KABUPATEN BANDUNG: BELA RAKYAT – Pengembangan desa wisata dinilai tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam maupun potensi budaya. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, tata kelola yang profesional, hingga keberpihakan kebijakan pemerintah dalam menyediakan dukungan anggaran. Perspektif tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Desa Wisata Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw, yang memimpin kunjungan tersebut, menegaskan bahwa desa wisata harus dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan, bukan sekadar destinasi wisata.
Menurutnya, DPR melalui fungsi pengawasan ingin memastikan berbagai program pengembangan desa wisata benar-benar berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Roberth Rouw: Desa Wisata Harus Menjadi Mesin Penggerak Ekonomi
Dalam keterangannya, Roberth menjelaskan bahwa kunjungan lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan Desa Wisata Cibiru Wetan dalam mengembangkan potensi berbasis masyarakat.
“Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI kali ini memiliki agenda penting, yaitu meninjau langsung kesiapan, infrastruktur, dan tata kelola Desa Wisata Cibiru Wetan. Desa wisata bukan sekadar tren sesaat, melainkan mesin penggerak ekonomi baru yang berbasis pada kemandirian warga dan kelestarian kearifan lokal,” ujar Roberth Rouw.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal.
Investigasi Lapangan: Infrastruktur Masih Menjadi Tantangan Utama
Dalam pengawasan yang dilakukan Komisi V DPR RI, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian utama.
Roberth mengungkapkan bahwa akses menuju kawasan wisata masih menjadi faktor yang menentukan daya saing sebuah desa wisata. Jalan yang memadai, konektivitas transportasi, hingga fasilitas dasar seperti sanitasi, air bersih, dan ruang publik menjadi indikator penting dalam mendukung aktivitas wisata.
Selain itu, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dinilai harus diperkuat agar mampu menjadi motor pengelolaan ekonomi desa secara profesional.
Komisi V memandang bahwa tanpa dukungan infrastruktur yang baik, potensi wisata yang dimiliki desa akan sulit berkembang secara maksimal.
Apresiasi untuk Cibiru Wetan
Dalam kunjungan tersebut, Roberth memberikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang telah dilakukan Desa Wisata Cibiru Wetan.
Desa tersebut dinilai berhasil mengembangkan wisata edukasi berbasis masyarakat, menerapkan sistem pengelolaan sampah secara mandiri, sekaligus membangun program ketahanan pangan yang produktif.
Keberhasilan tersebut menjadi contoh bagaimana potensi lokal dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru apabila didukung tata kelola yang baik.
Namun demikian, menurutnya, keberhasilan tersebut tetap membutuhkan intervensi pemerintah agar mampu berkembang lebih besar.
Komisi V DPR RI Serap Aspirasi Berbagai Pihak
Selain melakukan peninjauan lapangan, rombongan Komisi V DPR RI juga menggelar dialog bersama pemerintah desa, pengelola BUMDes, tenaga pendamping desa, serta berbagai pemangku kepentingan.
Forum tersebut dimanfaatkan untuk menggali berbagai persoalan yang masih dihadapi di lapangan, mulai dari persoalan perizinan, keterbatasan infrastruktur fisik, hingga kebutuhan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Roberth menegaskan seluruh aspirasi yang diperoleh tidak akan berhenti sebagai catatan kunjungan semata.
“Kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kendala di lapangan, baik terkait perizinan, keterbatasan infrastruktur fisik, maupun kebutuhan intervensi anggaran dari APBN untuk pengembangan Desa Cibiru Wetan ke depan. Seluruh aspirasi yang kami himpun akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat kerja bersama kementerian terkait,” tegasnya.
Dorong Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Hasil pengawasan Komisi V DPR RI juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat.
Menurut Roberth, pembangunan desa wisata tidak bisa dilakukan secara parsial karena membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan sarana dasar, penguatan kelembagaan desa, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia berharap sinergi tersebut mampu mempercepat lahirnya desa-desa wisata yang mandiri dan berdaya saing.
Desa Wisata sebagai Instrumen Pemerataan Ekonomi
Pengembangan desa wisata kini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi dari tingkat desa. Dengan memanfaatkan potensi alam, budaya, dan kreativitas masyarakat, desa wisata diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Melalui fungsi pengawasan DPR RI, Komisi V menegaskan akan terus memastikan berbagai program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa berjalan efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Bagi Komisi V DPR RI, keberhasilan desa wisata bukan hanya diukur dari meningkatnya jumlah wisatawan, tetapi juga dari tumbuhnya ekonomi lokal, menguatnya kelembagaan desa, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
