaan, tetapi juga harus menjadi kekuatan ekonomi umat. Warga Nahdliyin harus didorong naik kelas, dari sekadar menjadi konsumen menjadi pelaku ekonomi yang kuat,” tegasnya.
Karena itu, menurut Iwan, PBNU perlu memperkuat program pemberdayaan UMKM, koperasi, pesantren, pertanian, perdagangan, ekonomi digital, hingga akses pembiayaan bagi warga Nahdliyin. Pesantren juga dapat menjadi pusat pengembangan ekonomi produktif di tingkat akar rumput.
“Kalau NU mampu mengonsolidasikan kekuatan ekonominya, dampaknya akan sangat besar. Kemandirian ekonomi umat akan memperkuat ketahanan sosial sekaligus mengurangi kesenjangan,” jelas Iwan.
Ia juga berharap kepemimpinan baru PBNU mampu menjaga soliditas internal dan merawat hubungan baik dengan seluruh elemen bangsa serta pemerintah, tanpa kehilangan sikap kritis dan independensinya.
“NU harus menjadi mitra kritis pemerintah. Ketika kebijakan pemerintah baik, NU memberikan dukungan. Ketika ada yang perlu diperbaiki, NU memberikan masukan. Jadi bukan oposisi, tetapi juga bukan subordinasi pemerintah,” ujarnya.
Iwan menambahkan, tantangan NU ke depan bukan sekadar persoalan politik organisasi, tetapi bagaimana memastikan keberadaan NU benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Ukuran keberhasilan kepemimpinan baru PBNU bukan seberapa besar pengaruh politiknya, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan umat. NU harus hadir membimbing umat, mencerdaskan masyarakat, memperkuat ekonomi warga, dan ikut menjaga persatuan bangsa,” pungkasnya.
