Hamka B. Kady Dorong Kepastian Hukum Ojol dalam Revisi UU Lalu Lintas

JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady mendorong agar pengaturan mengenai ojek online (ojol) mendapat kepastian hukum melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah yang selama ini mengatur operasional ojol perlu diselaraskan dengan norma hukum yang lebih kuat.

Hamka menilai, keberadaan ojol sebagai bagian dari sistem transportasi masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan regulasi yang jelas dan memiliki landasan hukum yang kuat. Karena itu, pembahasan revisi UU LLAJ harus mampu mengakomodasi perkembangan transportasi berbasis aplikasi.

Bacaan Lainnya

Ia menjelaskan, ketentuan dalam undang-undang nantinya akan menjadi landasan bagi penyesuaian berbagai peraturan di bawahnya, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Perhubungan.

Pandangan tersebut disampaikan Hamka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU LLAJ bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Hamka, penyusunan regulasi tidak boleh terbalik. Undang-undang harus terlebih dahulu memberikan dasar pengaturan yang komprehensif, sehingga kebijakan teknis yang selama ini berlaku dapat disesuaikan dengan ketentuan hukum yang baru.

Selain menyoroti regulasi transportasi online, legislator Partai Golkar tersebut juga mengangkat persoalan pemanfaatan penerimaan dari sektor kendaraan bermotor untuk mendukung pemeliharaan dan preservasi jalan.

Ia berpandangan, penerimaan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor perlu dikaji lebih mendalam agar pemanfaatannya dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas infrastruktur jalan di berbagai daerah.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mekanisme pengalokasian penerimaan pajak untuk tujuan tertentu atau dikenal dengan istilah earmarking tax. Skema tersebut dinilai perlu dibahas secara matang bersama pemerintah, terutama Kementerian Keuangan.

Hamka juga menyinggung ketentuan mengenai biaya administrasi kendaraan, termasuk STNK, yang dalam regulasi berkaitan dengan pembiayaan preservasi jalan. Karena itu, diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk memastikan mekanisme pengalokasiannya berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, pemeliharaan jalan merupakan kebutuhan penting yang harus didukung pembiayaan berkelanjutan. Infrastruktur jalan yang terawat tidak hanya menunjang kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi nasional.

Ia menegaskan, pembahasan mengenai sumber dan mekanisme pembiayaan tersebut perlu melibatkan kementerian terkait agar tidak menimbulkan persoalan dalam implementasinya.

Dalam kesempatan itu, Hamka turut mengapresiasi berbagai masukan dari YLKI, MTI, dan KAWAT. Berbagai pandangan yang disampaikan organisasi tersebut dinilai penting untuk memperkaya substansi revisi UU LLAJ, khususnya dalam menjawab persoalan transportasi dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan.

Masukan dari para pemangku kepentingan, lanjutnya, akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan bersama Panja dan pimpinan Komisi V DPR RI.

Melalui revisi UU LLAJ, DPR diharapkan dapat menghadirkan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan transportasi, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, serta memastikan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *