Jangan Bebani Rakyat Kecil, Pemerintah Harus Berani Kejar Pajak Pengusaha Besar

JAKARTA – BELA RAKYAT – Pemerintah diminta tidak menjadikan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sasaran utama untuk mengejar target penerimaan pajak. Sebaliknya, optimalisasi penerimaan negara harus dilakukan dengan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan besar, menggali potensi pajak yang belum tergarap, serta menutup berbagai celah kebocoran di sektor perpajakan.

Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin AK, menyikapi kebutuhan pemerintah mengejar kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun pada November–Desember 2026.

Bacaan Lainnya

Menurut Amin, pemerintah perlu mengambil langkah strategis dan berani dalam memperluas basis penerimaan pajak. Potensi penerimaan dari aktivitas bisnis berskala besar dinilai masih sangat terbuka dan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Ia mengingatkan, upaya mengejar target penerimaan negara jangan sampai justru menambah tekanan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan kecil maupun pelaku UMKM yang selama ini menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Amin menilai, pemerintah harus lebih serius mengidentifikasi sektor usaha besar yang memiliki kemampuan ekonomi signifikan, tetapi kontribusi pajaknya belum sebanding dengan potensi kegiatan bisnis yang dijalankan.

Dalam konteks tersebut, ia mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan memperluas basis perpajakan ke sektor bisnis daring atau online. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh berhenti pada pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital semata.

Pemerintah juga harus memastikan perusahaan dan pelaku usaha berskala besar mendapatkan pengawasan perpajakan secara proporsional. Jangan sampai pelaku ekonomi kecil lebih mudah dijangkau, sementara potensi penerimaan dari kelompok usaha besar justru belum tergarap maksimal.

“Pemerintah perlu memperluas basis pajak. Jangan hanya mengejar pajak-pajak untuk UMKM atau rakyat kecil yang harus menanggung beban itu, tetapi kejar kegiatan bisnis besar yang selama ini belum tersentuh,” tegas Amin saat kunjungan kerja di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV itu juga menyoroti keberhasilan penindakan aparat penegak hukum terhadap sejumlah sektor yang sebelumnya dinilai sulit dijangkau. Langkah tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa masih terdapat potensi penerimaan negara dalam jumlah besar yang dapat diselamatkan melalui penegakan hukum yang konsisten.

Ia menyebut, keberanian aparat dalam mengungkap potensi penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah seharusnya menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memperkuat penegakan aturan perpajakan.

Selain persoalan optimalisasi penerimaan, Amin memberikan perhatian khusus terhadap potensi penyimpangan di lingkungan aparatur perpajakan. Menurutnya, pengawasan internal harus diperketat agar tidak terjadi praktik kerja sama antara oknum aparat pajak dan pengusaha besar yang merugikan keuangan negara.

Baginya, peningkatan penerimaan pajak tidak cukup hanya dilakukan melalui perluasan objek pajak dan intensifikasi penagihan. Integritas aparat, transparansi administrasi, serta pengawasan terhadap wajib pajak besar juga menjadi faktor penting dalam memastikan penerimaan negara masuk secara optimal ke kas negara.

Amin mengingatkan bahwa kebocoran penerimaan akibat penyalahgunaan kewenangan dapat menghambat pencapaian target APBN. Karena itu, pemerintah perlu melakukan mitigasi secara menyeluruh terhadap setiap potensi penyimpangan, baik dalam proses pemeriksaan, pengawasan maupun penegakan aturan perpajakan.

Ia menegaskan, target penerimaan pajak harus dicapai melalui sistem yang adil dan berintegritas, bukan dengan memperbesar tekanan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas.

Komisi XI DPR RI, lanjutnya, telah berulang kali mengingatkan pemerintah agar lebih berani menggali potensi pajak dari sektor usaha besar. Upaya tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Amin berharap pemerintah dapat memaksimalkan potensi penerimaan dari kelompok usaha besar sekaligus membenahi pengawasan internal perpajakan. Dengan demikian, target APBN 2026 dapat dikejar tanpa mengorbankan rasa keadilan masyarakat.

“Jangan sampai ada aparat pajak yang bermain dengan pelaku usaha besar. Pintu-pintu kebocoran itu harus benar-benar dimitigasi sebaik-baiknya. Saya yakin target pajak akan tercapai seandainya tidak ada penyimpangan,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *