Saya mempelajari sejarah negeri ini. Sejarah kolonialisme, kemerdekaan dan pembangunannya, semua tidak bisa dipisahkan dengan faktor umat Islamnya.
Berbicara faktor umat Islamnya, terkait juga dengan faktor pemahaman dan penghayatannya terhadap Islam. Termasuk definisi dan cara mereka menyusun dan mengolah pengetahuan dan “doktrin” Islam dalam tingkat kesadaran mereka. Dan tentu saja bagaimana kesadaran yang sudah diolah itu diartikulasikan dalam bahasa dan perbuatan mereka.
Jadi jika kita melihat wajah dan posisi Indonesia yang tentu jauh dari yang diharapkan, maka jangan cari-cari kesalahan pada asing aseng asong. Arahkan perhatian dan telunjuk pada umat Islam di Indonesia: apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka perbuat, bagaimana mereka mengorganisasikan dirinya dan sejauhmana mereka mendefinisikan dan mengartikulasikan tindakan kolektif mereka. Yang paling penting lagi: masihkah mereka masih merasa satu kesatuan sejarah, nasib dan harapan? Pertanyaan terakhir ini krusial untuk menilai dan menentukan signifikansi mereka dalam pentas persaingan politik, ekonomi dan budaya. Kabarnya umat Islam di Indonesia yang membentang sejauh dari London (Inggris) ke Teheran (Iran), populasinya paling besar di muka bumi di antara negara-negara berpenduduk Muslim. Tapi, apakah betul kesadaran Islam yang mendrive hidup mereka? Belum tentu, bukan? Apakah Islam yang memanaskan hati dan semangat mereka untuk mengejar harapan sosial, ekonomi dan politik mereka? Rasanya tidak.
Sejak semula, umat Islam Indonesia, tepatnya para politisi dan aktor gerakannya, gagal mengonsolidasikan diri mereka sendiri, bahkan pada tataran esensial program. Ambisi dan ekspektasi perorangan lebih dominan mewarnai aksi-aksi mereka ketimbang kepentingan bersama mereka yang diikat oleh sejarah, nasib dan harapan yang sama. Itulah sebabnya, umat Islam sangat mudah dan rentan untuk dipecah, ditekan dan diperdaya. Hal itu karena umat Islam amat tergantung dengan pola patronase. Jika patronnya rusak, maka rusaklah umatnya. Jika patronnya lemah, maka lemahlah basisnya. Jika patronnya busuk, maka umatnya juga busuk secara mental.
Yang perlu kita sadari, desain Indonesia modern dibangun dan disusun dari pola keseimbangan. Awalnya dibangun dengan keseimbangan dan perimbangan ideologis: islamisme, nasionalisme dan sosialisme. Soekarno sudah menyadari sejak lama dan bahkan pembangun pola keseimbangan ini. Bukankah dia yang telah menulis keseimbangan ini pada tahun 1926 dengan judul Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme.
Rupanya seiring perkembangan zaman, perimbangan dan keseimbangan ini disesaki oleh kehadiran militerisme sebagai unsur keempat dengan tunggangan konsep fungsionalisme (kekaryaan). Unsur ini mengaku non ideologis, tapi nyatanya ideologis juga dalam corak dan gaya yang lain: developmentalisme dan fungsionalisme.
Dari perkembangan keseimbangan ideologis itu, melenceng menjadi keseimbangan koruptif. Keseimbangan koruptif adalah dimana masing-masing kekuatan sosial, politik maupun ekonomi, bekerja saling mengimbangi pengaruh lain dengan tujuan eksistensi dan legitimasi mereka dalam menguasai negara. (https://rakyatbekasi.com/tajam-sistem-pemerintahan-indonesia-tak-layak-dipertahankan/)
Kondisi status quo inilah yang memberi iklim suburnya praktik korupsi dan kolusi. Bahkan dengan tragis ormas-ormas besar umat Islam telah terjerumus menjadi pemain dari keseimbangan koruptif ini. Terbukti dari bagaimana mereka menikmati jatah tambang dan jatah kementerian. Itu adalah afirmasi terhadap bekerjanya kesadaran politik nasional dimana pola keseimbangan koruptif merupakan hal yang menopang sistem Indonesia. Jika sistem ini mau berjalan, jatah-jatahan dan konsesi politik haruslah dipenuhi, walaupun akibatnya menyuburkan korupsi dan pembusukan. Akibatnya perkembangan wajah dan nasib umat Islam terhenti saat ini sekedar penerima “jatah sewa kavling”. Beberapa politisi mereka kadang merangkak lebih jauh, baik dengan menjilat atau menggertak, sekedar untuk mendapatkan jatah preman.
Walhasil demikianlah wajah umat Islam Indonesia saat ini: wajah yang tidak mulia dan berharga. Dan tentu saja dua pihak yang paling bertanggung jawab: NU dan Muhammadiyah, mengingat kedua ormas inilah kartu umat Islam di Indonesia, yang selalu diperdagangkan para petualang.
Oleh: Syahrul E Dasopang, Penulis Buku Mengapa Gerakan Islam Gagal?
