PAPUA – Koordinator Nasional (Kornas) Kawan Indonesia Arief Darmawan mengecam keras penembakan yang menewaskan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Arief mempertanyakan sikap lembaga-lembaga yang selama ini lantang menyuarakan isu hak asasi manusia (HAM) terhadap kasus tersebut.
Arief menilai pembunuhan terhadap tiga pegawai pemerintah yang tengah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat merupakan tindakan biadab dan tidak dapat ditoleransi.
“Ini kebiadaban yang tidak bisa ditoleransi lagi. Tiga pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya ditembak mati ketika sedang menjalankan tugas untuk masyarakat. Mereka datang untuk melayani, membantu masyarakat, dan menjalankan program pemerintah, bukan untuk berkonflik dengan siapa pun,” kata Arief dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).
Peristiwa penembakan terjadi di Kampung Muliama, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (9/9). Tiga pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya menjadi korban dalam insiden tersebut.
Ketiganya yakni AR (49), Kepala Bidang Peternakan; AAM (35), dokter hewan; dan WB (24), pegawai Dinas Pertanian. Dua korban meninggal di lokasi kejadian, sementara satu korban sempat dievakuasi ke RSUD Wamena sebelum akhirnya meninggal dunia.
Menurut Arief, tragedi tersebut semakin menyayat hati karena para korban berada di tengah masyarakat dalam rangka menjalankan program pemerintah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar warga.
“Ini ironi yang sangat menyedihkan. Orang yang bekerja untuk menyediakan pangan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran kekerasan bersenjata,” ujarnya.
Arief mengatakan negara tidak boleh membiarkan pembunuhan terhadap aparatur sipil yang menjalankan pelayanan publik dianggap sebagai peristiwa biasa.
Dia pun meminta aparat segera mengungkap pelaku dan motif penembakan serta memastikan proses hukum berjalan.
“Pelakunya harus dikejar dan diproses secara hukum. Jangan sampai masyarakat mendapatkan pesan bahwa siapa pun yang bekerja melayani rakyat di Papua bisa menjadi sasaran penembakan tanpa ada konsekuensi,” tegasnya.
Namun, selain mengecam aksi penembakan tersebut, Arief menyoroti hal lain yang menurutnya tidak kalah penting, yakni minimnya suara dari sejumlah lembaga dan kelompok yang selama ini aktif mengadvokasi isu HAM.
“Pertanyaan saya, ke mana suara Kementerian HAM, Komnas HAM, lembaga-lembaga bantuan hukum, dan koalisi masyarakat sipil? Tiga orang dibunuh ketika sedang bekerja untuk masyarakat. Ke mana mereka semua?” kata Arief.
Menurut dia, perlindungan HAM seharusnya tidak mengenal batas identitas, profesi, maupun afiliasi korban.
Arief mengingatkan bahwa prinsip HAM harus berlaku universal. Artinya, pembunuhan terhadap masyarakat sipil maupun aparatur sipil yang sedang menjalankan tugas harus mendapatkan perhatian dan kecaman yang sama.
“Jangan sampai HAM hanya dibicarakan ketika yang diduga melakukan pelanggaran adalah negara. Ketika masyarakat sipil atau pegawai pemerintah dibunuh oleh kelompok bersenjata, itu juga merupakan persoalan kemanusiaan yang harus dikutuk,” ujarnya.
Dia menilai diamnya berbagai kelompok masyarakat sipil dalam kasus tersebut berpotensi menimbulkan kesan adanya standar ganda dalam melihat persoalan HAM di Papua.
“Kalau kita benar-benar memperjuangkan HAM, maka jangan pilih-pilih korban. Nyawa manusia tetap nyawa manusia. Seorang pegawai pemerintah yang sedang membagikan bantuan pangan juga memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan,” katanya.
Arief juga meminta agar tragedi tersebut tidak dipelintir menjadi sekadar persoalan konflik bersenjata antara aparat dan kelompok bersenjata. Menurutnya, ada dimensi kemanusiaan yang jauh lebih mendasar, yakni hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik tanpa dihantui ancaman kekerasan.
“Bayangkan kalau pegawai pertanian, tenaga kesehatan, guru, atau pelayan publik lainnya takut turun ke kampung karena ancaman penembakan. Yang menjadi korban bukan hanya mereka, tetapi masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan,” jelasnya.
Arief mendorong pemerintah memperkuat jaminan keamanan bagi para pekerja pelayanan publik di wilayah rawan konflik, tanpa menghilangkan pendekatan kemanusiaan dan pembangunan.
“Negara harus hadir untuk melindungi rakyat sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan. Jangan sampai kekerasan bersenjata memutus pelayanan dasar dan membuat masyarakat Papua semakin dirugikan,” katanya.
Arief berharap kasus pembunuhan tiga pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya tersebut menjadi perhatian serius semua pihak, termasuk lembaga-lembaga HAM dan organisasi masyarakat sipil.
“Jangan diam. Kalau memang konsisten memperjuangkan HAM, bersuaralah untuk semua korban. Jangan sampai ada kesan bahwa kepedulian terhadap HAM hanya muncul ketika kasusnya sesuai dengan narasi tertentu,” pungkasnya.
