JAKARTA: BELA RAKYAT – Seruan agar pupuk bersubsidi dan solar bersubsidi dijadikan prioritas utama dalam […]
Banggar DPR RI menegaskan RAPBN 2027 tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kesehatan […]
Berita Terkait
Suara Rakyat
Bela Rakyat
PMN untuk PELNI dan Pertanyaan Efektivitas Subsidi Negara di Tengah Ambisi Layanan Laut Murah
JAKARTA: BELA RAKYAT – Wacana pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia […]
8.700 Merek AMDK, Pengawasan BPOM Diuji, Celah Kecurangan Menganga
JAKARTA: BELA RAKYAT – Sorotan tajam kembali mengarah pada tata kelola industri air minum dalam […]
BUMN Ramah Wanita, Prioritaskan Pelayanan Bukan Keuntungan, Sediakan Passenger Gate agar Penumpang Tak Terjatuh
Hingga detik ini, Indonesia masih mengenang duka atas peristiwa nahas yang menimpa 15 wanita korban […]
Paradoks Air Minum Indonesia, Antara Gagalnya Layanan Publik dan Lemahnya Pengawasan AMDK
JAKARTA; BELA RAKYAT – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja Industri Air Minum Dalam Kemasan […]
Sorotan Pengawasan PMN KAI, Andi Yuliani Paris Tekankan Transparansi dan Audit Ketat
JAKARTA: BELA RAKYAT – Penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) […]
SPPG Fiktif Cilacap: 100 Titik Diduga Tak Berwujud, Ammy Amalia Ungkap Dugaan Jual-Beli Lokasi Program Gizi
JAKARTA – Temuan dugaan ratusan titik fiktif dalam pendataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten […]
BAKN DPR Dorong Reformasi Ekosistem Agraria dan Pascapanen, Demer: Putus Mata Rantai Ijon dan Tengkulak
JAKARTA; BELA RAKYAT – Praktik sistem ijon dan dominasi tengkulak yang selama ini membelenggu petani […]
Membatasi masa jabatan Presiden 2 Tahun dan 1 periode adalah Cacat Logika Konstitusional : Dugaan Indikator Makar Refly Harun
Oleh : Adi Putra (Adhyp Glank) Pemikir Abal-abal BEKASI: BELA RAKYAT ~ Pernyataan Refly Harun […]
Darori Wonodipuro Desak Evaluasi Penetapan Hutan Lindung, Jangan Sampai Korbankan Hak dan Kehidupan Masyarakat
JAKARTA: BELA RAKYAT – Kebijakan penetapan kawasan hutan lindung yang dilakukan pemerintah harus dilakukan secara […]









