BEKASI – BELA RAKYAT – Kemudahan mengakses pelayanan publik menjadi salah satu kunci untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli). Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menilai kesulitan masyarakat dalam mengurus administrasi secara mandiri kerap membuka peluang munculnya perantara atau mediator yang justru membebani warga dengan biaya tambahan.
Menurut Dede, anggapan bahwa mengurus administrasi sendiri merupakan sesuatu yang sulit telah menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap jasa perantara. Kondisi tersebut berpotensi menjadi celah bagi praktik pungli yang merugikan masyarakat.
Hal itu disampaikan Dede saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bekasi, jajaran kepala dinas, Kepala Ombudsman RI, serta perwakilan Kementerian PAN-RB.
Dede menjelaskan, pelayanan pemerintah seharusnya dirancang agar masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah, cepat, transparan, dan tanpa harus bergantung kepada pihak ketiga.
Ia pun mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bekasi yang mengembangkan sistem pelayanan jemput bola hingga tingkat kelurahan. Model pelayanan tersebut dinilai mampu memangkas jalur birokrasi sekaligus mempersempit ruang gerak mediator yang kerap memanfaatkan kesulitan warga.
Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah penyediaan layanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan. Selain itu, Pemkot Bekasi juga melakukan perekaman KTP secara langsung di sekolah-sekolah sehingga para siswa tidak perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Menurut Dede, pendekatan pelayanan yang mendatangi masyarakat merupakan langkah konkret dalam membangun birokrasi yang lebih responsif. Pemerintah tidak semestinya hanya menunggu warga datang, tetapi juga harus aktif memastikan kebutuhan pelayanan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
Ia menilai, semakin mudah prosedur pelayanan diakses, semakin kecil pula ketergantungan masyarakat terhadap jasa perantara. Dengan demikian, upaya pencegahan pungli dapat dilakukan melalui pembenahan sistem, bukan semata-mata mengandalkan penindakan terhadap pelaku.
Selain inovasi jemput bola, Dede juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan perlindungan pelapor atau whistleblower yang diterapkan Pemkot Bekasi. Kebijakan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila mengalami kerugian akibat buruknya pelayanan publik.
Bahkan, Pemkot Bekasi menerapkan mekanisme kompensasi dua kali lipat bagi warga yang dirugikan dalam pelayanan. Dede menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan yang patut diperhatikan dan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa berbagai inovasi pelayanan tidak boleh berhenti pada kebijakan atau program administratif semata. Implementasinya harus terus dievaluasi agar benar-benar memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat.
Dede juga mendorong keterlibatan Ombudsman RI dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengawasan diperlukan untuk memastikan standar pelayanan dijalankan secara konsisten serta setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti secara serius.
Komisi II DPR RI, lanjutnya, memandang peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian penting dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah perlu terus menghadirkan inovasi yang memudahkan masyarakat sekaligus membangun sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel.
Melalui pelayanan yang semakin dekat, mudah, dan bebas dari praktik pungli, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah diharapkan semakin meningkat. Inovasi Kota Bekasi pun dapat menjadi contoh bahwa pemangkasan birokrasi harus dimulai dari kebutuhan nyata masyarakat.






