JAKARTA – BELA RAKYAT – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dinilai membawa semangat ekspansif untuk mengakselerasi pembangunan.
Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said usai Rapat Kerja Banggar bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum, dan Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia di Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Rapat tersebut mengagendakan pemaparan pokok-pokok RUU APBN 2027 dan pembentukan Panitia Kerja.
Muhidin menyebut, postur APBN 2027 menunjukkan optimisme pemerintah dalam mendorong pertumbuhan. Salah satunya terlihat dari peningkatan alokasi Transfer ke Daerah.
“APBN kita cukup optimis dan ekspansif. Ada kenaikan transfer ke daerah dan dana-dana ke daerah, sehingga bisa membantu daerah meningkatkan kapasitas fiskalnya dan berperan aktif mempercepat pembangunan,” kata Muhidin.
Ia juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi 6 persen di 2027. Menurutnya, angka tersebut menjadi pijakan untuk mewujudkan visi pertumbuhan 8 persen pada 2029.
Terkait penerimaan negara, Banggar mendorong strategi ekstensifikasi, bukan kenaikan tarif. Saat ini tax ratio Indonesia masih di kisaran 10 persen.
“Yang kita inginkan bukan menaikkan pajak yang ada, tetapi memperluas objek perpajakan. Indonesia sebagai negara besar masih memiliki ruang yang luas untuk memperluas basis perpajakan. Kita harapkan tax ratio bisa meningkat hingga 12 persen,” ujarnya.
Muhidin menegaskan, lonjakan belanja negara harus berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam RAPBN 2027, belanja negara dipatok hampir Rp4.097 triliun, naik signifikan dari sekitar Rp3.800 triliun pada tahun sebelumnya.
“Belanja hampir Rp4.097 triliun harus benar-benar dirasakan masyarakat. Perlindungan sosial tetap menjadi prioritas, subsidi energi juga cukup besar sehingga tidak membebani masyarakat. Inflasi harus dijaga agar daya beli tetap kuat,” tuturnya.
Dengan kenaikan tersebut, RAPBN 2027 diharapkan menjadi instrumen utama percepatan pembangunan nasional.
