JAKARTA – BELA RAKYAT – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Jakarta (HMI UNJ) Muhammad Falah menyatakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan Falah saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik bertajuk “Papua dalam Problematika Pembangunan Nasional” yang digelar Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Graha MPSI, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Menurutnya, Papua memiliki potensi besar dengan kekayaan sumber daya alam serta posisi strategis, namun di sisi lain masih menghadapi tantangan geografis dan kesenjangan pembangunan yang memerlukan perhatian serius. Karena itu, kebijakan pembangunan harus dirancang secara berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Falah menilai pelaksanaan PSN dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.
“PSN bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga membuka akses ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan pemerataan pembangunan yang lebih merata di Papua,” ujarnya.
Mahasiswa tingkat akhir Program Studi Geografi Universitas Negeri Jakarta itu menegaskan bahwa keberhasilan sebuah proyek pembangunan tidak hanya diukur dari penyelesaian fisik, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Ia menekankan indikator keberhasilan harus terlihat dari meningkatnya akses pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, hingga tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Falah menilai keterlibatan masyarakat adat dan warga lokal dalam setiap tahapan pembangunan menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek, masyarakat perlu diberi ruang untuk berpartisipasi sehingga pembangunan berjalan sesuai kebutuhan daerah.
“Dengan melibatkan masyarakat, pembangunan akan lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap setiap program yang dijalankan pemerintah,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan PSN sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, pengawasan bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan seluruh program terlaksana secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Falah menilai pendekatan pembangunan di Papua tidak dapat disamakan dengan wilayah lain mengingat kondisi sosial, budaya, serta karakter geografis setiap daerah memiliki perbedaan yang sangat beragam.
Karena itu, ia mendorong pemerintah agar menerapkan kebijakan yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
Dalam kesempatan tersebut, Falah juga mengajak kalangan akademisi, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil untuk aktif mengawal pembangunan melalui kajian ilmiah, penelitian, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis data.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan Papua yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
“Semangat membangun Papua harus menjadi tanggung jawab bersama. Program pemerintah perlu didukung sekaligus dikawal agar benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan, pemerataan, dan kemajuan bagi seluruh masyarakat Papua,” tutup Falah.
