JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto meminta Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan evaluasi terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Dinas Pertanian di daerah-daerah. Alsintan tersebut dikenal dengan sebutan alsintan brigade.
“Lakukan evaluasi terhadap alsintan brigade,” ucap Hermanto.
Menurutnya, bagi daerah yang berhasil mengelola alsintan brigade dengan baik maka lanjutkan program tersebut.
“Sebaliknya bagi daerah yang tidak berhasil mengelola, apalagi tidak mengalokasikan anggaran untuk perbaikan alsintan, maka pertimbangkan untuk dilakukan moratorium bantuan alsintan brigade,” tutur legislator FPKS DPR ini.
Dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan (dapil), Hermanto menyempatkan diri meninjau alsintan brigade di Kabupaten Solok yang disimpan di kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Gunung Talang.
“Kunjungan tersebut dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pusat yang dikelola oleh daerah,” ujar Hermanto.
Dalam kunjungan tersebut, Hermanto mendapati alsintan yang ‘mangkrak’ karena rusak dan belum diperbaiki. Sebaliknya, ditemukan juga banyak alsintan bantuan tahun 2016 dan 2017 dalam kondisi masih baru, tidak ada tanda-tanda pernah dipakai.
“Fakta ini mesti mendapat perhatian pusat,” tandasnya.
“Realisasikan segera program bengkel alsintan guna membantu daerah-daerah dalam menangani alsintan-alsintan yang rusak,” tambahnya.
Adapun terhadap alsintan yang tersimpan bertahun-tahun di gudang dinas dalam kondisi masih baru, kata Hermanto, perlu dicari penyebabnya.
“Jangan-jangan pihak pusat membuat aturan penggunaan alsintan brigade ini terlalu ketat yang membuat dinas tidak mudah meminjamkannya ke petani,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (joko)
