Soal Tuduhan Keterkaitan Dasco dengan Judi Online, Pengamat: Kritik Harus Akademik dan Ilmiah

JAKARTA – BELA RAKYAT – Direktur Eksekutif Geopolitics and Global Political Economy Studies (G2PES) Indonesia Arjuna Putra Aldino menilai tuduhan yang mengaitkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan bisnis kasino dan judi online di Kamboja harus disampaikan berdasarkan fakta serta didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah.

Pernyataan tersebut disampaikan Arjuna menyusul unggahan akun media sosial Tito Tri Kadafi (@tokads) pada pertengahan November 2026. Dalam unggahannya, Tito kembali menyinggung laporan investigasi Majalah Tempo edisi April 2025 berjudul “Tentakel Judi Kamboja” yang mengaitkan nama Dasco dengan dugaan bisnis kasino dan perjudian daring di Kamboja.

Bacaan Lainnya

Menurut Arjuna, tuduhan tersebut lebih mengedepankan sensasi politik daripada argumentasi yang memenuhi standar akademik. Ia menilai terdapat kekeliruan mendasar dalam memahami hubungan bisnis, khususnya dalam membedakan hubungan kontraktual dengan kepemilikan perusahaan.

Dalam klarifikasinya pada 19 November 2026, Dasco mengakui bahwa dua perusahaan yang disinggung tercantum dalam curriculum vitae (CV) yang disampaikan pada 2022, ketika dirinya menjalani proses pengangkatan sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT MNC Digital Entertainment Tbk.

Dasco menjelaskan, perusahaan yang dipimpinnya pernah menangani proyek konstruksi pembangunan gedung hotel di Kamboja pada 2012. Namun, hubungan bisnis tersebut telah berakhir setelah proyek pembangunan selesai.

Menanggapi penjelasan tersebut, Arjuna menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam proyek konstruksi tidak serta-merta membuktikan adanya kepemilikan terhadap aset ataupun keterlibatan dalam aktivitas bisnis lain yang berlangsung di lokasi tersebut.

“Hubungan kontraktual tidak dapat disamakan dengan kepemilikan perusahaan. Sebuah perusahaan konstruksi yang membangun gedung hotel tidak otomatis menjadi pemilik aset, pengelola hotel, ataupun operator kasino yang kemudian beroperasi di dalamnya. Sehingga hubungan bisnis yang ditemukan Tempo tidak cukup untuk membuktikan bahwa Sufmi Dasco terlibat dalam bisnis perjudian online,” papar Arjuna.

Ia juga menyoroti pentingnya memahami konsep beneficial ownership atau kepemilikan manfaat. Menurutnya, penentuan pemilik manfaat tidak cukup hanya dengan menemukan nama seseorang dalam riwayat bisnis sebuah perusahaan.

Ada sejumlah aspek yang harus ditelusuri, antara lain struktur kepemilikan, kendali efektif, kewenangan dalam pengambilan keputusan, serta hak atas manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan.

“Penyebutan nama dalam CV tidak dapat diperlakukan sebagai bukti beneficial ownership. Dengan kata lain, pengalaman bisnis dan kepemilikan manfaat merupakan dua kategori yang berbeda,” tambahnya.

Arjuna menilai, apabila hubungan historis dengan suatu perusahaan langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan seseorang dalam aktivitas ilegal, maka argumentasi tersebut berpotensi mengandung kekeliruan logika atau logical fallacy, khususnya guilt by association.

Kekeliruan tersebut terjadi ketika seseorang dianggap terlibat dalam tindakan suatu entitas hanya karena pernah memiliki hubungan bisnis atau keterkaitan dengan entitas tersebut.

Menurutnya, kesalahan penalaran semacam itu harus dihindari dalam pernyataan publik, terlebih jika menyangkut reputasi seseorang dan dugaan keterlibatan dalam tindak pidana.

“Tuduhan ini secara logika saja tidak nyambung, apalagi soal transparansi bukti yang digunakan. Ini repotnya jika tidak bisa membedakan kritik ilmiah dengan pernyataan yang hanya ingin menarik sensasi politik. Masalahnya ini menyangkut reputasi seseorang yang dituduh berkaitan dengan aktivitas kriminal. Di sini persoalannya jadi serius,” jelas Arjuna.

Ia kembali menegaskan bahwa relasi bisnis bukan bukti kepemilikan, pengalaman korporasi bukan bukti beneficial ownership, dan hubungan dengan sebuah perusahaan bukan bukti keterlibatan dalam perjudian daring.

Begitu pula hubungan historis dengan suatu entitas bisnis tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang menerima keuntungan dari aktivitas ilegal yang dilakukan entitas tersebut.

Arjuna berpandangan, tanpa adanya rangkaian bukti yang menunjukkan hubungan kepemilikan, kendali, keterlibatan operasional, maupun penerimaan manfaat ekonomi, kesimpulan mengenai keterlibatan seseorang dalam bisnis judi online tidak dapat ditarik secara gegabah.

Ia bahkan mengingatkan adanya potensi character assassination, yakni upaya merusak reputasi, kredibilitas, atau kehormatan seseorang melalui tuduhan yang belum didukung pembuktian memadai.

“Pernyataannya seperti jumping conclusion, menggunakan investigasi Tempo untuk menuduh seseorang. Masalahnya, seberapa jauh kesimpulan tentang keterlibatan dalam perjudian dapat ditarik dari investigasi tersebut? Ini kan menarik kesimpulan melampaui kekuatan bukti dan bisa dicurigai sebagai character assassination yang berbau politik,” ungkapnya.

Lebih jauh, Arjuna menilai salah satu persoalan serius dalam kehidupan politik saat ini adalah ketika fakta mulai kehilangan kedudukannya dan digantikan oleh opini, interpretasi, serta narasi yang sarat kepentingan.

Menurutnya, demokrasi membutuhkan perlindungan terhadap kebenaran faktual. Sebab, pernyataan yang disampaikan melalui media sosial memiliki potensi besar memengaruhi persepsi publik dan merusak reputasi pihak yang menjadi sasaran tuduhan.

Ia menegaskan bahwa kekuatan sebuah argumentasi tidak ditentukan oleh kerasnya pernyataan, melainkan oleh alasan dan bukti yang dapat diuji secara terbuka.

“Tentu, kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi, dan pejabat publik boleh dikritik bahkan harus dikritik. Tetapi kritik dan tuduhan harus akuntabel sehingga menciptakan ruang publik yang sehat,” tuturnya.

Arjuna juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental dalam demokrasi. Namun, ketika seseorang menyampaikan tuduhan mengenai keterlibatan individu dalam aktivitas kriminal, harus ada dasar faktual yang mendukung pernyataan tersebut.

Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa akuntabilitas demokrasi berlaku bagi kedua belah pihak. Sufmi Dasco sebagai pejabat publik harus terbuka terhadap pemeriksaan atas riwayat bisnisnya dan tidak boleh menggunakan jabatan politik untuk menghindari pertanyaan masyarakat.

Di sisi lain, Tito sebagai pengkritik juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap klaim yang disampaikan memiliki landasan fakta dan argumentasi yang kuat.

“Dalam demokrasi, akuntabilitas berlaku dua arah; pertama, Sufmi Dasco sebagai pejabat publik harus terbuka terhadap pemeriksaan atas riwayat bisnisnya. Ia tidak dapat menggunakan kedudukan politik untuk menghindari pertanyaan masyarakat. Namun, Tito sebagai pengkritik juga harus bertanggung jawab atas klaim yang disampaikannya. Kebebasan berekspresi tidak menghapus kewajiban untuk membedakan fakta, dugaan, interpretasi, dan opini,” tambah Arjuna.

Ia menyebut, demokrasi yang substantif harus menjamin tidak ada kekuasaan yang kebal terhadap kritik, sekaligus memastikan tidak ada individu yang dijatuhi penilaian bersalah hanya berdasarkan opini tanpa pembuktian.

Karena itu, tindakan menyampaikan aspirasi dan pendapat melalui media sosial merupakan bagian dari kebebasan politik yang harus dilindungi. Namun, legitimasi sebuah kritik tidak hanya ditentukan oleh hak untuk berbicara, tetapi juga oleh tanggung jawab untuk membuktikan apa yang disampaikan.

“Pejabat publik tidak boleh kebal terhadap pemeriksaan. Tapi, pengkritik juga tidak boleh kebal terhadap pengujian argumentasi. Dan kebenaran tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling keras menyampaikan tuduhan, melainkan oleh siapa yang mampu menghadirkan bukti paling dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Arjuna.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *