JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti lemahnya dukungan terhadap Badan Standardisasi Nasional (BSN). Ia menilai anggaran BSN yang hanya Rp170 miliar sangat tidak sebanding dengan perannya yang vital dalam menjaga keselamatan dan keamanan produk masyarakat.
Hal itu disampaikan Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI bersama para pakar yang membahas standardisasi nasional sebagai pilar daya saing, inovasi, dan perlindungan konsumen, di Ruang Rapat Komisi VII, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
“BSN ini dianggap tidak terlalu penting, sehingga anggarannya cuma Rp170 miliar. Ini menurut saya sangat parah. Padahal BSN ini sangat menentukan keselamatan dan keamanan semua produk yang dipakai masyarakat,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Menurut Bambang, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) tidak boleh berhenti pada sertifikasi saja, melainkan harus dikawal ketat dari hulu ke hilir. Khusus untuk produk pangan, pengawasan mutu harus dimulai sejak petani dan nelayan memproduksi, hingga proses distribusi sampai ke tangan konsumen.
Ia mencontohkan masih buruknya rantai distribusi pangan di Indonesia. Banyak distribusi yang tidak menggunakan mobil box dan cold storage, sehingga mutu produk menurun drastis saat sampai di pasar.
“Kalau pangan itu dimulai dari pertanian atau nelayan, bagaimana mutunya? Lalu distributornya, bagaimana tingkat kerusakannya kalau tidak ada mobil box dan cold storage. Akhirnya kualitasnya jadi buruk saat dibawa,” ujarnya.
Bambang juga menyoroti kondisi pasar tradisional yang meski sudah berlabel SNI, praktik penjualannya masih belum sesuai standar. Ia mencontohkan ayam potong yang digantung berjam-jam di udara terbuka.
“Sayang sekali, ayam digantung selama enam jam di pasar tradisional yang katanya sudah berstandar SNI,” kritiknya.
Oleh karena itu, ia mendorong agar tidak hanya produknya saja yang di-SNI-kan, tetapi juga pengelolaan pasar tradisional di seluruh Indonesia harus distandarisasi. Dengan pasar yang memenuhi standar, kualitas produk akan tetap terjaga hingga ke konsumen.
Tidak hanya pangan, Bambang menegaskan SNI juga krusial untuk produk-produk yang menyangkut nyawa masyarakat, seperti helm dan alat keselamatan lainnya.
Di akhir rapat, Bambang meminta pemerintah menghitung ulang kebutuhan anggaran ideal bagi BSN agar bisa bekerja optimal.
“Berapa sih sebenarnya anggaran yang paling pantas untuk BSN? Jangan setengah-setengah, seolah-olah yang penting ada BSN dan ada SNI saja,” pungkasnya.
