JAKARTA – BA RAKYAT – Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi perhatian serius Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menilai program tersebut harus memiliki landasan hukum yang kuat agar pelaksanaannya berjalan terarah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Darmadi menegaskan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian harus mampu menjawab kebutuhan hukum penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, keberadaan payung hukum menjadi kebutuhan mendesak mengingat program tersebut melibatkan anggaran yang sangat besar.
Ia menyoroti nilai anggaran yang mencapai Rp240 triliun. Besarnya dana tersebut, kata Darmadi, harus diimbangi dengan regulasi yang jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan maupun pengelolaannya.
Dalam keterangannya kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026), politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa RUU Perkoperasian perlu menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan program Koperasi Merah Putih.
Darmadi berpandangan, undang-undang tidak harus mengatur seluruh aspek teknis program secara terperinci. Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan dapat dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah maupun peraturan presiden.
Menurutnya, pembagian kewenangan pengaturan tersebut penting agar undang-undang tetap berfungsi sebagai payung hukum, sementara aturan turunannya menjadi pedoman operasional bagi pemerintah dalam menjalankan program.
Ia juga mengingatkan bahwa pengaturan penggunaan anggaran negara dapat ditempatkan dalam regulasi teknis di bawah undang-undang, termasuk melalui peraturan presiden atau instruksi presiden.
Selain persoalan regulasi, Darmadi menilai keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak cukup hanya ditentukan oleh besarnya dukungan anggaran. Kualitas pengelolaan, kapasitas sumber daya manusia, serta pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip koperasi juga harus menjadi perhatian.
Karena itu, ia mendorong adanya pendidikan dan pelatihan perkoperasian secara berkelanjutan. Anggota koperasi perlu mendapatkan pemahaman mengenai tata kelola, mekanisme organisasi, serta tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha bersama.
Darmadi turut menekankan pentingnya penyebarluasan informasi perkoperasian, termasuk kepada masyarakat yang terlibat dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan pemahaman yang memadai, koperasi diharapkan tidak sekadar menjadi program pemerintah, tetapi benar-benar berkembang sebagai wadah ekonomi masyarakat.
Ia berharap pembahasan RUU Perkoperasian dapat menghasilkan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat tata kelola koperasi di Indonesia.
Dengan landasan hukum yang jelas, program Koperasi Merah Putih diharapkan dapat berjalan lebih terstruktur, profesional, dan akuntabel. Terlebih, besarnya anggaran yang terlibat menuntut adanya pengawasan serta pengelolaan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, penguatan regulasi dan kualitas kelembagaan menjadi faktor penting agar program Koperasi Merah Putih benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa dan kelurahan, bukan sekadar menjadi proyek besar dengan anggaran fantastis.






