JAKARTA; BELA RAKYAT – Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang kini berstatus Level III (Siaga) memicu respons cepat dari parlemen. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengingatkan pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan masyarakat pesisir serta memastikan keamanan jalur pelayaran komersial.
”Dalam menghadapi ancaman bencana akibat peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, kita harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas,” ujar Andi Iwan kepada wartawan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Politisi Fraksi Gerindra ini memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta warga yang menetap di wilayah pesisir dengan tingkat risiko tinggi. Kekhawatiran ini berkaca pada trauma bencana tsunami Selat Sunda yang pernah melanda kawasan tersebut pada tahun 2018 silam.
Dorong Kesiapan Logistik dan Jalur Evakuasi
Sebagai langkah antisipasi skenario terburuk, Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah Daerah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera memperkuat langkah-langkah konkret di lapangan.
Beberapa poin krusial yang disorot oleh legislator asal Dapil Sulawesi Selatan II ini antara lain:
Kesiapan Logistik & Medis: Memastikan stok logistik, layanan kesehatan, dan sistem perlindungan sosial siap diaktifkan kapan saja.
1. Edukasi Berbasis Komunitas: Memperbanyak simulasi kebencanaan berkala, latihan evakuasi, serta pembaruan peta risiko di kawasan pesisir Banten dan Lampung.
2. Mitigasi Psikologis: Menyiapkan dukungan sosial untuk meredam kecemasan masyarakat yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi lokal.
”Latihan evakuasi, pembaruan peta risiko, kesiapan tempat pengungsian, hingga integrasi komunikasi antarinstansi harus menjadi bagian dari sistem yang berjalan secara rutin, bukan hanya dilakukan ketika aktivitas vulkanik meningkat,” tegas Iwan.
Soroti Keamanan Jalur Penyeberangan Merak-Bakauheni
Meskipun PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengonfirmasi bahwa layanan penyeberangan di lintasan Merak-Bakauheni saat ini masih beroperasi secara normal, Komisi V DPR meminta maskapai dan operator pelayaran tidak lengah.
Iwan menekankan agar aspek keselamatan dan keamanan penumpang tetap menjadi hukum tertinggi. Setiap penyedia jasa pelayaran diwajibkan melakukan mitigasi mandiri dan terus memantau pergerakan aktivitas vulkanik.
Guna mendukung hal tersebut, DPR meminta adanya sinergi yang lebih ketat secara real-time lintas sektor, melibatkan:
1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
2. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)
3. BNPB dan Kementerian Perhubungan
4. TNI-Polri, Pemerintah Daerah, serta operator transportasi laut.
”Kita berharap potensi ancaman bencana Anak Gunung Krakatau tidak terjadi. Namun bersiap untuk setiap kemungkinan, termasuk kondisi skenario terburuk, dapat meminimalisir dampak,” pungkasnya.
