JAKARTA – BELA RAKYAT – Ketua Bidang Perhubungan DPP Pemuda LIRA Hotmartua Simanjuntak yang juga menjabat Ketua Umum DPP GHARIS, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026 sebagai bencana nasional serta mengevaluasi kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Sesuai arahan Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Habibie Mahabbah, Hotmartua terus menganalisis perkembangan situasi karhutla dan menyikapi dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, serta konektivitas transportasi nasional. Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih cepat, terukur, dan terkoordinasi untuk menghentikan kebakaran serta melindungi masyarakat dari dampak asap yang semakin meluas.
Menurut Hotmartua, peran Kementerian Kehutanan belum terlihat signifikan dalam merespons berbagai persoalan lingkungan, baik saat banjir melanda Sumatera maupun dalam penanganan karhutla yang dampak asapnya dilaporkan menjalar hingga wilayah Papua dan Maluku.
Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat 202.004 hektare hutan dan lahan terbakar sepanjang Januari hingga Juli 2026, meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 12,5 juta penduduk di Sumatera dan Kalimantan terdampak asap hingga 9 September 2026.
Dampak tersebut juga dirasakan keluarga Hotmartua di Kota Medan. Meski tinggal jauh dari titik kebakaran, keluarganya mulai mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
“Keluarga saya di Medan tidak tinggal di dekat titik kebakaran, tetapi ikut menghirup asapnya dan mulai sakit. Bayangkan nasib warga yang hidup di tengah kepungan api. Ini bukan lagi persoalan lokal. Negara tidak boleh terus berdebat soal label status ketika jutaan rakyat menghadapi ancaman kesehatan akibat asap,” tegas Hotmartua.
Hotmartua menyoroti pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada September lalu yang menyebut penanaman kelapa sawit di lahan bekas kebakaran sebagai tindakan ilegal. Namun, menurutnya, komitmen tersebut perlu diikuti aturan yang jelas, penegakan hukum, dan tindakan nyata di lapangan.
“Kami menagih komitmen Pak Raja Juli bahwa hutan yang terbakar harus dipulihkan, bukan justru berubah menjadi kebun sawit. Jika Kementerian Kehutanan tidak mampu bergerak cepat dan menunjukkan hasil nyata, kami meminta Presiden Prabowo mengevaluasi jabatannya, termasuk mempertimbangkan penggantian Menteri Kehutanan. Rakyat membutuhkan pemimpin yang hadir menyelesaikan persoalan, bukan sekadar memberikan pernyataan,” ujarnya.
Desak Status Bencana Nasional dan Buka Peluang Bantuan Internasional
Hotmartua menilai penetapan status bencana nasional perlu dipertimbangkan secara serius agar koordinasi, penganggaran, pengerahan personel, dan operasi pemadaman dapat berjalan lebih terpadu. Apabila kapasitas dalam negeri tidak mencukupi, pemerintah juga diminta terbuka terhadap bantuan internasional.
Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan dukungan negara sahabat, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan Iran, khususnya dalam penyediaan pesawat pemadam kebakaran, peralatan, serta dukungan teknis yang relevan.
“Kedaulatan tidak berkurang karena kita menerima bantuan untuk memadamkan api. Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana negara melindungi rakyat dan menghentikan penderitaan mereka secepat mungkin,” kata Hotmartua.
Hotmartua juga menegaskan bahwa pemerintah pusat harus mengambil tanggung jawab yang sepadan dalam penanganan karhutla, terutama di wilayah penghasil sumber daya alam seperti Sumatera dan Kalimantan.
Menurutnya, kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional melalui sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan penerimaan lainnya harus diimbangi dengan perlindungan masyarakat serta kesiapan negara menghadapi bencana.
“Sumatera dan Kalimantan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Ketika wilayah tersebut terbakar dan masyarakatnya menderita, pemerintah pusat tidak boleh tinggal diam. Tanggung jawab harus diwujudkan melalui anggaran, personel, peralatan, dan kecepatan penanganan,” tegasnya.
Hotmartua menyebut persoalan tersebut mengingatkannya pada sikap solidaritas yang pernah dibangun bersama rekan-rekan mahasiswa dari berbagai paguyuban kedaerahan ketika banjir melanda Sumatera. Saat itu, mereka turut menyuarakan pentingnya kehadiran negara yang cepat dan sepadan dengan besarnya penderitaan masyarakat.
Sebagai Ketua Bidang Perhubungan DPP Pemuda LIRA, Hotmartua turut menyoroti dampak asap terhadap konektivitas transportasi udara. Gangguan penerbangan tidak hanya memengaruhi mobilitas penumpang, tetapi juga distribusi barang, pelayanan kesehatan, kegiatan perdagangan, dan pasokan kebutuhan pokok.
Kementerian Perhubungan melaporkan 1.813 penerbangan terdampak asap sejak 11 Agustus hingga 12 Oktober 2026. Pada 10 hingga 12 Oktober saja, sebanyak 93 penerbangan dilaporkan dibatalkan. Gangguan juga disebut meluas hingga sejumlah bandara di Sorong, Manokwari, Ambon, Ternate, dan Mamuju.
“Setiap penerbangan yang dibatalkan berpotensi menghambat pasien yang harus dirujuk, pedagang yang mengirim barang, dan masyarakat yang bergantung pada transportasi udara. Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan juga menyangkut konektivitas wilayah dan biaya hidup rakyat,” jelasnya.
Sementara itu, kajian CELIOS memperkirakan kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla 2026 mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa dampak kebakaran berpotensi meluas jauh melampaui kawasan yang terbakar secara langsung.
Hotmartua menegaskan bahwa DPP Pemuda LIRA, khususnya Bidang Perhubungan, akan terus memantau perkembangan penanganan karhutla dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Ia meminta agar upaya pemadaman tidak berhenti pada penanganan darurat, tetapi dilanjutkan dengan penegakan hukum, pencegahan kebakaran berulang, dan pemulihan lahan agar kembali menjadi hutan.
“Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas. Pemerintah harus bergerak cepat, memastikan kebakaran dipadamkan, masyarakat terlindungi, dan lahan yang rusak dipulihkan. Jangan sampai bencana yang sama terus berulang sementara rakyat selalu menjadi pihak yang paling menanggung akibatnya,” tutup Hotmartua.
