Oleh: Dr. Heri Herdiawanto, Dosen FISIP Universitas Al Azhar Indonesia
Nasib tragis Perempuan di tengah konflik lokal, nasional bahkan internasional selalu memprihatinkan. Hal tersebut dialami pula oleh saudara kita di beberapa kawasan Papua, contoh nyata dan terbaru ada sembilan perempuan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Kesembilan perempuan dan kondisi masih anak-anak dan kelompok rentan dikabarkan disandera kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), dalam pekan menjelang perayaan HUT Republik Indonesia ke 81. Tersiar kabar bahwa dalam insiden tersebut, ada seorang ibu dilaporkan tewas tertembak ketika berusaha ingin menyelamatkan anak gadisnya.
Penyanderaan dan tindakan kekerasan terhadap perempuan serta anak-anak tidak dapat dibenarkan atas dasar alasan politik maupun ideologi apa pun. Langkah cepat penyelamatan korban serta penegakan hukum terhadap para pelaku menjadi prioritas mendesak untuk mengembalikan rasa aman masyarakat di Papua Tengah.
Perempuan dan kelompok rentan lainnya seperti anak-anak dan lansia di daerah konflik Papua menghadapi kerentanan berlapis, mulai dari ancaman kekerasan langsung, pengungsian berkepanjangan, hingga trauma akibat kontak senjata dan tindakan kekerasan oleh kelompok bersenjata maupun eskalasi keamanan.
Mereka sering kali menjadi korban yang paling menderita, kehilangan ruang hidup, serta menanggung beban berat sebagai ibu dan pengasuh keluarga di tengah situasi yang tidak stabil.
Perempuan dan anak-anak kerap menjadi sasaran atau korban dalam insiden kekerasan bersenjata, seperti kasus penembakan dan dugaan penyanderaan warga sipil di wilayah pedalaman Papua Tengah.
Konflik bersenjata memaksa banyak perempuan mengungsi meninggalkan kampung halaman, kebun, dan sumber penghidupan tradisional mereka, yang berdampak buruk pada ekonomi keluarga.
Selain itu mengakibatkan adanya trauma psikologis dan beban berat karena Ibu-ibu ikut berjuang melindungi anak-anak mereka di tengah situasi darurat, menghadapi risiko cedera, kehilangan anggota keluarga, hingga tekanan mental yang berat.
Berdasarkan fakta demikian dibutuhkan upaya perlindungan dan pendampingan melalui peran Lembaga HAM. Berbagai lembaga seperti Komnas Perempuan dan Komnas HAM secara aktif harus mendesak penghentian segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil serta pemenuhan hak-hak dasar bagi korban pengungsian.
Dalam kondisi demikian maka penanganan darurat oleh aparat keamanan bersama pemerintah daerah berupaya segera untuk melakukan evakuasi, penanganan medis, serta pemulihan keamanan di daerah-daerah rawan konflik.
Secara obyektif, insiden penculikan sembilan Perempuan yang didominasi oleh anak gadis di bawah umur dan seorang ibu (Neregingget Magai) di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang berat. Oleh karena itu hal yang penting dan mendesak untuk penanganan peristiwa penyanderaan harus segera dilakukan sebagai Langkah preventif untuk didak terulang.
Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah semestinya menyadari bahwa perlindungan sipil dijamin Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu perlindungan Masyarakat sipil dalam situasi konflik bersenjata atau gangguan keamanan, warga sipil khususnya perempuan dan anak-anak wajib dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran, alat tawar, atau sandera.
Tindakan OPM adalah bentuk Kriminal karena membawa paksa warga sipil, melakukan kekerasan fisik terhadap seorang ibu hingga tewas karena melindungi anaknya dan (seorang lainnya dilempar ke jurang), serta menyandera merupakan pelanggaran berat HAM dan tindak pidana murni.
Peristiwa tersebut akan memiliki dampak Sosial dan Kemanusiaan di Tingkat Lokal. Selain itu akan menyebabkan trauma komunitas apalagi para korban dari tindakan kelompok bersenjata ini (KKB) adalah warga lokal Papua sendiri (Mama Papua dan anak-anak Papua). Aksi ini merusak tatanan sosial masyarakat adat dan memicu rasa takut yang mendalam di kalangan warga setempat.
Konflik akan menimbulkan disrupsi Pendidikan dan Kesehatan, maksudnya Adalah adanya anak-anak usia sekolah (SD) dan remaja yang disandera memperlihatkan hilangnya rasa aman untuk tumbuh kembang anak serta mengganggu akses dasar kehidupan masyarakat di Distrik Jila.
Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan efektivitas pengamanan negara, yang menuntut peran strategis TNI POlri untuk menanganinya secara professional dan proporsional.
Sehingga, urgensi penyelamatan menjadi prioritas dan fokus utama pemerintah serta TNI-Polri saat ini harus mengutamakan keselamatan para korban sandera melalui operasi terukur, terencana, dan persuasif guna mencegah jatuhnya korban jiwa tambahan.
