JAKARTA – BELA RAKYAT – Meluasnya bencana banjir di sejumlah daerah di Aceh menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanulhaq. Ia mendesak pemerintah bergerak lebih cepat dalam melakukan evakuasi, memperkuat penanganan darurat, serta memastikan bantuan kemanusiaan diterima seluruh masyarakat yang terdampak.
Kiai Maman, sapaan akrab Maman Imanulhaq, menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi situasi darurat sendirian, terlebih ketika banjir telah mengganggu aktivitas warga dan memutus akses transportasi di sejumlah wilayah.
“Kondisi masyarakat harus menjadi perhatian serius. Pemerintah perlu memastikan proses evakuasi berjalan cepat dan terkoordinasi. Jangan sampai ada warga yang terlambat mendapatkan pertolongan hanya karena sulitnya akses menuju lokasi bencana,” ujar Kiai Maman di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menilai, besarnya jumlah masyarakat terdampak membutuhkan langkah penanganan yang terukur dan melibatkan seluruh unsur pemerintah. BNPB, BPBD, Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi agar proses penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Berdasarkan laporan sementara BNPB per 15 November 2026, banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang telah berdampak terhadap 18.158 jiwa atau 5.785 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.088 warga terpaksa mengungsi untuk menghindari risiko bencana.
Dampak banjir juga tercatat cukup besar terhadap permukiman dan infrastruktur. Sekitar 885 rumah terendam, 158 hektare lahan persawahan terdampak, sementara enam titik atau ruas jalan di Kecamatan Tenggulun tidak dapat dilalui akibat genangan banjir.
Bencana serupa turut melanda Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Barat, dan beberapa wilayah lainnya. Bahkan, kejadian banjir disertai tanah longsor di Aceh Tengah dilaporkan telah menimbulkan korban jiwa.
Melihat kondisi tersebut, Kiai Maman meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang masih terjebak atau bertahan di rumah masing-masing karena keterbatasan akses evakuasi. Ia mengingatkan bahwa warga di daerah terisolasi tidak boleh luput dari pendataan dan distribusi bantuan.
“Jangan sampai masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau justru tidak mendapatkan perhatian. Pemerintah harus mencari berbagai cara agar bantuan tetap bisa disalurkan. Dalam situasi seperti ini, setiap menit sangat berarti bagi keselamatan warga,” tegasnya.
Selain evakuasi, ia mengingatkan pentingnya menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi para pengungsi. Bantuan berupa makanan siap saji, air bersih, pakaian, selimut, obat-obatan, serta perlengkapan bayi dan perempuan harus segera didistribusikan sesuai kebutuhan di lapangan.
Kiai Maman juga menyoroti pentingnya fasilitas pengungsian yang manusiawi. Menurutnya, tempat penampungan harus memiliki sanitasi memadai, akses air bersih, layanan kesehatan, serta perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Ia mengingatkan bahwa ancaman bencana tidak berhenti ketika air mulai surut. Kerusakan rumah, terganggunya kegiatan ekonomi, rusaknya lahan pertanian, hingga potensi penyebaran penyakit dapat memperpanjang penderitaan masyarakat apabila tidak segera ditangani.
Karena itu, pemerintah diminta mulai menyiapkan strategi pemulihan sejak masa tanggap darurat. Pendataan kerusakan dan kerugian, pemulihan fasilitas umum, serta dukungan terhadap masyarakat yang kehilangan mata pencaharian perlu menjadi bagian dari agenda penanganan bencana.
Di sisi lain, Kiai Maman mendorong penguatan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang. Langkah tersebut mencakup optimalisasi sistem peringatan dini, pemantauan kondisi sungai, kesiapan personel penanggulangan bencana, serta ketersediaan logistik dan sarana evakuasi.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan sosial dan penanggulangan bencana, ia memastikan pihaknya akan terus mendorong sekaligus mengawasi langkah pemerintah dalam menangani bencana di Aceh. Menurutnya, penanganan tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan darurat, tetapi harus berlanjut hingga masyarakat benar-benar pulih.
“Negara harus hadir secara nyata di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah. Jangan biarkan warga berjuang sendiri menghadapi bencana. Keselamatan, kebutuhan dasar, dan masa depan para korban harus menjadi perhatian bersama,” pungkas Kiai Maman.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, dan komunitas kemanusiaan untuk bergotong royong membantu warga Aceh. Solidaritas nasional dinilai penting agar beban masyarakat terdampak dapat diringankan dan proses pemulihan berjalan lebih cepat.






