JAKARTA – Di tengah derasnya arus informasi yang bergerak secepat kilat, publik kembali disuguhkan sebuah peristiwa yang mengguncang ruang kesadaran bangsa pada, Rabu (3/6/2026) kemarin. Kasus yang menyeret perhatian terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berkembang menjadi sorotan nasional setelah aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah penyelidikan dan penindakan yang menjadi konsumsi publik. Bagi masyarakat, perkara ini bukan sekadar tentang individu atau institusi, melainkan tentang kepercayaan terhadap tata kelola negara yang harus dijaga dengan penuh integritas.
Peristiwa tersebut menghadirkan pertanyaan yang bergaung dari ruang-ruang diskusi hingga warung kopi rakyat: bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan, sejauh mana akuntabilitas ditegakkan, dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut lahir bukan karena prasangka, melainkan sebagai konsekuensi logis dari prinsip keterbukaan informasi dan kontrol sosial yang dijamin dalam negara demokrasi.
Secara konstitusional, prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi memiliki landasan kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya semangat mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Di sisi lain, masyarakat juga harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (due process of law) sebagaimana menjadi prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Setiap orang yang sedang menjalani proses hukum tetap memiliki hak-hak konstitusional yang harus dihormati sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, kritik publik harus diarahkan pada penguatan transparansi dan penegakan hukum, bukan pada penghakiman yang mendahului proses peradilan.
Sekretaris Jenderal RUMAH HEBAT NUSANTARA, Mohammad Cahyadi yang akrab disapa Den Cupank, menilai bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum introspeksi nasional dalam memperkuat budaya pengawasan publik. Menurutnya, setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat memiliki dimensi moral yang jauh lebih besar dibanding sekadar angka dalam dokumen anggaran.
“Rakyat berhak mengetahui bagaimana anggaran dikelola. Ketika muncul kegaduhan dan pertanyaan di tengah masyarakat, maka jawaban terbaik bukanlah spekulasi, melainkan keterbukaan dan pembuktian berdasarkan hukum. Negara yang kuat lahir dari keberanian untuk transparan,” ujarnya.
Den Cupank menambahkan bahwa program-program strategis nasional harus dijaga dari segala bentuk penyimpangan agar tujuan mulianya tidak tercoreng oleh ulah segelintir pihak. Ia menegaskan bahwa masyarakat mendukung penuh penegakan hukum yang profesional dan independen. Imbuh Den Cupank
“Jangan sampai cita-cita besar membangun generasi unggul melalui program kerakyatan ternodai oleh persoalan tata kelola. Jika memang tidak ada pelanggaran, hukum akan membersihkan nama baik pihak yang diperiksa. Namun jika terdapat pelanggaran, maka hukum pula yang harus berbicara,” tegasnya.
Sementara itu, Pakar Hukum dan Praktisi Hukum, Taufik H. Nasution, S.H., M.H., M.H.Kes. menjelaskan bahwa proses hukum harus dipandang sebagai instrumen pencarian kebenaran, bukan arena pembentukan opini sepihak. Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan apabila ditemukan alat bukti yang cukup.
“Dalam negara hukum, ukuran utama bukan persepsi publik ataupun tekanan politik, melainkan fakta hukum, alat bukti, dan prosedur yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, semua pihak harus menghormati proses yang sedang berjalan,” jelasnya kepada awak media, Kamis (4/6/2026).
Lebih jauh, Taufik menegaskan bahwa peristiwa ini seyogianya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh penyelenggara negara dan pengelola program publik. Sebab sejarah mengajarkan bahwa sebuah bangsa tidak runtuh karena kekurangan sumber daya, melainkan karena melemahnya integritas. Di tengah riuhnya pemberitaan dan derasnya arus opini, publik menanti satu hal yang paling sederhana sekaligus paling berharga, yakni KEBENARAN. Sebab pada akhirnya, hukum bukanlah alat untuk memuaskan amarah, melainkan lentera yang menerangi jalan bangsa menuju keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pungkas Taufik H Nasution, S.H., M.H., M.H.Kes.
(CP/red)
