BEKASI | MEDIA BELA RAKYAT — Gelombang perlawanan sipil terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali menemukan momentumnya. Menjelang Aksi Unjuk Rasa Damai Jilid II yang mengusung “Gerakan Solidaritas 212 Lintas Elemen Indonesia”, konsolidasi lintas elemen yang melibatkan praktisi hukum, pegiat antikorupsi, aktivis pergerakan, tokoh masyarakat, LSM, hingga insan pers se-Bekasi Raya kian menguat. Gerakan ini merupakan kelanjutan tuntutan atas dugaan pengusiran dan pelecehan verbal terhadap jurnalis Kimsan Indra Simaremare oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, di lingkungan kantor dinas pada 6 Oktober 2026 lalu. Persoalannya kini bukan sekadar polemik perilaku pejabat, melainkan ujian keberanian pemerintah dalam menjaga etika kekuasaan dan menghormati kemerdekaan pers.
Sejak Aksi Damai Solidaritas Jilid I pada 15 Oktober 2026 kemarin, kalangan pergerakan menilai belum terlihat keputusan administratif yang tegas dan transparan dari Pemkab Bekasi. Padahal, kemerdekaan pers dijamin Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sementara Pasal 6 menegaskan fungsi pers sebagai pengawas, penyampai kritik, dan kontrol sosial. Di sisi lain, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur Pasal 29 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Penanganan dugaan pelanggaran disiplin tetap harus melalui pemeriksaan objektif sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021. Sebab, ketegasan tanpa prosedur adalah kesewenang-wenangan, tetapi prosedur tanpa keberanian adalah pembiaran.
Praktisi hukum sekaligus Advokasi Biro Hukum pada Aksi Solidaritas Wartawan jilid I, Bayu Setyawan, S.H., M.H., menyayangkan belum terlihatnya langkah konkret pimpinan daerah dalam merespons tuntutan solidaritas wartawan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan yang menyangkut kehormatan profesi dan kredibilitas birokrasi berlarut-larut tanpa kepastian.
“Kami sangat menyayangkan belum adanya langkah konkret dari pimpinan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Secara normatif, persoalan ini harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan ketentuan disiplin kepegawaian yang berlaku. Jangan sampai publik menilai pemerintah hanya lantang berbicara tentang etika, tetapi gamang ketika harus menegakkannya. Ia juga menyoroti Syafri Donny Sirait yang hingga kini masih menjalankan tugas sebagai Kepala DLH Kabupaten Bekasi,” ujar Bayu usai rapat konsolidasi di Gedung Juang 45, Tambun Selatan, Selasa (17/11/2026) sore.
Tak hanya menyoroti sikap pemerintah, Bayu juga mengungkap dugaan praktik politik “belah bambu” yang menurutnya digunakan oknum tertentu untuk menggembosi gerakan solidaritas sebelumnya. Ia menyebut, narasi tudingan bahwa si A telah menerima uang, si B menerima uang, hingga si C juga menerima uang, diduga digelontorkan untuk merusak kepercayaan dan memecah barisan.
“Ini yang kami sesalkan. Ada dugaan upaya memecah solidaritas dengan melempar tuduhan bahwa sejumlah orang sudah menerima uang. Si A disebut menerima, si B disebut menerima, si C pun dituding demikian. Kalau tuduhan seperti ini terus dimainkan tanpa bukti, yang rusak bukan hanya nama orang, tetapi juga kepercayaan antarelemen. Akibatnya, gerakan yang semula kuat menjadi melempem. Solidaritas jangan dihancurkan oleh narasi yang belum jelas kebenarannya,” tegas Bayu.
Ia mengingatkan bahwa perbedaan sikap tidak seharusnya dijadikan pintu untuk saling mencurigai, terlebih ketika tuntutan bersama belum memperoleh jawaban.
Senada, Ketua National Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya, Herman PS, S.Pd., menegaskan bahwa Aksi Jilid II nanti tidak berhenti pada persoalan dugaan pelanggaran etika pejabat, tetapi juga menyentuh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami menuntut kepastian penanganan laporan hukum Saudara Kimsan Indra Simaremare, mendesak Bupati Bekasi mengevaluasi secara menyeluruh jabatan Kepala DLH, serta meminta polemik penyewaan alat berat di TPA Burangkeng diperiksa secara transparan dan akuntabel. Ini bukan persoalan sentimen pribadi, melainkan menyangkut kemerdekaan pers dan pertanggungjawaban pengelolaan pemerintahan. Jabatan bukan tameng untuk kebal kritik. Pers bukan musuh pemerintah, dan suara masyarakat bukan kebisingan yang boleh diabaikan,” tegas Herman, Selasa (17/11/2026).
Dari barisan aktivis, Frits Saikat menyerukan seluruh simpul organisasi dan elemen masyarakat sipil untuk kembali merapatkan barisan. Menurutnya, Aksi Jilid II merupakan momentum mengembalikan keberanian publik dalam mengoreksi kekuasaan.
“Kami menuntut ketegasan Bupati Bekasi terhadap dugaan sikap arogan dan penghinaan terhadap rekan jurnalis. Jangan biarkan persoalan ini tenggelam oleh waktu. Seluruh elemen pergerakan harus bersatu, mengawal tuntutan, dan turun bersama dalam Aksi Jilid II demi menegakkan keadilan serta martabat kontrol sosial,” seru Frits.
Sementara itu, aktivis yang akrab disapa Beke (Syaripudin-red) mendesak Bupati segera mengambil tindakan tegas, termasuk mempertimbangkan pencopotan atau penonaktifan Kepala DLH sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami meminta Bupati menunjukkan keberanian mengambil keputusan. Jika tuntutan ini terus diabaikan tanpa kejelasan, kami siap memperluas gelombang aksi hingga ke tingkat Provinsi Jawa Barat. Jangan sampai publik menyimpulkan bahwa pemerintah lebih sibuk merawat jabatan daripada memulihkan keadilan,” pungkasnya.
Kini, publik menanti: apakah Pemkab Bekasi akan menjawab tuntutan dengan tindakan terukur, atau membiarkan kepercayaan masyarakat semakin terkikis? Sebab, kekuasaan boleh memiliki masa jabatan, tetapi kehormatan pemerintahan ditentukan oleh keberanian mempertanggungjawabkan setiap tindakan.
(CP/red)






