Adela Minta LLDIKTI Perkuat Pendampingan PTS Hadapi Akreditasi

SURABAYA – BELA RAKYAT –  Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, dr. Adela Kanasya Adies, M.Sc., meminta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur memperkuat pendampingan bagi perguruan tinggi swasta (PTS), khususnya dalam menghadapi persoalan akreditasi.

Hal itu disampaikan Adela dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI bidang pendidikan tinggi ke LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur pada 20 November 2026. Kunjungan tersebut juga telah diberitakan sebagai agenda Komisi X pada 20–22 November 2026.

Bacaan Lainnya

Menurut Adela, peningkatan kualitas pendidikan tinggi harus didukung pendampingan yang merata bagi seluruh perguruan tinggi, termasuk PTS. Pendampingan itu tidak boleh hanya berfokus pada persyaratan administratif.

“Pendampingan tidak boleh hanya berfokus pada persyaratan administratif, tetapi juga harus menyentuh tata kelola kelembagaan, penjaminan mutu, serta pemenuhan sarana dan prasarana,” ujar Adela, seperti dikutip dari Instagram pribadinya.

Adela menegaskan, setiap perguruan tinggi memiliki kapasitas dan tantangan yang berbeda. Karena itu, keterbatasan sumber daya dan pembiayaan jangan sampai menjadi penghambat bagi PTS untuk terus meningkatkan kualitas pendidikannya.

Dalam kunjungan tersebut, berbagai masukan disampaikan pimpinan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi lainnya di Jawa Timur. Masukan itu, kata Adela, menjadi catatan penting bagi Komisi X DPR RI untuk mendorong kebijakan pendidikan tinggi yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Adela menegaskan pentingnya pemerataan pendampingan bagi seluruh perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi swasta (PTS), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Menurut Adela, pendampingan terhadap PTS perlu diperkuat, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan akreditasi. Upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi tidak boleh hanya bertumpu pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga harus menyentuh aspek tata kelola kelembagaan, penjaminan mutu, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam kunjungan tersebut, Adela menyoroti bahwa setiap perguruan tinggi memiliki kapasitas, karakteristik, dan tantangan yang berbeda. Karena itu, pendekatan pendampingan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing institusi agar seluruh perguruan tinggi memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Ia mengingatkan agar keterbatasan sumber daya manusia, pembiayaan, maupun fasilitas tidak menjadi penghambat bagi perguruan tinggi swasta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Menurutnya, pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi perlu menghadirkan pola pendampingan yang lebih komprehensif, berkelanjutan, serta mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi perguruan tinggi.

Adela juga menilai berbagai masukan dari pimpinan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Jawa Timur menjadi bahan penting bagi Komisi X DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong perbaikan kebijakan pendidikan nasional.

Ia berharap kebijakan pendidikan tinggi ke depan semakin inklusif dan memberikan ruang yang setara bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk meningkatkan mutu dan daya saing.

Selain itu, penguatan akreditasi harus ditempatkan sebagai instrumen peningkatan kualitas pendidikan, bukan semata-mata menjadi beban administratif bagi pengelola perguruan tinggi.

Melalui penguatan pendampingan, tata kelola, dan sistem penjaminan mutu, Adela berharap seluruh perguruan tinggi dapat terus berkembang serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun tantangan dunia kerja.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi X DPR RI untuk mendorong pembangunan pendidikan tinggi yang lebih merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *