Dua Tahun Terakhir Pemerintahan Prabowo, DPP LIRA Soroti Program MBG Belum Sentuh Wilayah 3T dan Minta Serap Hasil Nelayan Lokal

Ketua DPP LIRA Bidang Kelautan dan Perikanan, Asri Sirvev, mendorong percepatan pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah 3T serta meminta pengelola dapur MBG menyerap hasil tangkapan nelayan lokal untuk mendukung ekonomi masyarakat pesisir, Senin (16/11/2026).

JAKARTA-BELARAKYAT-Dewan Pimpinan Pusat Lumbung Informasi Rakyat (DPP LIRA) Bidang Kelautan dan Perikanan mendorong pemerintah pusat untuk segera mempercepat realisasi program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Pasalnya, dua tahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, distribusi program peningkatan gizi anak bangsa ini dinilai belum merata dan belum dirasakan secara menyeluruh di daerah kepulauan.

Ketua DPP LIRA Bidang Kelautan dan Perikanan, Asri Sirvev, yang merupakan putra asli Maluku, mengungkapkan bahwa di sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), infrastruktur fisik sebenarnya telah tersedia dan siap dimanfaatkan. Namun, hingga kini sejumlah fasilitas tersebut belum juga dioperasikan. Salah satu contoh nyata ditemukan di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Tual.

Bacaan Lainnya

“Berdasarkan laporan dan informasi yang kami himpun secara langsung dari masyarakat di lapangan, gedung beserta kelengkapan fasilitas dapur untuk program MBG sebenarnya sudah tersedia. Namun sangat disayangkan, hingga memasuki dua tahun terakhir pemerintahan berjalan, fasilitas tersebut belum juga beroperasi sama sekali,” tegas Sirvev dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Sirvev meyakini, kondisi di Kota Tual merupakan potret kecil dari persoalan distribusi di 38 provinsi di Indonesia, di mana masih banyak wilayah 3T yang belum tersentuh program ini. Ia mengakui bahwa karakteristik geografis Provinsi Maluku yang berbasis kepulauan dengan sekitar 1.412 pulau memang menjadi tantangan logistik tersendiri bagi pemerintah pusat. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan terhambatnya hak gizi para pelajar di wilayah kepulauan.

Data satuan pendidikan per November 2026, dengan pembaruan hingga 16 November 2026, yang bersumber dari sistem Data Referensi Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Berdasarkan data tersebut, cakupan satuan pendidikan di Provinsi Maluku yang menjadi sasaran penjangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meliputi 1.999 Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, 704 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, serta 292 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Selain menjangkau satuan pendidikan, pelaksanaan program MBG juga memiliki keterkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan pemberdayaan potensi pangan lokal. Aspek ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat serta mendukung kemandirian pangan di wilayah Maluku.

Lebih jauh, Sirvev menilai bahwa pemerataan program MBG di 38 provinsi bukan sekadar isu kesehatan dan pendidikan, melainkan instrumen vital untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi mandiri masyarakat pesisir melalui sektor kelautan dan perikanan.

Berdasarkan basis data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2026, tercatat sebanyak 1.119.429 orang terdaftar secara spesifik pada subsektor penangkapan ikan dari total 2.340.449 pelaku usaha kelautan dan perikanan secara nasional.

Sementara itu, rilis statistik nasional terakhir KKP mencatat total keseluruhan nelayan di Provinsi Maluku mencapai 152.725 orang, yang menempatkan provinsi ini di posisi ke-6 secara nasional.

“Dengan status Maluku yang didorong sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Gizi Nasional harus bersinergi memperkuat kemandirian pangan berbasis perikanan. Jangan sampai daerah penghasil ikan melimpah justru warganya mengalami kendala akses gizi,” ujar Sirvev.

Sebagai langkah konkret, DPP LIRA Bidang Kelautan dan Perikanan mendesak pemerintah pusat untuk mengambil tiga langkah percepatan:

1. Audit dan Aktivasi Segera: Menginstruksikan instansi terkait untuk segera mengoperasikan gedung dan dapur MBG yang sudah terbangun di wilayah 3T, termasuk di Kota Tual, Maluku.

2. Skema Rantai Pasok Lokal (Off-taker): Mewajibkan pengelola dapur MBG di wilayah pesisir dan kepulauan untuk menyerap langsung hasil tangkapan ikan dari nelayan lokal pemegang kartu KUSUKA guna memotong rantai distribusi yang mahal.

3. Afirmasi Anggaran Logistik Kepulauan: Menyesuaikan skema pembiayaan distribusi MBG khusus untuk provinsi kepulauan agar tidak terhambat kendala transportasi antarpulau.

“Harapan kami, jika program MBG ini berjalan merata, ia akan menjadi ekosistem ekonomi yang saling menghidupi. Hasil tangkapan nelayan kita terserap dengan harga yang layak, ekonomi pesisir tumbuh mandiri, dan kebutuhan protein serta gizi anak-anak bangsa di wilayah 3T terpenuhi secara optimal,” pungkas Sirvev.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *