JAKARTA – BELA RAKYAT – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit meminta pemerintah untuk mencantumkan kembali target Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) secara terpisah dalam dokumen Rancangan APBN 2027.
Menurut Dolfie, penyajian indikator kesejahteraan petani dan nelayan tidak cukup hanya diwakili oleh Indeks Kesejahteraan Petani.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum, dan Deputi Gubernur BI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. Agenda rapat membahas Pokok-Pokok RUU APBN 2027.
Dolfie menyoroti bahan paparan pemerintah yang tidak menampilkan angka NTP dan NTN.
“Biasanya targetnya di angka 110. Indeks Kesejahteraan Petani 0,7-0,8 itu abstrak, bahkan Bappenas sendiri mengakui itu abstrak. Jadi kita minta ditambahkan kembali NTP dan NTN yang harus disampaikan di pembahasan ini,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Selain itu, Dolfie juga mempertanyakan hilangnya dua indikator pembangunan lain dalam paparan pemerintah, yakni target kemiskinan ekstrem dan penciptaan lapangan kerja baru di 2027.
“Pada saat rapat KEM-PPKF ada dua indikator yang belum masuk. Satu, tingkat kemiskinan ekstrem. Apakah sudah tidak menjadi sasaran lagi? Kedua, penciptaan lapangan kerja baru tahun 2027 juga belum ada,” tanyanya.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan indikator tersebut sudah disiapkan dan akan dilengkapi dalam dokumen selanjutnya.
“Sudah ada Pak, nanti kita tambahkan. Nilai tukar petaninya 126-128 di tahun 2027. Nilai tukar nelayannya 106-110 di tahun 2027,” jawab Purbaya.
Ia juga memastikan target kemiskinan ekstrem 0 persen tetap ada di Nota Keuangan, serta target penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang.
Dalam paparan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan 2027 sebesar Rp195,3 triliun, naik dibandingkan outlook 2026 yang sebesar Rp190,9 triliun. Anggaran ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
