JAKARTA – BELA RAKYAT – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong penguatan kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) guna menciptakan sistem standardisasi dan pengujian produk nasional yang lebih adil, transparan, serta memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas.
Menurut Saleh, keterbatasan fasilitas pengujian yang dimiliki BSN menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi. Kondisi tersebut menyebabkan BSN harus menggandeng berbagai lembaga pengujian lain, termasuk perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Persoalan ini menjadi perhatian Komisi VII DPR RI dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia (SNI). Saleh menilai, penguatan posisi dan kewenangan BSN perlu dikaji secara serius, termasuk kemungkinan melakukan perubahan terhadap regulasi yang menjadi landasan kelembagaan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja SNI bersama pakar Waluyo Marto Wiyoto di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), Saleh mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 1.900 lembaga yang bekerja sama dengan BSN di seluruh Indonesia.
Namun, besarnya jaringan kerja sama tersebut dinilai belum sebanding dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diperoleh BSN. Di sisi lain, dukungan anggaran dari APBN juga masih terbatas.
Saleh mempertanyakan apakah pembagian peran dan manfaat ekonomi dalam ekosistem pengujian produk nasional selama ini sudah berjalan secara proporsional. Ia menilai perlu ada evaluasi agar BSN tidak hanya menjadi lembaga yang menetapkan standar, tetapi juga memiliki dukungan kewenangan dan fasilitas yang memadai.
Ia juga meminta perhatian terhadap potensi benturan kepentingan dalam proses pengujian produk. Menurutnya, mekanisme pengawasan harus mampu memastikan bahwa setiap produk yang memperoleh sertifikasi benar-benar memenuhi standar kualitas dan keselamatan bagi masyarakat.
Selain itu, Komisi VII DPR RI turut mendalami kemungkinan konsolidasi fungsi pengujian yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Saleh mencontohkan fasilitas pengujian di Kementerian Perindustrian yang didukung anggaran relatif besar dibandingkan BSN.
Sementara itu, Waluyo Marto Wiyoto mengingatkan bahwa penguatan kelembagaan standardisasi nasional harus tetap memperhatikan pemisahan fungsi regulator dan operator. Menurutnya, kedua fungsi tersebut perlu ditempatkan secara proporsional agar independensi dan objektivitas proses pengujian tetap terjaga.
Ia berpandangan BSN sebaiknya berfokus pada penetapan regulasi dan standar nasional, sedangkan pelaksanaan pengujian serta penegakan penerapan standar dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya.
Waluyo mencontohkan penerapan SNI ISO 45001 mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. BSN berperan dalam mengadopsi dan menetapkan standar tersebut, sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki peran dalam mendorong dan menegakkan penerapannya.
Ia juga mengingatkan bahwa penggabungan fungsi regulator dan operator dalam satu lembaga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat membuka ruang penyimpangan.
Terkait wacana pengembalian seluruh fungsi pengujian dari kementerian dan lembaga kepada BSN, Waluyo menyarankan agar keputusan tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru. Evaluasi dan audit terhadap sistem yang sudah berjalan perlu menjadi dasar sebelum menentukan kebijakan kelembagaan ke depan.
Melalui pembahasan Panja SNI, Komisi VII DPR RI diharapkan dapat merumuskan sistem standardisasi nasional yang lebih kuat, dengan pembagian kewenangan yang tegas, pengawasan independen, serta perlindungan maksimal terhadap masyarakat sebagai konsume. (Bela Rakyat)






