Darori Wonodipuro Minta Pengawasan Karantina Diperkuat, Anggaran dan Fasilitas Barantin Perlu Ditambah

BANJARBARU – BELA RAKYAT –  Ancaman masuknya hama dan penyakit dari luar negeri menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro. Ia meminta pemerintah memperkuat kapasitas Badan Karantina Indonesia (Barantin), terutama melalui penambahan anggaran, sarana, dan fasilitas pengawasan di berbagai pintu masuk Indonesia.

Darori menilai, luasnya akses masuk barang dari luar negeri membuat pengawasan karantina harus dilakukan secara maksimal. Tanpa dukungan fasilitas dan sumber daya yang memadai, terdapat risiko komoditas yang membawa organisme pengganggu maupun penyakit lolos dari pemeriksaan dan mengancam sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta keanekaragaman hayati Indonesia.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut disampaikan Darori saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Satuan Pelayanan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, penguatan Barantin bukan sekadar kebutuhan kelembagaan, melainkan bagian penting dari upaya melindungi kekayaan hayati dan menjaga keamanan komoditas pangan nasional.

Ia menekankan bahwa setiap pintu masuk internasional harus memiliki kemampuan pengawasan yang memadai agar potensi penyebaran hama dan penyakit dapat dicegah sejak awal.

Selain persoalan anggaran dan fasilitas, Darori juga memberikan perhatian terhadap transparansi penanganan barang bawaan yang melanggar ketentuan karantina.

Ia mendukung rencana pengoperasian mesin pencacah di terminal kedatangan internasional Bandara Syamsudin Noor. Mesin tersebut direncanakan digunakan untuk memusnahkan barang bawaan tanpa dokumen yang dipersyaratkan, dengan disaksikan langsung oleh pemiliknya.

Bagi Darori, keterbukaan dalam proses pemusnahan penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap petugas karantina. Dengan menyaksikan langsung barang miliknya dimusnahkan, penumpang tidak akan menaruh kecurigaan mengenai kemungkinan penyalahgunaan barang sitaan.

Sebelumnya, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan, Erwin A.M. Dabukke, menjelaskan bahwa pengawasan karantina di wilayah tersebut dilaksanakan melalui empat satuan pelayanan, yakni Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Bandara Syamsudin Noor, serta fasilitas pelayanan di Batulicin dan Kotabaru.

Rencana penggunaan mesin pencacah telah dikoordinasikan dengan pihak pengelola bandara dan Bea Cukai agar proses penanganan barang tanpa dokumen dapat dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

Darori juga mengingatkan bahwa penegakan aturan karantina harus berjalan beriringan dengan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, masih banyak penumpang yang belum memahami kewajiban melaporkan barang bawaan, terutama produk makanan, hewan, dan tumbuhan dari luar negeri.

Ia secara khusus mendorong penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah untuk memberikan sosialisasi kepada calon jemaah sebelum keberangkatan. Informasi mengenai kewajiban declare atau melaporkan barang bawaan perlu disampaikan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan ketika tiba di Indonesia.

Sosialisasi juga perlu diperluas melalui berbagai fasilitas transportasi internasional, termasuk bandara, sehingga masyarakat memahami barang apa saja yang diperbolehkan, wajib diperiksa, maupun berpotensi dimusnahkan sesuai ketentuan.

Darori menegaskan, Komisi IV DPR RI akan terus mendorong peningkatan kapasitas Badan Karantina Indonesia melalui dukungan anggaran, kelengkapan fasilitas, transparansi pelayanan, dan edukasi publik.

Menurutnya, perlindungan terhadap sumber daya hayati Indonesia harus menjadi perhatian bersama. Pengawasan karantina yang kuat merupakan salah satu benteng penting untuk mencegah ancaman penyakit dan hama dari luar negeri sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan nasional.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *