JAKARTA – BELA RAKYAT Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental wajah demokrasi Indonesia. Ruang kampanye yang sebelumnya didominasi pertemuan langsung, baliho, dan media konvensional kini bergeser ke media sosial, platform digital, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Di tengah perubahan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menilai pengawasan Pemilu juga harus bertransformasi agar mampu mengantisipasi berbagai ancaman baru di ruang siber.
Penegasan itu disampaikan Anggota Bawaslu RI, Dr. H. Puadi, M.Pd., saat membuka kegiatan Bawaslu Campus Connect (BCC) bertajuk “Menelaah Integritas Pemilu di Era Siber: Tantangan, Ancaman dan Mitigasi” di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rabu (22/7/2026).
Menurut Puadi, digitalisasi membawa peluang besar bagi demokrasi, namun juga menghadirkan tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya.
Demokrasi Bergeser ke Ruang Siber
Puadi menjelaskan, pola komunikasi politik telah mengalami perubahan signifikan. Informasi politik kini lebih banyak beredar melalui TikTok, Instagram, YouTube, hingga berbagai platform digital lainnya.
Bahkan, perkembangan teknologi AI semakin mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat proses demokrasi tidak lagi hanya berlangsung di ruang fisik, melainkan juga di ruang digital yang bergerak sangat cepat.
Karena itu, lembaga pengawas Pemilu harus mampu mengikuti perkembangan tersebut agar pengawasan tetap efektif.
Hoaks hingga Deepfake Jadi Ancaman Baru
Dalam paparannya, Puadi mengingatkan bahwa kemajuan teknologi juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk pelanggaran baru.
Mulai dari penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, hingga teknologi deepfake yang dapat memengaruhi opini publik hanya dalam hitungan menit.
Menurutnya, ancaman seperti itu tidak lagi dapat ditangani menggunakan pendekatan konvensional.
“Ancaman tersebut tidak lagi dapat dihadapi dengan pendekatan konvensional, melainkan memerlukan dukungan teknologi digital yang mampu mendeteksi, memantau, dan merespons pelanggaran secara cepat,” kata Puadi.
Ia menilai kecepatan menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas demokrasi di era digital.
Bawaslu Percepat Transformasi Digital
Sebagai respons terhadap perubahan tersebut, Bawaslu terus melakukan akselerasi transformasi digital di berbagai sektor pengawasan.
Puadi menjelaskan, sejumlah sistem telah dikembangkan untuk memperkuat efektivitas pengawasan Pemilu.
Di antaranya Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu), Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), SiGap Lapor sebagai sistem penanganan pelanggaran dan pelaporan, pengawasan siber berbasis Artificial Intelligence (AI), hingga Learning Management System (LMS) Bawaslu.
Menurutnya, inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya agar pengawasan Pemilu berjalan lebih cepat, akurat, transparan, sekaligus mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi.
Mahasiswa Dinilai Menjadi Garda Terdepan
Dalam kesempatan tersebut, Puadi juga memberikan perhatian besar kepada peran generasi muda.
Ia menilai mahasiswa memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi digital.
Bukan hanya sebagai pengguna media sosial, tetapi juga sebagai agen literasi digital, pengawas partisipatif, inovator teknologi, sekaligus mitra Bawaslu dalam menjaga integritas Pemilu.
“Mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam membangun ruang digital yang sehat. Jangan menjadi penyebar hoaks, tetapi jadilah pelopor fact-checking, berani mengoreksi informasi yang keliru, serta aktif melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu,” tegas Puadi.
Bagi Puadi, keterlibatan aktif kalangan akademisi akan memperkuat pengawasan partisipatif yang selama ini menjadi salah satu pilar penting demokrasi.
Kolaborasi Jadi Kunci Demokrasi Digital
Puadi menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang baik.
Lebih dari itu, tingkat literasi digital masyarakat serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor yang sangat menentukan.
Ia menilai sinergi antara Bawaslu, perguruan tinggi, dan masyarakat harus terus diperkuat agar demokrasi Indonesia semakin transparan, berintegritas, dan dipercaya publik.
Kegiatan Bawaslu Campus Connect di Universitas Negeri Jakarta sendiri turut dibuka oleh Rektor UNJ Prof. Dr. Komaruddin, M.Si., dilanjutkan sambutan Kepala Pusat Data dan Informasi Bawaslu RI Henri Dwi Prastowo.
Diskusi dipandu Tenaga Ahli Bawaslu RI Moh. Sito Anang dengan menghadirkan narasumber Prof. Dr. Tjipto Sumadi, Rendy NS Umboh, Dr. Ferry Daud Liando, Achmad Fachrudin, dan Muhammad Jufri.
Acara diikuti para dosen dan sekitar seratus mahasiswa UNJ. Untuk mendorong partisipasi peserta, Bawaslu RI juga menyediakan lima paket buku bertema pengawasan Pemilu bagi mahasiswa yang aktif mengajukan pertanyaan.
Melalui forum tersebut, Bawaslu berharap penguatan literasi digital dan kolaborasi dengan kalangan kampus dapat menjadi fondasi penting dalam menghadapi berbagai tantangan demokrasi di era siber tanpa mengurangi integritas proses Pemilu di Indonesia.
