JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa pembentukan regulasi mengenai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus diarahkan untuk memperkuat fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) BPIP tidak hanya berorientasi pada penguatan organisasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam forum tersebut, Rieke menilai pembahasan RUU BPIP perlu segera dipercepat dengan memperhatikan landasan konstitusional yang kuat. Kejelasan batas kewenangan juga menjadi hal penting agar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila memiliki arah, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan yang terukur.
Menurut Rieke, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol maupun sekadar materi sosialisasi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan negara, termasuk dalam menentukan prioritas pembangunan dan penggunaan anggaran.
Ia menegaskan, keberadaan RUU BPIP semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat Republik Indonesia secara menyeluruh, bukan hanya memperluas atau memperkuat kelembagaan BPIP.
“RUU-BPIP harus menjadi instrumen penguatan Republik bukan sekedar penguatan organisasi,” tegas Rieke.
Salah satu perhatian utama yang disorot Rieke adalah pentingnya menghubungkan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Karena itu, ia mendorong agar substansi RUU BPIP diselaraskan dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
Baginya, kebijakan negara harus disusun berdasarkan informasi dan data yang akurat. Dengan demikian, program pemerintah tidak hanya memiliki dasar ideologis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Rieke berpandangan, Pancasila harus menjadi kompas dalam menentukan arah kebijakan negara, sementara Satu Data Indonesia berperan sebagai fondasi faktual dalam menyusun perencanaan pembangunan. Keduanya perlu berjalan beriringan agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan bahwa keadilan sosial harus menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip tersebut perlu tercermin dalam program pembangunan, pengalokasian anggaran, hingga pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
Dengan pendekatan tersebut, pembinaan ideologi Pancasila diharapkan tidak berjalan secara administratif semata, melainkan memiliki keterkaitan langsung dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lebih lanjut, Rieke menjelaskan bahwa penguatan pemahaman sejarah bangsa bukan berarti mengajak masyarakat kembali ke masa lalu. Sebaliknya, sejarah perlu dijaga sebagai memori kolektif agar generasi penerus tetap memahami latar belakang perjuangan, alasan kemerdekaan, serta cita-cita yang mendasari berdirinya Republik Indonesia.
Ia menilai pemahaman terhadap sejarah menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan arah perjalanan bangsa di tengah berbagai perubahan zaman.
Melalui pembahasan RUU BPIP, Rieke berharap lahir regulasi yang memiliki pijakan konstitusional, batas kewenangan yang tegas, serta keterhubungan dengan kebijakan pembangunan nasional. Dengan begitu, penguatan ideologi Pancasila dapat berjalan seiring dengan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.






