JAKARTA – BELA RAKYAT – Terungkapnya sindikat pencurian modul Base Transceiver Station (BTS) oleh Sat Resmob Bareskrim Polri menjadi alarm serius bagi keamanan infrastruktur telekomunikasi nasional. Kasus yang menyebabkan gangguan layanan komunikasi di sejumlah wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat tersebut mendapat perhatian khusus dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono.
Menurut Dave, keberhasilan aparat kepolisian mengungkap jaringan pelaku patut diapresiasi, namun proses penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada pelaku yang tertangkap di lapangan. Pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh hingga mampu membongkar jaringan yang lebih besar, termasuk pihak yang menjadi penadah maupun aktor lain yang terlibat.
“Kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada aparat penegak hukum yang berhasil melakukan penangkapan dan melaksanakan proses hukum. Penelusuran harus terus didalami untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” ujar Dave kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Pengungkapan Sindikat Dinilai Harus Menyasar Seluruh Jaringan
Dave menilai kasus pencurian modul BTS tidak dapat dipandang sebagai tindakan kriminal biasa yang berhenti pada pelaku lapangan. Ia menegaskan pentingnya membongkar seluruh rantai kejahatan agar kejadian serupa tidak kembali mengancam infrastruktur telekomunikasi nasional.
Dave menjelaskan, aparat penegak hukum perlu mendalami alur distribusi barang hasil curian, termasuk pihak-pihak yang menerima maupun memperjualbelikan modul BTS tersebut.
“Saya melihat ini mengarah kepada tindak kriminal. Karena itu, fokus kita sebaiknya pada pengusutan, mulai dari pelaku hingga penadahnya, sebelum menarik kesimpulan yang lebih jauh,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pengungkapan kasus harus dilakukan secara komprehensif sehingga seluruh jaringan dapat diputus melalui proses hukum yang tuntas.
BTS Merupakan Infrastruktur Vital yang Menopang Komunikasi Publik
Komisi I DPR RI menilai keberadaan BTS memiliki fungsi strategis karena menjadi tulang punggung layanan komunikasi masyarakat. Gangguan terhadap perangkat BTS bukan hanya berdampak pada operator telekomunikasi, tetapi juga dapat menghambat aktivitas masyarakat yang kini semakin bergantung pada layanan digital.
Mulai dari komunikasi sehari-hari, aktivitas ekonomi, layanan pendidikan, hingga pelayanan publik, semuanya membutuhkan jaringan telekomunikasi yang stabil. Oleh karena itu, setiap gangguan terhadap operasional BTS dinilai memiliki dampak yang luas.
Dave menegaskan bahwa pengamanan terhadap infrastruktur telekomunikasi harus menjadi prioritas nasional.
Komisi I DPR RI Dorong Sistem Pengamanan Berlapis
Selain penegakan hukum, Dave menilai operator telekomunikasi bersama pemerintah perlu segera memperkuat sistem keamanan BTS melalui langkah-langkah yang lebih menyeluruh.
Baginya, pengamanan tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan biasa, tetapi juga harus melibatkan berbagai unsur pendukung agar mampu mencegah pencurian maupun tindakan kriminal lainnya.
“Ini membuktikan bahwa dibutuhkan sistem pengamanan yang berlapis, mulai dari pengawasan, pelibatan aparat, hingga monitoring yang memadai untuk memastikan tower BTS tetap beroperasi dengan aman dan tidak mengganggu komunikasi masyarakat,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah, operator telekomunikasi, dan aparat keamanan dalam menjaga keberlangsungan operasional jaringan komunikasi nasional.
Layanan Masyarakat Harus Tetap Terjamin
Dave kembali menekankan bahwa pembangunan BTS dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat yang telah dibangun harus mendapatkan perlindungan maksimal agar investasi yang telah dilakukan tetap memberikan manfaat optimal.
Ia juga mendorong adanya penguatan sistem keamanan terhadap seluruh perangkat telekomunikasi yang telah dibangun, baik melalui dukungan anggaran negara maupun investasi penyelenggara jaringan.
“Harus ada penambahan sistem pengamanan agar peralatan yang telah disediakan benar-benar aman, sehingga masyarakat tetap mendapatkan layanan komunikasi yang optimal,” pungkas Dave.
Komisi I DPR RI Tekankan Pencegahan Menjadi Prioritas
Kasus pencurian modul BTS yang berhasil diungkap aparat penegak hukum menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem perlindungan terhadap infrastruktur telekomunikasi nasional.
Melalui pernyataannya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan dua hal penting yang harus berjalan beriringan, yakni penegakan hukum secara menyeluruh terhadap seluruh jaringan pelaku dan penguatan sistem pengamanan BTS agar gangguan terhadap layanan komunikasi masyarakat tidak kembali terjadi.
Komisi I DPR RI memandang bahwa keberlangsungan layanan telekomunikasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik, sehingga keamanan seluruh infrastruktur pendukungnya perlu menjadi perhatian bersama demi menjaga kualitas layanan komunikasi bagi masyarakat Indonesia.
