Dasco Berpeluang Jadi Wapres Pengganti Gibran: Modal Politik dan Konsolidasi Prabowo 2029 Jadi Pertimbangan

BANDUNG – BELA RAKYAT – Nama Sufmi Dasco Ahmad mulai diperhitungkan dalam peta politik nasional menyusul berkembangnya wacana pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah munculnya informasi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Eksekutif Landscape Politik Indonesia yang juga Wakil Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Asep Komarudin, menilai Dasco memiliki sejumlah modal politik, pengalaman kelembagaan, serta kedekatan strategis dengan Presiden Prabowo Subianto. Faktor tersebut membuat Dasco layak dipertimbangkan sebagai salah satu figur potensial untuk mengisi posisi Wakil Presiden hingga akhir masa pemerintahan 2029.

Bacaan Lainnya

Asep Komarudin yang akrab disapa Kang Askom mengatakan, peluang Dasco tidak bisa hanya dilihat dari kedekatannya dengan Presiden Prabowo. Ada tiga dimensi utama yang perlu menjadi pertimbangan, yakni konstitusionalitas, konfigurasi kekuatan politik, dan kebutuhan konsolidasi pemerintahan.

“Persoalannya bukan semata-mata siapa yang akan menduduki jabatan Wakil Presiden, tetapi siapa yang paling mampu membantu Presiden Prabowo memastikan kesinambungan pemerintahan, menjaga stabilitas politik, serta mengawal pencapaian visi dan program prioritas hingga 2029,” ungkap Askom dalam analisis politiknya, Jumat (13/11/2026).

Dasco Punya Modal Politik dan Kedekatan Strategis dengan Prabowo

Askom menjelaskan, Sufmi Dasco Ahmad memiliki sejumlah keunggulan politik yang patut diperhitungkan. Selain menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029, Dasco juga merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan memiliki latar belakang akademik di bidang hukum.

Keterlibatan Dasco dalam perjalanan politik Gerindra sejak 2008 menjadi salah satu modal penting karena membuatnya memahami karakter, strategi, serta dinamika konsolidasi internal partai.

Pengalamannya memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran dalam proses transisi pemerintahan 2024 juga memperlihatkan kapasitasnya dalam membangun komunikasi dan koordinasi politik.

“Dasco bukan figur baru dalam lingkaran politik Prabowo. Ia memahami dinamika internal Gerindra, memiliki pengalaman komunikasi dengan berbagai kekuatan politik di parlemen, serta mempunyai pengalaman dalam proses transisi pemerintahan,” jelas Askom.

Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi modal untuk memperkuat hubungan pemerintah dengan DPR, mengawal legislasi prioritas, sekaligus membangun komunikasi politik dengan partai-partai pendukung pemerintahan.

Meski demikian, Askom mengingatkan bahwa dukungan terhadap pemerintahan tidak serta-merta berarti seluruh kekuatan politik di parlemen akan mendukung Dasco sebagai Wakil Presiden.

Empat Kekuatan Politik yang Menjadi Modal Dasco

Dalam pemetaan politiknya, Askom mengidentifikasi sedikitnya empat unsur kekuatan yang dapat menjadi modal Dasco apabila masuk dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Pertama, kedekatan dan hubungan politik dengan Presiden Prabowo yang berkaitan dengan kesinambungan visi serta program pemerintahan.

Kedua, posisi strategis di Partai Gerindra yang dapat mendukung konsolidasi politik dan organisasi.

Ketiga, hubungan dengan partai-partai koalisi pemerintahan yang membutuhkan komunikasi, kesepakatan, serta keseimbangan representasi politik.

Keempat, pengalaman sebagai pimpinan DPR RI yang memberikan pemahaman terhadap hubungan kelembagaan antara legislatif dan eksekutif.

“Posisi Dasco di Gerindra dan DPR sekaligus merupakan kekuatan politik yang menarik untuk dianalisis. Akan tetapi, apabila terjadi perpindahan ke lembaga eksekutif, tentu harus ada penataan ulang keseimbangan politik dan representasi kekuatan koalisi,” papar Askom.

Mampukah Dasco Mengawal Asta Cita Prabowo hingga 2029?

Lebih jauh, Askom menilai ukuran utama seorang Wakil Presiden bukan sekadar kemampuan membangun komunikasi politik, melainkan kontribusi nyata terhadap keberhasilan program pemerintahan.

Setidaknya terdapat lima agenda strategis yang dapat menjadi tolok ukur kontribusi Dasco apabila dipercaya menduduki jabatan Wakil Presiden.

Pertama, mengawal pelaksanaan Asta Cita melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Kedua, memperkuat ketahanan pangan melalui sinkronisasi kebijakan pertanian, distribusi, dan anggaran.

Ketiga, mendorong percepatan hilirisasi industri melalui penguatan koordinasi kebijakan industri dan investasi.

Keempat, mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Kelima, memperkuat pemberantasan korupsi, tata kelola pemerintahan, transparansi, serta pengentasan kemiskinan melalui sinkronisasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Menurut Askom, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah apakah Wakil Presiden nantinya hanya ditempatkan sebagai pendamping Presiden atau diberikan mandat koordinasi khusus untuk memastikan target-target pemerintahan tercapai.

“Kalau Dasco dipercaya menjadi Wakil Presiden, pembagian kewenangan dan target kerjanya harus jelas. Jangan sampai terjadi tumpang tindih dengan kementerian koordinator, menteri teknis, maupun kewenangan Presiden,” tegasnya.

Tantangan Dasco: Legitimasi Koalisi dan Penerimaan Publik

Meski memiliki modal politik yang cukup kuat, Askom menilai terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhitungkan Dasco.

Di antaranya adalah bagaimana memperoleh penerimaan partai-partai di luar Gerindra, menjaga keseimbangan representasi politik dalam koalisi pemerintahan, serta mengalihkan peran dari pimpinan legislatif menjadi bagian dari kepemimpinan eksekutif.

Selain itu, legitimasi publik dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting. Menurutnya, jabatan Wakil Presiden harus menghasilkan kinerja yang dapat diukur dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar menjadi simbol kompromi politik elite.

Mekanisme Konstitusi Tidak Bisa Diabaikan

Askom menegaskan, Dasco tidak dapat secara otomatis menjadi Wakil Presiden hanya karena memiliki kedekatan politik dengan Presiden Prabowo atau memperoleh dukungan dari kelompok tertentu.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, terdapat dua tahapan penting yang harus dilalui, yakni keputusan Presiden untuk mengajukan dua calon dan keputusan MPR untuk memilih salah satunya.

“Artinya, peluang politik harus berjalan seiring dengan mekanisme konstitusional. Tidak boleh ada anggapan bahwa kedekatan dengan Presiden otomatis menjadikan seseorang sebagai Wakil Presiden,” ungkap Askom.

Tiga Skenario Politik hingga 2029

Direktur Eksekutif Landscape Politik Indonesia tersebut mengidentifikasi tiga skenario politik yang berpotensi berkembang dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Skenario pertama, Dasco menjadi salah satu dari dua calon yang diajukan Presiden kepada MPR. Skenario ini akan menguji komunikasi politik Presiden dengan pimpinan partai koalisi serta penerimaan anggota MPR.

Skenario kedua, Presiden memilih figur dari unsur politik yang lebih luas di luar lingkaran utama Gerindra. Pertimbangan utamanya dapat berupa keseimbangan koalisi, representasi daerah, dan penerimaan lintas partai.

Skenario ketiga, Dasco tetap menjalankan peran strategis di DPR dan Partai Gerindra sebagai pengawal agenda legislasi serta konsolidasi politik pemerintahan, sementara Presiden mengajukan figur lain sebagai calon Wakil Presiden.

“Ketiga skenario ini harus dibaca secara objektif. Ini merupakan kerangka analisis politik, bukan prediksi bahwa Presiden sudah menentukan Dasco sebagai calon pengganti Gibran,” jelas Askom.

Prabowo Membutuhkan Wapres yang Mampu Menjaga Stabilitas Pemerintahan

Pada akhirnya, menurut Askom, kebutuhan terbesar pemerintahan Prabowo hingga 2029 bukan semata-mata mencari figur pengganti, melainkan menentukan desain kepemimpinan nasional yang mampu menjaga stabilitas politik, mempercepat pelaksanaan program prioritas, memperkuat konsolidasi ekonomi, dan membangun kepercayaan publik.

Siapa pun yang nantinya terpilih harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan pemerintahan.

“Jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik atau penghargaan atas loyalitas. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang harus dijalankan untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.

Askom menyimpulkan bahwa Sufmi Dasco Ahmad memiliki modal politik dan pengalaman kelembagaan yang membuatnya layak diperhitungkan dalam bursa potensial Wakil Presiden pengganti Gibran.

Namun, keputusan akhir tetap harus berjalan melalui mekanisme konstitusional, yakni pengajuan calon oleh Presiden dan pemilihan oleh MPR.

“Yang harus menjadi prioritas adalah bagaimana Presiden Prabowo dapat memastikan kesinambungan kekuasaan, stabilitas politik, dan keberhasilan Asta Cita sampai 2029. Pergantian figur harus memberikan nilai tambah bagi pemerintahan dan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia,” pungkas Kang Askom seperti arahan Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Habibie Mahabbah, SIP, MM.

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *