JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Mesakh Mirin, mendorong agar sistem Noken di Papua mendapatkan pengaturan secara khusus dan komprehensif dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Menurut Mesakh, pengaturan sistem Noken tidak cukup hanya mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sebab, praktik demokrasi berbasis kearifan lokal masyarakat adat Papua tersebut membutuhkan landasan hukum yang lebih kuat, jelas, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.
Persoalan ini menjadi penting karena hingga saat ini sistem Noken belum diatur secara komprehensif dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada. Pengakuannya lebih banyak berkembang melalui putusan MK dan praktik penyelenggaraan pemilu di sejumlah wilayah Papua, khususnya Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
Mesakh menilai, keterbatasan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam implementasi di lapangan. Sistem Noken selama ini cenderung dipahami sebatas mekanisme pengganti kotak suara atau metode tertentu dalam proses pemungutan suara, padahal terdapat karakteristik sosial, budaya, dan mekanisme pengambilan keputusan masyarakat adat yang perlu mendapatkan perhatian lebih luas.
Oleh karena itu, revisi UU Pemilu diharapkan dapat menjadi momentum untuk memasukkan kekhususan penyelenggaraan pemilu di wilayah yang menerapkan sistem Noken. Pengaturannya perlu mencakup tahapan yang relevan, mulai dari penataan daerah pemilihan, pencalonan hingga pemungutan suara, dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi dan perlindungan hak pilih setiap warga negara.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan usulan KPU Provinsi Papua Pegunungan yang mendorong agar kekhususan pelaksanaan pemilu dan pemilihan dengan sistem Noken dimasukkan dalam revisi UU Pemilu. Usulan itu ditujukan kepada KPU RI serta anggota DPR RI dari Papua dan senator di DPD RI agar bersama-sama memperjuangkan kepastian regulasi tersebut.
KPU Provinsi Papua Pegunungan juga merencanakan kajian teknis untuk mengevaluasi penerapan sistem Noken. Kajian ini diperlukan guna memetakan berbagai persoalan di lapangan sekaligus merumuskan model pengaturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat adat.
Secara konstitusional, pengakuan terhadap sistem Noken memiliki landasan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Landasan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Regulasi tersebut memberikan kerangka pengakuan terhadap kekhususan Papua, termasuk penghormatan terhadap masyarakat adat dan nilai-nilai budaya setempat.
Dalam praktik ketatanegaraan, putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilu di Papua juga menjadi salah satu pijakan penting dalam pengakuan sistem Noken. MK mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat adat, termasuk mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan atau musyawarah di wilayah tertentu.
Namun, pengakuan melalui putusan pengadilan dinilai belum cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan pengaturan penyelenggaraan pemilu. Diperlukan norma hukum yang lebih operasional agar penyelenggara, peserta pemilu, pemilih, serta masyarakat adat memiliki pedoman yang sama dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
Pengaturan khusus tersebut juga harus memastikan bahwa penghormatan terhadap kearifan lokal berjalan seiring dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Musyawarah adat tidak boleh menghilangkan hak individu untuk menentukan pilihan, sementara proses penyelenggaraannya tetap harus menjunjung prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, pembahasan revisi UU Pemilu perlu membuka ruang bagi masukan masyarakat adat, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, akademisi, serta perwakilan masyarakat Papua. Sistem Noken diharapkan memperoleh kepastian hukum sebagai bagian dari pengakuan terhadap keberagaman praktik demokrasi Indonesia, tanpa mengesampingkan prinsip pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas.
