PALEMBANG – BELA RAKYAT – Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk di Palembang, Jumat (6/11/2026), menyisakan satu pertanyaan besar bagi petani singkong di Sumatera Selatan: kapan tapioka lokal benar-benar dibeli, bukan sekadar disebut-sebut sebagai alternatif gandum impor?
Selama ini, Sumatera Selatan dikenal sebagai salah satu sentra singkong. Namun, petani mengaku hasil panen mereka lebih banyak terserap ke pasar tradisional dan pabrik tapioka kecil dengan harga yang fluktuatif, sementara industri besar seperti Indofood masih mengandalkan gandum impor sebagai bahan baku utama mi instan.
“Kami senang DPR bicara soal tapioka. Tapi kami sudah sering dengar ini. Yang kami butuhkan itu kontrak beli yang jelas, harga yang stabil, dan jaminan pasokan itu dibeli terus, bukan cuma pas kunjungan,” ujar salah seorang pengepul singkong di Kabupaten Ogan Ilir yang ditemui di sela kunjungan tersebut.
Masalahnya Bukan di Lahan, Tapi di Kepastian
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga sebelumnya menyebut tantangan utama substitusi gandum adalah kesinambungan pasokan tapioka lokal.
Pernyataan itu dibenarkan pelaku industri kecil. Menurut mereka, persoalan kontinuitas justru lahir karena tidak ada kepastian serapan dari industri besar. Petani enggan memperluas tanam jika tidak ada pembeli tetap, sementara pabrik ragu beralih karena pasokan dinilai belum stabil. Lingkaran ini terus berputar.
“Kalau Indofood mau mulai dari campuran 5 persen dulu saja, tapi konsisten dan kontraknya 2-3 tahun, petani pasti berani tanam. Sekarang ini petani tanam dulu, baru cari pembeli. Itu yang bikin harga jatuh saat panen raya,” kata pengelola IKM olahan singkong di Palembang.
Tiga Tuntutan dari Daerah
Dari hasil dialog di lapangan, ada tiga tuntutan yang muncul dari pelaku lokal agar wacana substitusi ini tidak berhenti di ruang rapat:
1. Uji coba campuran yang transparan
Industri diminta membuka hasil uji coba pencampuran gandum dan tapioka — mulai dari tekstur mi, daya simpan, hingga biaya produksi — agar IKM dan peneliti lokal bisa ikut mengembangkan formulasi.
2. Kemitraan langsung dengan koperasi petani, bukan tengkulak berlapis
Kemitraan dinilai akan memangkas rantai distribusi yang selama ini membuat harga di tingkat petani rendah, tapi harga tapioka di tingkat pabrik tetap tinggi.
3. IKM lokal masuk rantai pasok, bukan cuma jadi penonton limbah
Sebelumnya, anggota Komisi VII Samuel Wattimena juga menyoroti soal limbah Indofood dan meminta IKM lokal dilibatkan. Pelaku usaha lokal berharap, selain limbah yang bisa diolah, mereka juga bisa menjadi pemasok kemasan, bumbu pendukung, hingga tapioka modifikasi.
Industri Hijau Harus Mulai dari Hulu
Isu transformasi menuju green industry yang disampaikan Lamhot juga mendapat sorotan dari sisi lain. Bagi warga sekitar kawasan industri, industri hijau bukan hanya soal mengurangi batu bara dan memiliki WWTP, tetapi juga soal apakah ekonomi hijau itu sampai ke desa penghasil bahan baku.
“Kalau gandumnya masih impor, jejak karbonnya dari kapal, dari pelabuhan, dari gudang. Kalau singkongnya dari sini, transportasinya pendek, petani lokal hidup, itu baru hijau yang terasa,” ujar aktivis lingkungan lokal di Palembang.
Komisi VII DPR RI sendiri menegaskan perhatiannya pada tiga hal: daya saing dan ekspor, rantai pasok dan tenaga kerja, serta transformasi berkelanjutan. Namun bagi petani Sumsel, ketiga hal itu hanya akan bermakna jika satu hal terwujud: tapioka mereka benar-benar masuk ke pabrik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Indofood belum menyampaikan target waktu dan persentase substitusi tapioka yang akan diterapkan. Komisi VII berjanji akan menindaklanjuti hasil kunjungan ini dalam rapat kerja berikutnya di Jakarta.
