Penindakan ODOL Harus Menyasar Pemilik Kendaraan dan Barang, Bukan Hanya Sopir

JAKARTA –BELA RAKYAT – Penanganan kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak dalam rantai distribusi angkutan barang. Penegakan hukum tidak boleh hanya menjadikan pengemudi sebagai pihak yang menanggung konsekuensi pelanggaran.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menegaskan bahwa pemilik kendaraan, pemilik barang hingga pihak yang melakukan modifikasi dimensi kendaraan harus ikut bertanggung jawab apabila terbukti terlibat dalam praktik ODOL.

Bacaan Lainnya

Menurut Roberth, selama ini penindakan terhadap pelanggaran ODOL masih cenderung terpusat kepada sopir. Padahal, pengemudi pada umumnya merupakan pekerja yang menjalankan tugas operasional dan menerima upah, sementara keuntungan ekonomi yang lebih besar justru dinikmati pemilik kendaraan maupun pemilik barang.

Pandangan tersebut disampaikan Roberth seusai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Koalisi Warga Untuk Transportasi (KAWAT), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menilai persoalan ODOL tidak bisa dipandang sebatas pelanggaran teknis di jalan raya. Praktik tersebut memiliki konsekuensi luas, mulai dari meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas hingga kerusakan infrastruktur jalan yang pada akhirnya membebani kepentingan publik.

Karena itu, pembahasan revisi UU LLAJ harus menjadi momentum untuk membangun sistem pertanggungjawaban yang lebih adil. Setiap pihak yang memiliki peran dalam terjadinya pelanggaran perlu mendapatkan konsekuensi hukum sesuai keterlibatannya.

Roberth juga meminta agar regulasi baru mengatur secara tegas tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan dimensi kendaraan tanpa memenuhi ketentuan. Bengkel maupun pelaku usaha yang terlibat dalam modifikasi ilegal juga perlu menjadi bagian dari pengawasan.

Ia menjelaskan, persoalan over dimension dan overload memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Kendaraan yang dimensinya diubah melebihi ketentuan berpotensi memiliki kapasitas angkut lebih besar sehingga membuka peluang terjadinya kelebihan muatan.

Dengan demikian, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan ketika kendaraan sudah beroperasi di jalan. Pemerintah perlu memperkuat pemeriksaan sejak proses perubahan kendaraan, penerbitan izin angkut hingga pemberian izin operasional.

Selain penindakan, identifikasi terhadap kendaraan dan pihak yang melakukan modifikasi juga harus diperkuat. Langkah ini penting agar sumber pelanggaran dapat diketahui dan tidak terus berulang akibat lemahnya pengawasan.

Roberth turut mengingatkan bahwa dampak ODOL tidak hanya dirasakan oleh pengguna jalan yang berhadapan dengan risiko kecelakaan. Beban kendaraan berlebih juga mempercepat penurunan kualitas jalan nasional, sehingga anggaran negara harus kembali digunakan untuk perbaikan infrastruktur.

Dalam konteks tersebut, pengendalian ODOL merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan transportasi sekaligus melindungi aset infrastruktur yang dibangun menggunakan uang rakyat.

Ia berharap revisi UU LLAJ tidak berhenti pada penambahan aturan dan sanksi, melainkan juga menghadirkan sistem pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan mampu menelusuri seluruh mata rantai pelanggaran.

Pemanfaatan teknologi dan sistem penegakan hukum otomatis, menurut Roberth, perlu menjadi perhatian dalam pembenahan tata kelola transportasi. Sistem tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada pemeriksaan manual serta memastikan penindakan berjalan lebih objektif.

Melalui revisi regulasi tersebut, Komisi V DPR RI mendorong agar penanganan ODOL tidak lagi berhenti pada sopir yang berada di balik kemudi. Tanggung jawab harus menjangkau seluruh pihak yang berkontribusi terhadap pelanggaran, sehingga tercipta penegakan hukum yang berkeadilan, keselamatan lalu lintas yang lebih baik, dan perlindungan infrastruktur jalan nasional.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *