Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono merupakan sosok yang layak untuk memimpin Badan Gizi Nasional (BGN), apabila Presiden Prabowo Subianto memutuskan melakukan pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut.
Menurut Iwan, BGN membutuhkan figur yang tidak hanya memahami aspek teknis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga memiliki kemampuan manajerial, pengalaman birokrasi, dan pemahaman kuat terhadap sektor pangan nasional.
“Program MBG tidak hanya berbicara soal distribusi makanan, tetapi juga menyangkut rantai pasok pangan, pemberdayaan petani, penguatan produksi nasional, hingga tata kelola anggaran yang efektif. Karena itu, Kepala BGN idealnya adalah sosok yang memahami ekosistem pangan secara menyeluruh,” ujar Iwan dalam keterangan persnya, Rabu (22/7/26).
IPR menilai pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian menjadi modal penting untuk mengintegrasikan kebijakan produksi pangan dengan kebutuhan program MBG. Selama ini, salah satu tantangan besar program makan bergizi adalah memastikan ketersediaan bahan baku yang stabil, berkualitas, dan terjangkau.
“Sudaryono memiliki kedekatan dengan sektor pertanian sebagai hulu penyedia bahan pangan. Jika integrasi antara BGN dan Kementerian Pertanian dapat diperkuat, maka program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi ekonomi pedesaan dan kesejahteraan petani,” jelasnya.
Selain itu, IPR melihat Sudaryono memiliki karakter kepemimpinan yang cepat, adaptif, dan eksekutorial, sesuai dengan kebutuhan pemerintahan Presiden Prabowo yang menuntut percepatan implementasi program-program strategis.
“Pemerintahan Presiden Prabowo saat ini memasuki fase percepatan. Dibutuhkan pemimpin lembaga yang mampu bekerja lintas sektor, mempercepat koordinasi, dan memastikan program prioritas berjalan efektif. Dari sisi kapasitas, pengalaman, dan kedekatan dengan agenda ketahanan pangan nasional, Sudaryono memiliki modal yang kuat untuk memimpin BGN,” tegas Iwan.
IPR menegaskan bahwa penentuan pejabat negara sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Namun dari perspektif tata kelola pemerintahan, penempatan figur yang tepat di BGN akan menjadi faktor penting dalam memperkuat keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo.
“Jika Presiden menghendaki akselerasi program dan penguatan integrasi antara pangan, gizi, dan kesejahteraan rakyat, maka Sudaryono merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan secara serius,” tutup Iwan.
