JAKARTA : BELA RAKYAT – Institusi kepolisian negara republik Indonesia atau Polri menunjukkan tren positif dalam Survei Litbang Kompas terbaru. Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri versi Survei Litbang Kompas naik signifikan.
Survei Litbang Kompas mencatat kepercayaan publik terhadap Polri naik menjadi 82,4%. Sebelumnya pada 2025, kepercayaan publik terhadap Polri berada di angka 76,2%.
Tak hanya itu, citra kelembagaan terhadap Polri juga naik signifikan menjadi 71,5% dari tahun sebelumnya di persentase 64,4%. Berdasarkan Survei Litbang Kompas, kenaikan citra positif Polri ini dikaitkan dengan banyaknya pelibatan anggota Polri sebagai ujung tombak alat aparat Bhayangkara negara di lapangan.
Diketahui, Survei Litbang Kompas digelar 9 hingga 18 April 2026 dilihat Jumat (26/6/2026). Metode yang dilakukan wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden.
Analis kebijakan publik dan sosial-politik nasional, Nasky Putra Tandjung memberikan apresiasi setinggi-tinggi nya atas capaian hasil survei Litbang Kompas terbaru ini yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri naik signifikan menjadi 82,4 %.
“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada atas kinerja, dan dedikasi tinggi Kapolri, Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si beserta seluruh jajaran Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek di seluruh Indonesia tanpa kenal lelah bekerja siang malam dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) diwilayah kerjanya masing-masing,” kata Nasky dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, pada Jum’at (26/6/2026).
Nasky penulis buku Polri Presisi: Visi, Kerja Nyata, dan Dedikasi untuk Masyarakat memaparkan beberapa poin pentin yang digaris bawahi terkait capaian peningkatan ini. Pertama, Institusi kepolisian dibawah kepemimpinan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dinilai konsisten dalam membuka diri terhadap kritik, saran, masukan yang objektif dan kontruktif dari berbagai elemen masyarakat guna memperkuat kinerja dan profesionalisme institusi dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat.
Kedua, Institusi Polri kian responsif dan adaptif dalam merespons keluhan masyarakat. Melalui pendekatan humanif yang diterapkan institusi Polri sangat membuat masyarakat lebih dekat dan merasa nyaman dengan pelayanannya.
“Koprs Bhayangkara dibawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah membawa wajah baru Polri tidak lagi sekadar mengedepankan tindakan represif atau penegakan hukum yang kaku, melainkan pendekatan yang persuasif, solutif, dialogis, dan mengayomi. Polisi kini lebih dekat, lebih ramah, dan lebih cepat merespons aduan warga. Arah tranformasi Polri Presisi saat ini kian jelas. Perubahan kultur ini yang membuat masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujar Nasky.
Selanjutnya, Alumnus INDEF School Of Political Economy Jakarta itu menegaskan, Publik harus objektif dan jujur mengakui bahwa institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memang luar biasa kinerja dan dedikasinya. Visi Polri Presisi dan Polri untuk Masyarakat yang beliau usung bukan sekadar jargon, tapi benar-benar diwujudkan lewat reformasi internal dan arah transformasi peningkatan pelayanan publik yang nyata. Kepemimpinan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang dinilai tenang, disiplin, tegas, dan responsif menjadi kunci utama di balik melesatnya kepercayaan publik ini.
Kendati demikian, Founder Nasky Milenial Center (NMC) mengingatkan agar capaian tingkat kepuasan publik 82,4% jangan sampai membuat jajaran kepolisian cepat berpuas diri dan terlena. Kita ingin Polri menjadikan hasil survei ini sebagai vitamin dan motivasi untuk terus mempertahankan prestasi, konsisten meningkatkan kinerja, memperbaiki kekurangan yang masih ada, dan terus konsisten menjadi pelayan, pelindung serta pengayom bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Capaian ini harus dimaknai sebagai amanah rakyat yang mendorong insitusi Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta keberpihakan pada nilai-nilai keadilan, hak azasi manusia, dan demokrasi. Hal itu harus tercermin melalui pelayanan publik yang humanis, penegakan hukum yang berkeadilan, serta keterbukaan terhadap kritik sebagai bagian dari iklim demokrasi yang sehat,” pungkas dia.
