Hotmartua Simanjuntak: Jangan Biarkan LHKPN Hanya Menjadi Formalitas!
JAKARTA – BELA RAKYAT – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (DPP GHARIS) menyatakan dukungan terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak dilaporkan atau tidak sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat ditelusuri dan dirampas negara melalui mekanisme hukum yang sah.
Dukungan tersebut merupakan respons atas gagasan Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia pada 27 Oktober 2026, usulan tersebut mencakup kemungkinan perampasan harta penyelenggara negara yang nilainya melebihi kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN, termasuk pejabat yang memiliki kewajiban melapor tetapi tidak memenuhi kewajibannya.
GHARIS menilai gagasan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasalnya, kewajiban pelaporan kekayaan pejabat negara selama ini masih berpotensi dipandang sebatas pemenuhan administrasi, sementara ketidaksesuaian antara kekayaan yang dilaporkan dan kondisi sebenarnya belum selalu diikuti konsekuensi hukum yang efektif.
Ketua Umum DPP GHARIS, Hotmartua Simanjuntak, S.Hum., yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Perhubungan DPP Pemuda LIRA, menegaskan bahwa transparansi kekayaan pejabat negara harus menjadi bagian penting dari agenda reformasi pemberantasan korupsi.
Menurutnya, jabatan publik bukanlah ruang untuk menyembunyikan kekayaan yang sumber perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“LHKPN jangan sampai hanya menjadi dokumen administratif yang dilaporkan setiap tahun, kemudian selesai tanpa ada pemeriksaan yang sungguh-sungguh. Kekayaan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Apabila ditemukan harta yang tidak dilaporkan atau terdapat peningkatan kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya, negara harus memiliki instrumen hukum yang kuat untuk menelusuri dan menindaklanjutinya,” tegas Hotmartua.
Ia menilai pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus menyasar hasil kejahatan yang dinikmati melalui penguasaan aset.
Menurutnya, selama hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati tanpa konsekuensi pemulihan aset, upaya pemberantasan korupsi belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
“Jangan sampai negara begitu mudah menuntut kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tetapi justru tidak memiliki keberanian yang cukup untuk memastikan pejabat publik mempertanggungjawabkan kekayaannya. Prinsipnya sederhana, semakin besar kewenangan seseorang dalam mengelola negara, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk membuka dan mempertanggungjawabkan sumber kekayaannya,” lanjutnya.
Dorong Penguatan Pemeriksaan LHKPN
GHARIS berpandangan bahwa penguatan kewenangan KPK dalam pemeriksaan LHKPN harus menjadi bagian integral dari pembahasan RUU Perampasan Aset.
Temuan mengenai ketidakwajaran kekayaan pejabat negara, menurut GHARIS, tidak semestinya berhenti sebagai catatan administratif. Temuan tersebut harus dapat menjadi dasar penelusuran lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
GHARIS juga menilai sikap tersebut memiliki landasan dalam sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Selain itu, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 20 mengenai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah.
Ketentuan tersebut mendorong negara pihak untuk mempertimbangkan pengaturan mengenai peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar berdasarkan penghasilan sahnya.
GHARIS menilai prinsip tersebut perlu dipertimbangkan secara serius dalam pembentukan regulasi nasional dengan tetap memperhatikan sistem hukum Indonesia serta jaminan perlindungan hak asasi manusia.
Perampasan Aset Harus Tetap Menjunjung Prinsip Negara Hukum
Di sisi lain, Hotmartua mengingatkan bahwa penguatan kewenangan negara dalam merampas aset harus berjalan beriringan dengan prinsip negara hukum. Ia menegaskan bahwa ketidakwajaran dalam LHKPN tidak boleh secara otomatis diperlakukan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.
Setiap dugaan ketidaksesuaian kekayaan harus ditelusuri melalui proses pemeriksaan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pejabat yang bersangkutan juga harus diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan serta menunjukkan bukti mengenai sumber perolehan hartanya.
“GHARIS mendukung langkah tegas terhadap kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun, ketegasan hukum tidak boleh berubah menjadi kesewenang-wenangan. Negara harus membuktikan dasar hukum tindakannya, memberikan ruang pembelaan kepada pihak yang bersangkutan, dan memastikan perampasan aset dilakukan melalui mekanisme peradilan yang adil. Kita ingin hukum yang kuat, bukan hukum yang sewenang-wenang,” ujar Hotmartua.
Ia menambahkan, keberhasilan RUU Perampasan Aset nantinya tidak cukup diukur dari seberapa berat ketentuan yang dimuat. Lebih dari itu, undang-undang tersebut harus mampu menutup ruang penyembunyian hasil korupsi, memulihkan kerugian negara, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.
Desak DPR dan Pemerintah Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset
DPP GHARIS turut menyoroti percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR RI yang ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember 2026.
Momentum tersebut dinilai strategis untuk menghadirkan regulasi yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus menjawab persoalan transparansi kekayaan penyelenggara negara.
GHARIS mendesak Komisi III DPR RI bersama pemerintah agar pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya berorientasi pada penyelesaian legislasi secara formal. Substansi undang-undang harus benar-benar menjawab kebutuhan penegakan hukum, memperkuat pengawasan terhadap kekayaan pejabat publik, serta memastikan pemulihan aset hasil tindak pidana.
Menutup pernyataannya, Hotmartua menegaskan bahwa persoalan korupsi bukan hanya berkaitan dengan besarnya uang negara yang diselewengkan, tetapi juga menyangkut bagaimana kekayaan yang berasal dari praktik melawan hukum masih dapat dikuasai dan dinikmati oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik penyembunyian aset. Kita membutuhkan keberanian politik dan keberanian hukum untuk memastikan bahwa setiap kekayaan yang diperoleh melalui cara melawan hukum dapat ditelusuri dan dipulihkan. Jangan sampai rakyat terus diminta berkorban untuk membiayai pembangunan, sementara kekayaan negara yang dikorupsi justru tidak berhasil dikembalikan,” tutupnya.
DPP GHARIS menegaskan bahwa pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
GHARIS menyatakan siap memberikan masukan konstruktif kepada DPR RI dan pemerintah agar RUU Perampasan Aset dapat melahirkan sistem hukum yang tegas, adil, transparan, serta berpihak pada kepentingan publik.
