WAMENA – BELA RAKYAT – Masalah desa di Kabupaten Yahukimo kembali diangkat. Bukan karena masyarakat ingin memperpanjang konflik, melainkan karena dua putusan tertinggi negara Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dikabarkan belum juga dilaksanakan di lapangan.
Ketua Asosiasi Desa se-Kabupaten Yahukimo Anek Kambu bersama rekan-rekannya mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) segera merespons surat Gubernur Papua Pegunungan Nomor 100.3.4.1/2101/GUB tertanggal 30 Juli 2026. Kini, desakan itu semakin menguat setelah masyarakat kembali menyuarakan kekecewaan melalui pesan-pesan yang masuk ke redaksi.
“Kami mendesak Mendagri agar tidak diam. Surat Gubernur sudah jelas, putusan Mahkamah Agung juga sudah final. Namun, sampai sekarang belum ada respons. Kami sebagai kepala kampung yang terdampak, sementara pelayanan pemerintahan di kampung menjadi terganggu,” tegas Anek Kambu dalam rilis yang diterima redaksi Sabtu (07/11/2026).
Dua Putusan yang Menjadi Dasar Perjuangan
Perjuangan warga Yahukimo bertumpu pada dua putusan. Pertama, Putusan MA RI Nomor 174 PK/TUN/2023 tanggal 24 November 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan itu menyatakan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 298 Tahun 2021 batal demi hukum. Dengan demikian, Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 147 Tahun 2021 dinyatakan sah.
Kedua, Putusan MK RI Nomor 280/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 Oktober 2026 yang dikabulkan. Putusan itu memangkas batas waktu pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dari 60 hari menjadi 14 hari kerja saja. Jika lewat 14 hari, SK yang batal itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi secara otomatis.
“Putusan MK ini bahkan dimenangkan oleh anak Yahukimo sendiri: Nahason Asso dan Wenius Hesegem,” ujar salah satu perwakilan Asosiasi 517 Kepala Kampung Definitif Yahukimo dalam Surat Terbuka yang beredar.
Dalam surat terbuka itu, mereka menulis dengan nada hormat namun tegas kepada Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, S.H., M.H.:
“Bapak Bupati adalah seorang Sarjana Hukum, Magister Hukum. Bapak pasti lebih paham dari kami tentang asas: Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan.”
Mereka juga menggambarkan kondisi di kampung:
“Sudah 3 tahun, 517 Kepala Kampung SK 147 menunggu keadilan. Mama-mama di kampung bingung siapa pemimpinnya. Dana kampung tersendat. Adat terganggu.”
Masalah Desa Angkat Lagi Kita
Di tengah desakan itu, pesan dari warga bernama yang tidak mau tidam bisa disampaikan identitasnya, masuk ke redaksi. Dengan kalimat sederhana, ia menulis:
“Masalah desa angkat lagi kita,” ucapnya.
Kalimat itu, meski singkat, menggambarkan kelelahan warga. Setiap kali masalah desa diangkat, mereka berharap itu adalah yang terakhir. Namun yang terjadi justru sebaliknya: masalah diangkat lagi, surat ditulis lagi, tetapi keadilan belum juga tiba.
Dalam pesan lanjutan, ia menyampaikan sorotan yang lebih tajam: “Surat ini tidak ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kementerian Dalam Negeri.”
Ia juga menyebut: “Irsus Dewi Budi Kementerian Dalam Negeri tidak proses putusan MK dan MA serta surat Gubernur Papua Pegunungan.”
Redaksi menegaskan, pernyataan tersebut adalah aspirasi dan tudingan dari warga yang perlu diklarifikasi. Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Inspektorat Kementerian Dalam Negeri dan Inspektur Khusus (Irsus) Dewi Budi untuk memberikan penjelasan.
Inspektorat Provinsi Juga Disorot
Sorotan tidak hanya mengarah ke Jakarta. Dalam pesan berikutnya, ia menulis: “Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan ikut menghambat proses putusan MA dan MK.”
Tudingan itu, jika benar, tentu sangat ironis. Sebab, Inspektorat Provinsi seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendorong pelaksanaan putusan di daerah. Lembaga inilah yang melakukan monitoring dan mengetahui persis bahwa Bupati Yahukimo belum mencabut SK 298 dan belum memulihkan SK 147.
“Kami meminta Inspektorat Provinsi membuka hasil monitoringnya. Apa temuannya? Apa rekomendasinya? Jangan hanya menjadi arsip,” ujar salah satu tokoh masyarakat Yahukimo yang meminta namanya tidak disebutkan, saat dimintai tanggapan atas pesan tersebut.
Hingga berita ini ditulis, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan untuk meminta klarifikasi atas tudingan tersebut.
Nama Yakubus Way Disebut, Belum Ada Penjelasan Lengkap
Dalam pesan terakhir, sumber Bela Rakyat itu hanya menulis satu nama: “Yakubus Way.”
Pesan itu tidak disertai penjelasan lengkap mengenai peran maupun konteks penyebutan nama tersebut. Karena itu, redaksi tidak menyimpulkan apa pun dari penyebutan nama itu dan membuka ruang bagi yang bersangkutan maupun pihak yang menyampaikan aspirasi untuk memberikan penjelasan yang utuh dan dapat diverifikasi.
“Kami tidak ingin nama seseorang menjadi gosip. Yang harus kita kejar adalah sistemnya: mengapa putusan yang sudah final bisa begitu lama tidak dilaksanakan?” ujar sumber redaksi.
Gubernur Sudah Berupaya, Kemendagri Ditunggu Langkahnya
Menurut Anek Kambu, Gubernur Papua Pegunungan telah menjalankan langkah-langkah administratif sesuai kewenangannya.
“Mulai dari menerbitkan instruksi, menyampaikan laporan kepada Mendagri, menyurati Menteri Keuangan, hingga menjatuhkan sanksi administratif kepada Bupati Yahukimo,” ujarnya.
Langkah tersebut berkaitan dengan belum ditindaklanjutinya kewajiban untuk mencabut Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 298 Tahun 2021 dan memulihkan Keputusan Bupati Nomor 147 Tahun 2021.
Anek juga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 yang menurutnya mengatur bahwa penghentian penyaluran Dana Desa memerlukan rekomendasi dari Kemendagri.
“Persoalannya sekarang ada pada tindak lanjut Kemendagri. Berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2026, penghentian Dana Desa harus melalui rekomendasi Kemendagri. Jika rekomendasi itu tidak diterbitkan, proses di Kementerian Keuangan tidak bisa berjalan. Karena itu, kami meminta Mendagri segera mengambil langkah,” ujarnya.
Ia menegaskan, desakan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Kami hanya meminta keadilan dan kepastian hukum. Jangan sampai putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap justru tidak dilaksanakan. Pemerintahan kampung dan masyarakat Yahukimo jangan terus menjadi pihak yang dirugikan,” tutupnya.
Desakan 14 Hari Kerja
Dalam Surat Terbuka Asosiasi 517 Kepala Kampung Definitif Yahukimo, warga menyampaikan tuntutan yang jelas:
“Laksanakan Putusan MA dan MK dalam 14 hari kerja. Cabut SK 298, pulihkan SK 147. Jangan biarkan rakyat kecil mencari keadilan sampai ke Mahkamah Konstitusi baru didengar,” terangnya.
Mereka menutup surat itu dengan kalimat yang kini banyak dibagikan di media sosial:
“Kami cinta Yahukimo damai. Kami kembali ke Injil Kasih. Tapi kasih tanpa keadilan adalah omong kosong.”
Negara Jangan Terlambat
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kemendagri, Inspektorat Kemendagri, maupun Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan terkait tudingan tidak ditindaklanjutinya surat Gubernur dan putusan MA dan MK tersebut. Redaksi akan terus berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi.
Bagi warga Yahukimo, persoalannya kini sederhana: hukum sudah berbicara dua kali. Yang ditunggu bukan lagi putusan baru, melainkan tindakan nyata. Jika 14 hari kerja pun masih dilanggar tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan kepada satu bupati atau satu inspektorat, melainkan kepercayaan kepada negara hukum itu sendiri.
