GRESIK – BELA RAKYAT – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, meminta pemerintah segera menyelesaikan tunggakan pembayaran subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mencapai Rp14,5 triliun. Persoalan tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu stabilitas keuangan perusahaan hingga keberlangsungan pasokan pupuk bersubsidi bagi petani.
Desakan itu disampaikan Eko saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Sabtu (14/11/2026). Ia menegaskan, DPR perlu mengawal penyelesaian kewajiban pemerintah agar persoalan keuangan yang dihadapi produsen pupuk nasional tidak berdampak langsung kepada sektor pertanian.
Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia per 31 Oktober 2026, piutang subsidi pupuk pemerintah tercatat mencapai Rp14,565 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 85,5 persen merupakan tunggakan pembayaran atas penyaluran pupuk bersubsidi sepanjang 2025.
Menurut Eko, keterlambatan pembayaran tersebut membuat perusahaan harus mencari sumber pembiayaan tambahan, termasuk memanfaatkan pinjaman dari Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menjaga operasional produksi dan distribusi.
Kondisi ini tentu menimbulkan konsekuensi finansial. Beban bunga pinjaman dapat menekan arus kas perusahaan, padahal ketersediaan dana yang sehat sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran produksi dan distribusi pupuk ke seluruh wilayah Indonesia.
Eko menilai, pembayaran piutang subsidi harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, perusahaan tidak seharusnya terus menanggung beban pembiayaan akibat keterlambatan pembayaran kewajiban negara.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi PT Pupuk Indonesia dalam mendukung program swasembada pangan nasional, termasuk kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Namun, kebijakan yang berpihak kepada petani harus diikuti dukungan pembiayaan yang memadai bagi industri pupuk.
Selain persoalan pembayaran subsidi, legislator Fraksi PAN tersebut mengingatkan adanya ancaman terhadap rantai pasok bahan baku pupuk akibat dinamika geopolitik internasional, khususnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi jalur perdagangan melalui Selat Hormuz.
Sejumlah bahan baku, seperti sulfur, batuan fosfat, dan kalium atau KCl, masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Apabila jalur distribusi internasional terganggu, kenaikan harga dan keterlambatan pasokan dapat semakin membebani industri pupuk nasional.
Eko mengingatkan bahwa kombinasi antara tunggakan subsidi dan kenaikan harga bahan baku dapat menimbulkan persoalan serius. Jika tidak segera diantisipasi, dampak akhirnya bukan hanya dirasakan perusahaan, melainkan juga petani yang membutuhkan kepastian ketersediaan pupuk.
Karena itu, ia mendorong pemerintah dan BUMN terkait untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber bahan baku dari dalam negeri. Langkah tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat kemandirian industri pupuk nasional.
Komisi VI DPR RI, lanjut Eko, akan mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menemukan jalan keluar atas persoalan piutang subsidi tersebut. Penyelesaian harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan negara, keberlanjutan bisnis perusahaan, dan perlindungan terhadap petani.
Eko menegaskan, fungsi pengawasan DPR tidak hanya memastikan persoalan teridentifikasi, tetapi juga mendorong lahirnya solusi konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah penyelesaian agar kondisi keuangan PT Pupuk Indonesia semakin sehat, kapasitas produksi tetap terjaga, dan distribusi pupuk bersubsidi tidak mengalami hambatan.
Menurutnya, kepastian pembayaran subsidi pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keberhasilan program swasembada pangan. Jangan sampai persoalan administratif dan pembiayaan justru menjadi hambatan bagi petani dalam memperoleh pupuk yang menjadi kebutuhan utama produksi pertanian.






