JAKARTA – BELA RAKYAT – Wakil Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Syurya Muhammad Nur, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDKMP) memiliki manfaat besar dan potensi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, implementasi kedua program prioritas nasional tersebut perlu terus diperkuat dan dioptimalkan agar dampaknya semakin luas serta berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Syurya yang juga akademisi Universitas Esa Unggul Jakarta dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Implementasi dan Penguatan Program Prioritas Nasional di Hotel Loji, Surakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Syurya, MBG dan Kopdes merupakan dua program yang memiliki keterkaitan penting dalam agenda pembangunan nasional.
“MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal”, kata Syurya dalam keterangan kepada wartawan.
Sementara itu, menurutnya Kopdes dapat menjadi instrumen penguatan kelembagaan ekonomi desa, memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, serta membuka peluang usaha bagi pelaku ekonomi lokal.
“Program MBG dan Kopdes memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Keduanya bukan sekadar program pemerintah, tetapi merupakan investasi sosial dan ekonomi untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kebermanfaatannya harus terus dioptimalkan,” ujar Syurya.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil temuan awal Tim Riset HSI di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 22 Oktober hingga 12 November 2026, pelaksanaan MBG telah memberikan kontribusi terhadap pemenuhan gizi anak-anak, termasuk di wilayah terpencil.
“Program ini juga membuka peluang ekonomi bagi petani, peternak, UMKM, dan tenaga kerja lokal yang terlibat dalam penyediaan maupun distribusi makanan”, ungkapnya.
Syurya menilai dampak berganda atau multiplier effect MBG perlu terus diperluas. Dengan memperkuat keterlibatan produsen pangan lokal, program ini dapat menciptakan hubungan antara peningkatan kualitas gizi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Bayangkan jika kebutuhan bahan pangan untuk MBG dapat dipenuhi secara optimal oleh petani, peternak, koperasi, BUMDes, dan UMKM di daerah. Maka manfaatnya tidak berhenti pada anak-anak yang menerima makanan bergizi, tetapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat. Inilah ekosistem pembangunan yang harus kita dorong,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perluasan manfaat MBG harus disertai penguatan tata kelola, terutama dalam aspek keamanan pangan, pengawasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta keberlanjutan pembiayaan.
Ia menyoroti sejumlah laporan gangguan kesehatan di beberapa daerah, antara lain Banjarnegara, Pati, Blora, Boyolali, dan Sleman. Temuan tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan standar keamanan pangan, kebersihan dapur, pengelolaan bahan baku, dan pengawasan distribusi makanan.
“Evaluasi bukan berarti mengurangi semangat pelaksanaan program. Justru evaluasi harus menjadi instrumen untuk memastikan MBG berjalan semakin baik. Keamanan pangan, kualitas makanan, standar kebersihan, dan profesionalitas pengelola SPPG harus menjadi perhatian utama agar kepercayaan masyarakat semakin kuat,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong agar kebijakan pembiayaan operasional SPPG memperhatikan keberlanjutan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja lokal.
“Efisiensi harus tetap mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan operasional dapur MBG”, tegasnya.
Sementara terkait Kopdes/KDKMP, Syurya melihat program tersebut memiliki peluang besar menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa.
“Koperasi dapat memperkuat distribusi kebutuhan pokok, membuka akses pasar bagi produk lokal, mengembangkan kemitraan UMKM, serta menyediakan layanan ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat”, tandasnya.
Hasil temuan awal riset HSI menunjukkan sejumlah perkembangan positif. Di antaranya KDMP Metuk, Boyolali, yang mengembangkan usaha melalui layanan grosir, kemitraan UMKM, QRIS, dan aplikasi seluler. Kerja sama dengan Bank Jateng juga membuka peluang pembiayaan hingga Rp3 miliar per koperasi. Selain itu, sebanyak 252 KDKMP dilibatkan Bulog Magelang dalam distribusi beras SPHP.
“Ini menunjukkan bahwa Kopdes memiliki peluang untuk berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi desa. Tinggal bagaimana model bisnisnya diperkuat, manajemennya dibuat profesional, dan jejaring kemitraannya diperluas. Koperasi harus benar-benar hadir sebagai lembaga ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” katanya.
Namun, Syurya mengingatkan bahwa keberhasilan Kopdes tidak cukup diukur dari jumlah gedung yang dibangun atau koperasi yang dibentuk.
“Hal terpenting adalah kemampuan koperasi menjalankan aktivitas usaha secara produktif, memiliki daya saing harga, dan membangun kepercayaan masyarakat”, imbuhnya.
Ia mencontohkan, hasil temuan di Karanganyar menemukan 149 unit gedung koperasi telah terverifikasi, tetapi belum ada yang beroperasi. Sementara di Gunungkidul, 40 manajer telah ditempatkan dengan ketersediaan 30 gerai.
“Kondisi tersebut perlu dijawab melalui percepatan kesiapan operasional, pemetaan potensi ekonomi desa, penguatan kapasitas pengelola, serta penyusunan model bisnis yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah”, ungkapnya.
Syurya juga mendorong Kopdes membangun kemitraan dengan warung tradisional, agen pupuk, petani, dan UMKM setempat. Dengan pendekatan tersebut, koperasi dapat menjadi agregator yang memperkuat jaringan ekonomi masyarakat, bukan justru menciptakan persaingan yang mematikan usaha kecil yang sudah tumbuh.
“Koperasi Merah Putih harus menjadi rumah bersama bagi ekonomi masyarakat desa. Warung, UMKM, petani, peternak, dan pelaku usaha lokal harus mendapatkan ruang untuk tumbuh bersama. Semakin kuat ekosistem ekonominya, semakin besar pula manfaat koperasi bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih jauh, Syurya menilai MBG dan Kopdes memiliki peluang untuk saling memperkuat.
“Kebutuhan pangan dalam program MBG dapat menjadi pasar bagi produk pertanian, peternakan, dan UMKM lokal, sedangkan koperasi dapat mengambil peran sebagai penghubung antara produsen, pemasok, dan kebutuhan masyarakat”, katanya.
Menurutnya, integrasi kedua program tersebut dapat membentuk rantai ekonomi yang produktif dari desa. Petani memperoleh kepastian pasar, UMKM mendapatkan peluang usaha, koperasi memiliki aktivitas ekonomi, sementara penerima manfaat MBG memperoleh akses makanan bergizi.
“Kalau program ini terintegrasi dengan baik, dampaknya akan jauh lebih besar. MBG mendorong permintaan pangan, Kopdes memperkuat distribusi dan kelembagaan ekonomi, sedangkan petani dan UMKM menjadi bagian dari rantai pasok. Ini merupakan peluang untuk membangun ekonomi masyarakat dari tingkat desa,” paparnya.
Syurya juga menekankan bahwa evaluasi program prioritas nasional perlu dilakukan secara objektif, terukur, dan berbasis bukti lapangan.
“Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membangun komunikasi publik yang transparan”, jelasnya.






