JAKARTA –BELA RAKYAT – Ketua Presidium KAHMI Universitas Krisnadwipayana, Hermanto, menilai Sidang MPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember mendatang menjadi momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia untuk memilih dan menetapkan calon Wakil Presiden (Cawapres) yang mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hermanto menyoroti maraknya dukungan terhadap sejumlah nama yang dinilai layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial, terutama dari kalangan partai politik di parlemen, baik melalui penyampaian kriteria maupun pengusulan figur tertentu.
Menurutnya, dinamika dukung-mendukung dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, momentum tersebut harus dimanfaatkan oleh MPR RI untuk menjalankan fungsi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.
“Saatnya MPR memanfaatkan momentum yang baik ini untuk melaksanakan fungsi konstitusional UUD NRI 1945. Sidang ini bukan sekadar memilih figur, tetapi juga menentukan arah keberlanjutan kepemimpinan nasional,” ujar Hermanto.
Ia menegaskan, kedekatan calon Wakil Presiden dengan Presiden Prabowo Subianto memang menjadi salah satu prioritas. Namun, faktor tersebut harus didukung kapasitas, kapabilitas, dan aksesibilitas calon dalam menjalankan tugas kenegaraan yang semakin kompleks.
Hermanto mengingatkan bahwa pemerintahan saat ini menghadapi berbagai tantangan besar. Di antaranya pemberantasan korupsi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, penciptaan lapangan kerja, serta pengelolaan APBN yang efisien.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan persoalan utang luar negeri, praktik pertambangan dan pembalakan liar, underpricing, underinvoicing, serta penguatan penegakan hukum.
“Persoalan bangsa tidak ringan. Dibutuhkan sosok Wakil Presiden yang memiliki kemampuan bekerja, memahami persoalan nasional, serta mampu membangun koordinasi dan sinergi dengan Presiden dalam menghadapi berbagai tantangan,” katanya.
Di luar persoalan ekonomi dan penegakan hukum, Hermanto juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik, memperkuat demokrasi yang sehat, menjamin keamanan nasional, serta meningkatkan diplomasi global, termasuk konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Menurutnya, seluruh agenda tersebut bermuara pada satu kepentingan utama, yakni memastikan keutuhan NKRI dan menjaga kedaulatan Indonesia di tengah dinamika nasional maupun internasional.
Hermanto juga berharap Sidang MPR RI pada 9 Desember mendatang dapat menghasilkan sosok Wakil Presiden yang mampu merekatkan kembali hubungan antarmasyarakat yang sempat mengalami perdebatan dan keterbelahan akibat perbedaan pandangan politik.
Ia menilai, kepemimpinan nasional ke depan harus mampu menciptakan suasana kebangsaan yang lebih kondusif, menumbuhkan demokrasi yang sehat dan dinamis, sekaligus menjamin hak rakyat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya.
Mantan Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, arti penting sidang tersebut semakin besar karena Wakil Presiden yang terpilih nantinya akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam sisa masa jabatan periode berjalan yang tinggal sekitar tiga tahun.
Dengan waktu yang relatif terbatas, diperlukan kepemimpinan yang efektif, solid, dan berorientasi pada hasil. Sinergi Presiden dan Wakil Presiden diharapkan mampu mempercepat realisasi cita-cita nasional serta visi dan misi pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat.
Lebih lanjut, Hermanto menyoroti bahwa proses pemilihan dan penetapan Wakil Presiden melalui MPR merupakan momentum penting dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945.
Ia berharap penyelenggaraan sidang kali ini dapat melahirkan sejarah baru bagi bangsa Indonesia sekaligus menghadirkan dwi tunggal kepemimpinan nasional yang mampu menjawab berbagai persoalan bangsa dan negara.
“Rakyat juga perlu menyaksikan bagaimana artikulasi demokrasi para anggota MPR RI dalam menyampaikan pandangan kebangsaan dan kenegaraan. Mereka harus menunjukkan kepedulian, profesionalisme, serta jiwa kenegarawanan dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat,” pungkas Hermanto.






