Ridwan Bae: Pengawasan Harus Diperkuat, Anggaran Jangan Hanya Habis untuk Belanja Rutin
JAKARTA: BELA RAKYAT – Isu keselamatan transportasi kembali menjadi sorotan dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2027. Di tengah tingginya kebutuhan peningkatan layanan transportasi nasional, Komisi V DPR RI menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus diarahkan untuk memperkuat aspek keselamatan, pengawasan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut Ridwan, pagu indikatif Kementerian Perhubungan sebesar Rp28,35 triliun tidak boleh hanya terserap untuk belanja rutin, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan keselamatan seluruh moda transportasi.
“Pada kesempatan RDP ini, Komisi V DPR RI mendesak Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan pelayanan pemeriksaan keselamatan transportasi. Diimbangi dengan pengawasan ketat oleh Inspektorat Jenderal melalui sinergitas pengawasan berbasis sasaran strategis,” tegas Ridwan Bae.
Keselamatan Dinilai Harus Menjadi Prioritas Nasional
Komisi V DPR RI menilai keselamatan transportasi masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Berbagai kecelakaan pada moda darat, laut, udara maupun perkeretaapian menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih kuat serta peningkatan standar pelayanan.
Karena itu, DPR meminta seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan menyusun program kerja yang berorientasi pada pencegahan kecelakaan, peningkatan kualitas pengawasan, hingga pelayanan publik yang lebih baik.
Ridwan menegaskan bahwa anggaran negara harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui sistem transportasi yang aman, nyaman, dan andal.
Pengawasan Internal Harus Lebih Efektif
Dalam rapat tersebut, perhatian khusus diberikan kepada peran Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
Komisi V DPR RI menilai pelayanan pemeriksaan keselamatan perlu diperkuat agar mampu mendeteksi potensi pelanggaran maupun kelemahan sistem sebelum berujung pada kecelakaan.
Selain itu, Inspektorat Jenderal diminta memperkuat fungsi pengawasan melalui pendekatan berbasis sasaran strategis sehingga penggunaan anggaran berjalan efektif sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja kementerian.
SDM Transportasi Diminta Terus Ditingkatkan
Tidak hanya soal pengawasan, Komisi V juga menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia di sektor transportasi.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan didorong meningkatkan kompetensi aparatur secara berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi transportasi yang semakin kompleks.
Menurut DPR, keberhasilan pembangunan infrastruktur transportasi harus diimbangi dengan kesiapan SDM yang profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Kebijakan Harus Berbasis Kebutuhan Daerah
Komisi V juga meminta Badan Kebijakan Transportasi memperkuat rekomendasi kebijakan berbasis pengembangan kawasan sehingga setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Sementara Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda didorong meningkatkan perencanaan layanan antarmoda guna memperkuat konektivitas nasional.
Integrasi antarmoda dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan sistem transportasi yang efisien sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan masyarakat.
Anggaran Rp28,35 Triliun Harus Tepat Sasaran
Dalam pembahasan tersebut terungkap pagu indikatif Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2027 mencapai sekitar Rp28,35 triliun.
Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk belanja barang nonoperasional, disusul belanja pegawai dan belanja operasional.
Komisi V DPR RI mengingatkan agar struktur anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk mendukung program prioritas, khususnya peningkatan keselamatan transportasi, penguatan pengawasan, pengembangan SDM, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Bagi DPR, besarnya anggaran harus sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem transportasi nasional. Karena itu, pembahasan anggaran 2027 bukan sekadar menentukan besaran dana, tetapi memastikan setiap program mampu menurunkan risiko kecelakaan, memperkuat tata kelola, dan menghadirkan layanan transportasi yang aman, modern, serta terintegrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
